Konflik Internal Partai Politik

Nasib Kader Pecatan Golkar Tergantung Rapat Pleno

Nasib kader pecatan Golkar tergantung pada rapat pleno. Mereka diberi kesempatan membela diri.

Kader Senior Desak PPP Copot Suryadharma  

Suryadharma Ali, yang kini berstatus tersangka kasus korupsi
haji, dinilai tak layak lagi menjabat Ketua Umum PPP.

Soal Pelaksanaan Munas, Agung Laksono Berubah Sikap

Sebelumnya, Agung ngotot munas diselenggarakan Oktober 2014.

Penentang Aburizal Ancam Bentuk Panitia Munas

Munas sebelumnya digelar pada Oktober 2009 di Pekanbaru. Dengan demikian munas berikutnya harus dilaksanakan Oktoner 2014.

Bila Jadi Ketua Umum, Agung: Golkar Dukung Jokowi-JK

Kalaupun nanti mendukung pemerintahan Jokowi-JK, Partai Golkar
akan tetap bersikap kritis.

Golkar Berposisi sebagai Partai Penyeimbang  

Demi efektivitas pemerintahan.

Agung Laksono: Era Demokrasi Jangan Main Pecat

Agung tetap pada pendiriannya yang menginginkan pelaksanaan Munas Golkar pada Oktober 2014 guna mengganti posisi Aburizal Bakrie.

Lalu Mara: Aburizal Bertahan di Golkar sampai 2015

DPD, kata dia, tetap patuh pada rekomendasi munas sebelumnya.

Tiga Kader Golkar yang Dipecat Minta Bantuan Todung

Langkah hukum akan ditempuh bila DPP Partai Golkar menolak mencabut keputusan pemecatan.

Kader Pecatan Partai Golkar Tak Bisa Jadi Anggota DPR

Caleg yang dipecat oleh partainya akan diganti oleh caleg nomor
urut berikutnya dari daerah pemilihan yang sama.

Alasan Hary Tanoe Mundur dari Hanura  

Dia mengaku tidak mendapatkan porsi lebih dalam mengambil sebuah keputusan di Hanura.

Soal Pilihan Capres, Fan Tunggu Instruksi Rhoma  

"Kami harus ikuti pandangan politik Rhoma," ujarnya.

Fan Rhoma Irama Sobek Lambang PKB

Seusai penyobekan bendera partai, foto Rhoma dinaikkan kembali.

PPP Tentukan Capres Awal Mei  

Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya digelar satu bulan setelah pemilu presiden 2014.

DPP PPP Versi Suryadharma Ali Minta Dilegalkan

Jika rotasi pengurus DPP disepakati pleno, susunan kepengurusan akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

berikutnya