Administratif Kesepuluh

MENTERI Amirmachmud akhir bulan lalu meresmikan Kendari, ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai kota administratif yang ke sepuluh. Sehari sebelumnya Palu di Sulawesi Tengah mendapat status serupa. Dengan status tersebut diharapkan ibukota propinsi yang termasuk muda itu (jadi propinsi tahun 1964), bisa berkembang menjadi kotamadya dengan otonomi penuh. Namun Andry Djufri SH, Bupati Kabupaten Kendari, tidak banyak komentar tentang potensi Kecamatan Kendari untuk bisa menjadi sebuah kotamadya. "Akan sangat tergantung apakah ada pihak yang mau menanamkan investasinya di kota ini," katanya menjelang peresmian ibukota kabupatennya menjadi kota administratif itu. Katanya, memang sudah ada beberapa pengusaha swasta menghubunginya sewaktu ia berada di Jakarta. "Tapi selalu saya katakan, datang dulu ke Kendari, supaya mereka jangan kecewa dan saya dianggap berbohong," katanya. Djufri baru beberapa bulan menduduki jabatannya. Ia menggantikan drs. Abdullah Silondae yang kini menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara. Kota yang sebelumnya berstatus kecamatan dengan penduduk sekitar 67.000 itu nampaknya memang belum banyak yang bisa diharap. Kota berbentuk memanjang, hampir mengikuti satu jalur jalan saja. Di bagian pusat kota terdapat pelabuhan, diapit oleh laut dan bukit. Menurut bupati, pengembangan kota hanya mungkin di bagian jalan menuju Lapangan Terbang Walter Monginsidi. Di bagian ini sekarang memang sudah berdiri bangunan-bangunan pemerintah seperti kantor gubernur. Bahkan sedang dibangun sebuah stadion. Sehingga kota lama akan diarahkan untuk menjadi kota pelabuhan. Air Bersih Tapi akan adakah investasi di kota yang masih serba terbatas ini? Untuk memancing pihak swasta tentu minimal harus ada jaminan fasilitas sosial yang memadai. Padahal justru untuk ini, Andry Djufri mengeluh. Dalam hal kebutuhan air bersih misalnya, Kendari masih sengsara. Bahkan sebuah hotel berlantai dua yang terletak di bibir bukit menghadap ke laut, sampai kini teronggok begitu saja tanpa penyelesaian, karena air di daerah ini sukar. Andry Djufri memang tidak pesimis, meskipun ia tak terlalu berharap. Sebab kalaupun ada investasi, maka kemungkinannya justru bukan di bagian kecamatan yang akan dikembangkan jadi kotamadya ini. Tapi terutama bisa dikembangkan di daerah keeamatan lain di luar kota administratif itu. "Tapi menurut Ditjen PUOD, Kendari bisa berkembang dalam waktu lima tahun ini," tambahnya. Artinya, tahun 1983, Kendari diharapkan bisa jadi kotamadya. Semuanya banyak tergantung pada Walikota Administratif Kendari, H. Mansyur Pamadeng. Yang pasti sejak 1972 Kota Kendari sudah memiliki Rencana Garis Besar Pengembangan Kota -- yang selama ini ternyata tersendat-sendat pelaksanaannya.