Jokowi | Joko Widodo

Ibu Penghina Presiden Datang ke Istana

"Saya mohon maaf saja. Mau minta maaf kepada Pak Presiden atas kekhilafan anak saya."

Begini Cara Dhani Bikin 'Kementerian Tandingan'  

Menurut Dhani, kementerian ini dibuat demi menyejahterakan para musikus dan melancarkan jalan menuju go internasional.

Ahmad Dhani Bentuk 'Kementerian Tandingan'  

Dhani mendirikan Kementerian Seni dan Industri Kreatif dengan program jangka pendek membuat SLANK go international.

Koalisi Prabowo seperti Kartel Membahayakan  

Koalisi Jokowi melakukan mosi tidak percaya untuk menghadang syahwat berkuasanya KMP.

Ekspresi Ibu Penghina Jokowi Usai Jenguk Anaknya  

Sebelum masuk ke ruang tahanan Mabes Polri, Mursyidah selalu menangis dan memohon agar anaknya dibebaskan.

Fadli Zon: Kasus Arsyad Bukan Ajang Cari Muka

Menurut Fadli, seharusnya Kepolisian menangguhkan penahanan Arsyad.

Polri: Pembebasan Penghina Jokowi Masih Dikaji  

Surat pengajuan penangguhan dari pengacara Arsyad baru diajukan Jumat sore.

Mabes Polri Hanya 'Bebaskan' Baju Penghina Jokowi  

Wanita 48 tahun itu merasa lega atas penangguhan penahanan putra pertamanya.

Bappenas: Jembatan Selat Sunda Bukan Prioritas  

Presiden Jokowi tidak memasukkan pembangunan Jembatan Selat Sunda dalam program infrastruktur.

Hemat Anggaran, Jokowi Beli Minyak dari Angola

Jokowi mengklaim minyak dari Angola bisa menghemat belanja Rp 30 miliar sehari.

Fadli Zon Pasang Badan untuk Penghina Jokowi

Menurut Fadli, kedatangannya bersama keluarga Arsyad ke Mabes Polri karena ingin membantu proses penangguhan penahanan Arsyad.

Ibu Penghina Jokowi Ingin Sujud ke Kaki Fadli Zon  

"Saya larang, tidak boleh sujud begitu. Sujud hanya boleh ke Tuhan," kata Ersah.

Fadli Zon Siapkan Pengacara untuk Penghina Jokowi

Jasa pengacara itu diberiksan secara cuma-cuma. Padahal orang tua Arsyad sudah lebih dulu menyewa pengacara.

@Triomacan2000 Pernah Stop Berkicau  

Saat berhenti berkicau, sejumlah akun menyatakan senang.

Ini Sebab Presiden Jokowi Susah Dilengserkan MPR  

Pelengseran tersebut lebih berat ketimbang mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

berikutnya