Debat pertama dari lima debat presidensial yang digelar Kamis (17/01/2019) malam didominasi pemaparan visi dan misi kedua pasangan tanpa banyak aksi saling menyerang. Kontas dengan sengitnya perdebatan politik antara dua kubu capres dan cawapres yang telah berlangsung di media dan media sosial sejak putaran pilpres berlangsung.
Debat perdana capres dan cawapres mengangkat tema hukum, korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme. Debat yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta Selatan ini dipandu oleh moderator Ira Kusno dan Imam Priyono.
Tercatat hanya sekali kedua kubu saling serang yakni pada babak kedua pada saat membahas topik hukum dan HAM dimana kubu 02 mengambil amplop pertanyaan yang meminta kedua pasangan memaparkan strateginya dalam membenahi kondisi aturan hukum yang tumpang tindih.
Prabowo mempertanyakan adanya kasus penegakan hukum yang berat sebelah dan menyinggung kasus kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada kubunya kemudian dipersekusi dan diproses hukum, sementara kepala daerah yang menyatakan hubungan ke kubu 01 tidak diproses hukum.
Jokowi membantah tuduhan itu dan langsung menyatakan kalau kubu 02 merasa tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil ada mekanisme dan prosedur hukum yang bisa ditempuh. Jokowi langsung menyinggung kasus hoaks yang melibatkan juru kampanye kubu 02, Ratna Sarumpaet.
"Negara kita ini negara hukum, ada prosedur dan mekanisme hukum, kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum. Jangan grasa grusu misal ada juru kampanye Prabowo Sandi yang mengaku dianiaya sampai babak belur, malah konferensi pers. ternyata belakangan ketahuan operasi plastik."
Sepanjang berlangsungnya debat kubu 02 tampak tampil lebih dinamis, Capres Prabowo dan Cawapres Sandiaga Uno bergantian memberikan pemaparan, tanggapan dan pertanyaan. Sementara di kubu 01, Capres Joko Widodo lebih mendominasi pemaparan, pertanyaan dan tanggapan. Cawapres KH. Ma'ruf Amin tidak banyak berbicara kecuali saat menanggapi isu perlindungan hak kelompok disabilitas dan isu terorisme.
Reformasi hukum dan minimnya gaji aparat
Dalam isu hukum diawal debat, capres Jokowi Ma'ruf Amin berjanji penegakan hukum akan semakin baik jika terplih kembali dan strategi untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan harmonisasi regulasi melalui badan pusat legislasi dengan sistem satu pintu dan menyederhanakan prosedur hukum yang masih tumpang tindih.
Jokowi Ma'ruf Amin juga berjanji akan terus memperbaiki reformasi dan budaya taat hukum. Sementara untuk penegakan hukum, capres cawapres 01 ini memilih strategi mendorong sinergi yang lebih baik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan dan Kepolisian.
Sementara capres Prabowo dan cawapres Sandiaga Uno di awal debat memaparkan muara dari masalah penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah minimnya fasilitas dan gaji aparat penegak birokrat dan penegak hukum. kubu 01 berjanji akan memperbaiki kualitas hidup birokrat dan aparat penegak hukum agar mereka tidak tergoda untuk korupsi.
Capres Cawapres 02 juga menjanjikan penegakan hukum yang adil melalui badan pembinaan hukum nasional. Kubu 02 berjanji akan melibatkan dukungan pakar dan akademisi terbaik untuk melakukan sinkornisasi UU pusat dan daerah dalam mengatasi hukum yang tumpeng tindih antara pusat dan daerah.
Capres Prabowo juga menegaskan sosok presiden harus tampil sebagai penanggung jawab utama penegakan hukum dan mengendalikan sepenuhnya.
"Kepala negara adalah Chief of law enforcemen-komandan penegak hukum. Aparat menjadi tanggung jawab kepala eksekutif. Saya akan menatar seluruh aparat hukum dan akan menegaskan tidak boleh ada diskiminasi. kalau ada pejabat yang menyimpang akan ditindak."
AP
Perlindungan HAM dan inklusi difabel
Pembahasan sesi HAM, kedua Capres dan cawapres dihadapkan dengan pertanyaan yang dipilih secara bergantian mengenai menyikapi sentimen benturan penegakan hukum dengan perlindungan HAM, kasus diskriminasi dan persekusi dan perlindungan hak difabel.
Menyikapi pertanyaan ini, Jokowi dan Ma'ruf Amin menegaskan penegakan Hukum tidak boleh dibenturkan dengan isu pelanggaran HAM.
"Penegakan hukum memang akan melanggar HAM seseseorang sebagai individu, tapi penegakan hukum yang dilakukan bertujuan untuk melindungi HAM masyarakat banyak.
Capres dan cawapres 01 juga berjanji akan melindungi sepenuhnya kewenangan aparat penegakan hukum dalam melakukan tugas mereka tanpa dibenturkan dengan isu pelanggaran HAM.
Sementara menanggapi pertanyaan strategi menangani diskriminasi dan persekusi, Jokowi dan Ma'ruf Amin menekankan perbedaan adalah rahmat bagi masyarakat Indonesia dan mengatakan penegakan hukum sebagai satu-satunya cara untuk mencegah diskriminasi dan persekusi.
Sedangkan terkait perlindungan hak kelompok disabilitas, capres Joko Widodo mengaku kalau hingga kini kelompok disabilitas masih sering mengalami diskriminasi. Namun dia menegaskan semasa pemerintahannya telah terjadi perubahan paradigma terkait perlakuan terhadap kelompok difabel.
