Larangan warga Australia untuk kembali langsung dari India dengan cepat menjadi kontroversi di Australia, dengan berbagai kecaman mengatakan tindakan tersebut sebagai tidak bermoral.
Perdana Menteri Scott Morrison membela kebijakan pemerintah yang berlaku sampai tanggal 15 Mei tersebut dan dijatuhkannya hukuman atas pelanggarannya.
Pihak yang melanggar dapat dijatuhi hukuman maksimal lima tahun penjara dan diberikan denda sampai Rp660 juta.
Salah seorang yang mengkritik kebijakan tersebut adalah Michael Slater, mantan bintang kriket Australia yang sekarang menjadi komentator kriket di Liga Utama Kriket India.
Slater mengatakan bahwa tangan PM Morrison "berlumuran darah" dan pemberlakuan larangan itu merupakan hal yang "memalukan".
Dalam surat yang dikirimkan ke Menteri Kesehatan Greg Hunt hari Jumat lalu untuk melakukan pelarangan, Kepala Bidang Medis Australia Profesor Paul Kelly mengakui bahwa keputusan ini merupakan langkah terburuk yang mungkin bisa menyebabkan warga Australia meninggal di India.
Menanggapi kritikan mantan bintang kriket tersebut, PM Morrison hari Selasa (04/05) mengatakan pada jaringan televisi Channel 9 bahwa pendapat Slater itu "tidak masuk akal" karena larangan ini bertujuan untuk "melindungi Australia dari kemungkinan infeksi gelombang ketiga".
"Alternatif lainnya adalah menghentikan penerbangan internasional semuanya, yang berarti mereka yang berasal dari tempat-tempat lain tidak bisa kembali sama sekali."
Kecil kemungkinan akan dipenjara atau didenda
PM Morrison juga mengatakan bahwa menurutnya kecil kemungkinan akan ada warga Australia akan dijatuhi hukuman penjara atau dikenai denda.
"Saya kira kemungkinan hal ini terjadi hampir mendekati titik nol," katanya.
"Masalah seperti ini selalu ditangani secara bertanggung jawab dan secara proporsional, dan itulah yang saya harapkan juga akan dilakukan petugas," tambahnya.
"Saya mengatakan bahwa kemungkinan adanya sanksi sangat kecil, dan itulah kenyataannya."
PM Morrison juga yakin bahwa penerbangan khusus dari India akan kembali dimulai setelah tanggal 15 Mei.
Namun pernyataan bahwa kemungkinan hukuman diterapkan hampir tidak ada dipertanyakan oleh Menteri Luar Negeri Bayangan Penny Wong.
"Kami memiliki pertanyaan sederhana, dan saya kira banyak warga Australia juga berpikiran serupa, mengapa diumumkan?" katanya.
"Bila kemungkinannya hukuman diterapkan tidak ada sama sekali, apakah satu-satunya alasan untuk terlihat hebat dan tegas malah sekarang menjadi hal yang menampar mukanya sendiri?
"Ini bukan cara yang benar dalam menangani pandemi global."
Selama 24 jam terakhir India mencatat adanya 368.147 kasus baru, dengan jumlah kematian adalah 3.417 sehingga korban yang sudah meninggal adalah 218.959 orang.
Gugatan hukum sedang dipertimbangkan
Sementara itu lembaga Pusat Hukum HAM di Australia mengatakan "sedang aktif mempertimbangkan" untuk mengajukan gugatan hukum mengenai larangan tersebut setelah mendapatkan permintaan dari beberapa warga Australia yang terdampar di luar negeri.
"Ada pertanyaan serius mengenai apakah larangan ini sah menurut hukum Australia," kata direktur pusat hukum tersebut, Hugh de Kretser.
"Bukannya membantu warga Australia yang mengalami kesulitan di luar negeri di India, pemerintah malah menelantarkan mereka, dan lebih buruk lagi ingin menghukum mereka."
Larangan ini diberlakukan oleh Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt melalui UU Biosekuriti.
Bulan Maret tahun lalu, Gubernur Jenderal Australia mengumumkan "kuasa darurat biosekuriti manusia" untuk menangani pandemi, yang memberikan kuasa kepada menteri kesehatan dan pemerintah hak khusus secara darurat untuk mencegah masuknya COVID-19 ke Australia.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari