indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Otonomi Daerah

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Disetujui  

Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati pembentukan lima daerah otonomi baru.

DPR Setujui Syarat Pembentukan Otonom Daerah Baru  

19 daerah baru yang disahkan DPR hanya meneruskan usulan pemekaran yang dilakukan oleh Dewan periode lalu.

Velix Wanggai Luncurkan Buku Pembangunan Ala SBY

Kedua buku itu mencoba menjelaskan alasan dan tantangan di balik kebijakan pembangunan SBY.

Terima Surat SBY, DPR Siap Bahas 19 Daerah Otonomi

Nasib pemekaran 19 daerah akan diputuskan dalam Panja.

DPR: Provinsi Kalimantan Utara Segera Terbentuk

Kalimantan Utara meliputi Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tanah
Tidung.

Daerah Baru Tunggu Revisi Undang-Undang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan moratorium
pemekaran daerah.

16 Tahun, Otonomi Daerah Dinilai Belum Berhasil

Belum mampu menciptakan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan layanan pemerintahan.

Gamawan Umumkan Evaluasi Daerah Otonom Hari Ini

Dua kabupaten tidak menyerahkan LPPD, yakni Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Otonomi Daerah Dianggap Masih Memunculkan Egoisme Daerah  

Otonomi daerah membuat kesejahteraan rakyat semakin merosot.

Capaian Daerah Otonom Hasil Pemekaran Belum Memuaskan

Hanya sedikit daerah otonom hasil pemekaran (DOHP) yang hasilnya memenuhi harapan.

Empat Provinsi Terburuk Skor Otonomi Daerahnya

Penilaian antara lain berdasarkan kinerja keuangan, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Sulawesi Utara Praktekkan Otonomi Daerah Terbaik

Kategori kabupaten diraih Jombang, Jawa Timur, disusul Kabupaten Bojonegoro, Sragen, Pacitan, Boalemo, Enrekang, Buleleng, Luwu Utara, Karanganyar, dan Kulonprogo.

Daerah Baru Jalani Masa Persiapan 3 Tahun Sebelum Otonom  

Rancangan peraturan ini terdapat dalam "Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025" yang rencananya bakal dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah.

Mendagri: Belum Ada Usulan Penggabungan Daerah  

Menteri Gamawan mengatakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah tahun lalu, menunjukkan hanya 22 persen daerah otonomi baru yang kinerjanya baik selama tiga tahun. Sisanya, tidak mampu memberikan pelayanan yang baik.

Selama 3 Tahun, Hanya 22 Persen Daerah Baru Berkinerja Baik  

Sebagian besar penyebabnya, menurut Gamawan, adalah ketidaksiapan daerah baru itu menjadi wilayah otonom. Pada tahun pertama setelah pemekaran, daerah belum memiliki sumber pendapatan, bahkan perangkat pemerintahan.

berikutnya