Jika sebelumnya paradigma terkait disabilitas adalah soal bantuan sosial dan kedermawanan, tapi sekarang paradigmanya lebih ke soal pemenuhan hak-hak difabel dan kesetaraan perlakuan. Jokowi mencontohkan bonus bagi atlet peraih medali di gelaran Asian Paragames.
"Bonus atlet di Asian Paragames itu kita samakan dengan bonus bagi atlet peraih medali di event Asian Games. Atlet Asian paragames peraih medali emas itu sama kita berikan bonus 1,5 miliar. Kesetaraan yang sudah kita berikan pada kelompok difabel akan terus kita perhatikan."
Sementara di paslon 02 mengatakan penegakan hukum dimasa Jokowi masih berat sebelah. Prabowo menegaskan presiden sebagai komandan penegakan hukum akan emmastikan tidak boleh terjadi diskriminasi SARA.
Terkait strategi melindungi hak kelompok difabel, cawapres Sandiaga Uno mengatakan kesetaraan terhadap difabel tidak hanya pada pemenuhan infrastruktur dan kesetaraan perlakuan.
Sandiaga Uno mengatakan kubu 02 akan memastikan kesetaraan kelompok difabel juga mendapat peluang lapangan kerja.
"Kita akan memastikan difabel mendapatkan peluang lapangan pekerjaan, peluang untuk hidup yang lebih baik dan menjadikan keluarga mereka sejahtera."
Strategi pemberantasan korupsi rekrutmen ASN VS gaji besar
Kubu 01 mengambil kesempatan pertama dan mendapat pertanyaan "untuk menduduki jabatan publik sering kali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi kerap tak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini."
Jokowi menawarkan strategi yang mengedepankan prinsip rekrutmen pejabat publik harus berbasis kompetensi bukan finansial dan nepotisme. Perekrutan harus dilakukan secara transparan dan sederhana serta memiliki standard yang jelas.
Cara ini diyakini Jokowi dapat menghasilkan pejabat publik yang baik dan terpercaya.
"Contoh rrekrutmen ASN kita, itu dilakukan secara terbuka, semuanya bisa kita cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus," ucapnya.
Sementara Prabowo Subianto kembali menegaskan akar permasalahan mengapa banyak pejabat pemerintah yang korupsi adalah minimnya gaji pejabat. karena itu dia berjanji akan memperbaiki kualitas hidup aparat birokrat dan penegak hukum dengan menaikan penghasilan mereka.
"Perlu ada langkah kongkrit dan segera. Gimana gubernur dengan gaji 8 juta harus mengelola Jawa Tengah yang wilayahnya lebih luas dari Malaysia. Saya kira kalau kita benar-benar niat [memberantas korupsi] kita harus berani lakukan terobosan supaya penghasilan pejabat sangat besar."
Prabowo menjelaskan cara menaikan anggaran bagi pejabat pemerintah adalah dengan menaikan tax ratio atau rasio pajak.
"Tax ratio Indonesia saat ini hanya 10 persen. Saya akan kembalikan ke 16 persen. Kita akan dapat minimal 60 miliar dollar," ucapnya.
Prabowo menambahkan jika gaji dan fasilitas pejabat sudah tinggi dia berjanji akan bersikap tegas kepada pejabat yang menyimpang.
“Kalau dia (koruptor) korupsi harus ditindak sekeras-kerasnya. Kita taruh di mana tuh, di pulau terpencil, suruh tambang pasir setiap hari,” ucap Prabowo.
Pernyataan itu langsung dibantah Jokowi. Ia menyatakan, penghasilan pegawai sipil negara saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun Prabowo menilai tunjangan itu tidak cukup.
Atasi terorisme lewat pendekatan agama dan investasi angkatan perang
Terkait isu terorisme, kedua pasangan memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Keduanya sepakat mengenai deradikalisasi pihak-pihak yang terpapar paham terorisme, namun memiliki pendekatan yang berbeda.
Pasangan Prabowo-Sandi lebih mengutamakan pendekatan keamanan. Dalam debat, capres Prabowo mengatakan bahwa untuk mengatasi terorisme, negara harus kuat.
"Kita harus kuat dan tadi kita harus swasembada pangan, tidak boleh tergantung bangsa lain, energi, air, diperkuat dan angkatan perang kita harus kuat. Polisi kita harus kuat. Intelijen kita harus kuat."
Ia lalu menyampaikan perlunya investasi besar-besaran di bidang keamanan.
"Kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme. Jangan menunggu. Jadi perlu investasi. Ini perlu."
Lebih lanjut ia menilai, "Saya merasa, ya ini bukan salah siapa-siapa, mungkin kelengahan banyak pemerintah, tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelijen, dan angkatan bersenjata, angkatan perang kita harus kita perkuat."
Sementara kubu Jokowi-Ma'ruf Amin menekankan pendekatan sosial keagamaan. Mereka menyebut perlunya upaya untuk mengembalikan individu yang terpapar paham terorisme ke jalan yang lurus.
"Oleh karena itu caranya adalah apa yang menyebabkan dia menjadi radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, maka yang harus kita doktrinkan, bagaimana kita meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu," jelas Ma'ruf Amin.
Di sisi lain, Amin mengatakan, jika paparan itu disebabkan faktor sosial-ekonomi maka pendekatannya harus berbeda.
"...Pendekatannya melalui pemberian lapangan kerja, dan santunan yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Saya kira ini yang harus kita kaji, kenapa dia menjadi radikal."
Debat perdana ini akan dilanjutkan dengan debat kedua, yang akan diselenggarakan pada 17 Februari 2019. Debat tersebut akan membahas tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Berbeda dengan debat sebelumnya, debat kedua ini hanya akan melibatkan dua capres, Jokowi dan Prabowo.