Opini Publik tentang Korupsi

KPK Diserang dari Wilayah Kekuasaan Kehakiman  

KPK Diserang dari Wilayah Kekuasaan Kehakiman  

Seluruh hakim yang ingin meruntuhkan KPK harus diberi sanksi.

  • Publik yang Mendua

    Meskipun ketiga peristiwa tersebut berbeda, mayoritas respons masyarakat sama. Penangkapan BW disimpulkan sebagai bentuk perlawanan balik koruptor.

  • Korupsi Setelah 16 Tahun

    Perolehan skor ini adalah jerih payah rezim pemerintah SBY. Ironis memang, ketika rezim ini justru yang paling "rajin" mengeluarkan kebijakan antikorupsi.

  • Menteri, Korupsi, Literasi

    Hari-hari menjelang akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, Susilo Bambang Yudhoyono mesti bersedih dan menanggung malu akibat ulah para menteri yang terlibat korupsi. Para menteri pasti belum membaca nasihat SBY dalam puisi berjudul Membasuh Hati (1 Agustus 2010), dimuat di buku Membasuh Hati di Taman Kehidupan (2014): "Menjaga hati yang bersih adalah akidah/ mengapa kita menjauh/ dan tak pandai mencari berkah. Kita tentu maklum bahwa para menteri adalah kaum sibuk, tak sempat membaca atau merenungi puisi, meski merupakan gubahan sang atasan: SBY.

  • Menyadap Kebijakan

    Australia menyadap komunikasi telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta sejumlah pejabat lainnya. Tentu pantas dipersoalkan. Namun ada penyadapan lain yang lebih berbahaya: penyadapan kebijakan. Tak sekadar mendengarkan pembicaraan, tapi juga berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah.

  • Habitus Politik dan Keniscayaan Korupsi

    Teori banalitas kejahatan ini diutarakan teoretikus politik, Hannah Arendt, untuk menjelaskan orang-orang dengan ekspresi diri yang biasa-biasa saja,

  • Penahanan Tersangka Korupsi

    Agak berat rasanya menduga lembaga antirasuah sudah terjebak dalam lingkaran kekuasaan.

  • Masyarakat Nirarah

    Di tengah bangsa yang tanpa arah ini, solidaritas nasional tidak terwujud karena tidak adanya kepemimpinan visioner yang sanggup merekatkan kembali ikatan-ikatan sempit yang mencuat dan menguat kembali.

  • Korupsi dan Politik Biaya Tinggi

    Pilihan untuk membatasi biaya politik, termasuk belanja kampanye, adalah pilihan yang harus diambil oleh penyelenggara pemilu. Agar politik biaya tinggi ini tidak lagi menjadi alat reproduksi korupsi di masa depan.