Anak Pramono Anung Bakal Melawan Bumbung Kosong di Kediri

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Kediri hampir pasti hanya akan diikuti satu pasangan calon, yakni Hanindhito Himawan Pramana yang menggandeng Dewi Maria Ulfa.
Mulusnya jalan untuk Dhito, menurut sejumlah sumber Tempo, tak terlepas dari pengaruh sang ayah, Pramono Anung.
Komisi Pemilihan Umum khawatir calon tunggal membuat partisipasi pemilih menjadi rendah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Pemilihan kepala daerah Kabupaten Kediri hampir pasti hanya akan diikuti satu pasangan calon, yakni Hanindhito Himawan Pramana yang menggandeng Dewi Maria Ulfa. Kemungkinan calon tunggal menguat lantaran mayoritas partai politik telah memberikan rekomendasi kepada Dhito, sapaan anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu, untuk menjadi calon Bupati Kediri 2020-2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saat ini, enam partai politik yang menggenggam 44 dari 50 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri telah menjatuhkan pilihan kepada Dhito. Enam partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerindra, NasDem, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan sisanya, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat, hanya memiliki total 6 kursi. Tiga partai terakhir ini tak memenuhi syarat untuk mengusung calon, yakni minimal 10 kursi.

Dhito mengatakan dukungan pelbagai partai yang membuat dirinya berpotensi menjadi calon tunggal justru merupakan beban. "Jika ada satu saja (pemilih) yang memilih bumbung kosong, akan jauh lebih menyakitkan dibanding memilih lawan," kata dia dalam rapat kerja PDIP Kabupaten Kediri, Sabtu lalu.

Karena itu, Dhito menyatakan akan berusaha meyakinkan masyarakat agar memilih dirinya. Salah satunya dengan menggandeng pengurus anak cabang PDIP untuk mempelajari peta politik Kediri. "Saya ingin melakukan perubahan di sini," ujar dia.

Menurut Dhito, tim pemenangannya telah mempersiapkan beberapa program kerja prioritas yang akan dilakukan jika terpilih. Salah satunya membubarkan Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Kabupaten Kediri yang diketuai mantan Bupati Kediri, Sutrisno. Selama ini, tim tersebut menjadi lembaga pemikir pemerintahan Bupati Haryanti di Kediri.

Mulusnya jalan untuk Dhito, menurut sejumlah sumber Tempo, tak terlepas dari pengaruh sang ayah, Pramono Anung. Politikus kawakan PDIP itu gencar melobi pimpinan pusat partainya agar memberikan rekomendasi kepada Dhito. Lobi-lobi itu pula yang membuat Dhito tak terbendung, meski di Kediri sempat muncul calon lain yang didukung oleh Sutrisno.

Selama 20 tahun terakhir, Kediri berada dalam bayang-bayang pengaruh Sutrisno dan keluarganya. Hal itu berawal dari kepemimpinan Sutrisno sebagai Bupati Kediri sejak 1999 hingga 2009. Posisinya kemudian digantikan istri pertamanya, Hariyanti, yang menjadi bupati selama dua periode, yaitu 2010-2015 dan 2016-2021. Pada pemilihan 2010, Hariyanti bertarung melawan istri Sutrisno yang lain, Nurlaila. Selanjutnya, pada 2016, Hariyanti berlaga dengan istri Sutrisno lainnya bernama Sayekti.

Sutrisno dan keluarganya selama ini didukung PDIP. Namun, dalam pilkada Kediri 2020, ia mendukung duet Mujahid-Eko Ediono, yang masing-masing merupakan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Sekretaris TP3 Kabupaten Kediri. Pasangan ini tidak mendapat dukungan dari DPP PDIP. Sutrisno kemudian mundur dari jabatan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri.

Pramono membantah kabar bahwa ia mempengaruhi DPP PDIP untuk memberikan rekomendasi kepada anaknya. Ia mengklaim awalnya bahkan tidak menyetujui pencalonan Dhito oleh PDIP. "Jadi, informasi tersebut tidak benar," kata dia saat dihubungi Tempo, kemarin. Pramono tak merinci mengapa akhirnya dia mendukung putranya maju ke kontestasi pemilihan kepala daerah. "Saya sebagai bapak saat ini mendukung dan mendoakan," ucapnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Eka Wisnu Wardhana, menyatakan khawatir akan adanya kemungkinan pemilihan yang hanya diikuti satu pasangan calon. Menurut dia, calon tunggal akan membuat partisipasi pemilih menjadi rendah. "Pilkada tahun lalu dengan dua calon tingkat partisipasinya (hanya) 60 persen. Ini hanya satu calon dan diselenggarakan di masa pandemi," kata dia saat dihubungi Tempo, kemarin.

Meski begitu, Eka mengimbuhkan, pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal akan lebih hemat. Sebagian anggaran hasil penghematan, kata dia, bisa dialihkan untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik dengan skema calon tunggal kepada calon pemilih.

Dengan sosialisasi yang masif, Eka berharap tingkat partisipasi masyarakat dapat mencapai 77 persen. "Kami harus ekstra-hati-hati dalam sosialisasi. Jangan sampai sosialisasi justru mengarahkan pemilih kepada calon yang hanya satu," tutur Wisnu.

HARI TRI WASONO (KEDIRI) | DIKO OKTARA