Kasus Hukum | HAM | Korupsi Soeharto

Ditahan, Dirut Sucofindo Hanya Dinonaktifkan  

Dahlan akan menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus tersebut.

Seniman: Soeharto Piye Kabare Hasil Desain Serius

Kekuatan poster itu justru karena ringan dan sederhana. Distribusinya pun massif.

Terima Surat Kuasa, Kejagung Siap PK Supersemar

Jaksa Agung akan menunjuk pengacara negara yang mengurus permohonan PK ini.

Salah Ketik Denda Supersemar Dinilai Janggal

“Angka Rp 139 miliar itu, kan, pasti sudah diulang-ulang di bagian pertimbangan. Masak bisa hanya salah di bagian putusannya?”

Yayasan Supersemar Menggangsir Uang Negara

Anak-anak Soeharto mewarisi kasus Supersemar setelah presiden kedua RI itu meninggal.

Denda Supersemar Dibebankan ke Keluarga Soeharto

Pengacara Yayasan Supersemar menyebutkan dana yang dikelola tidak melanggar hukum.

Aset Yayasan Supersemar Tak Mencapai Rp 1 Triliun

'Kondisi yayasan sekarang sudah tidak seperti dulu,' Ketua Majelis Pertimbangan Penerima Beasiswa Yayasan Supersemar Nasaruddin Umar.

Salah Ketik Supersemar, KY Minta MA Koreksi Diri  

'Objektifnya, perkara jangan menumpuk di dia. Kalau perkara itu sensitif, tak bisa lagi meminta pertanggungjawaban saat sudah pensiun.'

Juni Lalu, Jaksa Baru Tahu Salah Ketik Supersemar

Burhanuddin mengaku langsung minta anakbuahnya menyiapkan Peninjauan Kembali.

Vonis Supersemar Salah Ketik, PN Jaksel Terlambat

MA menilai PN Jakarta Selatan yang terlambat mengajukan koreksi atas putusan yang salah ketik itu.

Putusan Supersemar Salah Ketik, Hakim Tak Kaget

Kasus salah ketik ini sebenarnya cukup dibenahi dengan paraf hakim ketua.

Kasus Supersemar, Kejagung Ajukan PK  

Seharusnya jumlah nominal yang dikali 75 persen adalah 185 miliar, bukan 185 juta.

Ada Salah Ketik Putusan Kasasi Supersemar

Tiga angka nol hilang dari putusan.

Soeharto Diusulkan Jadi Nama Jalan di Padang

Sejarahwan menganggap Tan Malaka lebih pantas dijadikan nama
jalan protokol di Padang.

Kasasi SKP3 Soeharto Ditolak

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menolak permohonan kasasi terhadap putusan banding penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara kasus bekas presiden Soeharto. Permohonan diajukan oleh Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas), Asosiasi Penasihat Hukum Indonesia (APHI), dan Komite Tanpa Nama (KTN).

berikutnya