Surat Stop PTM 100 Persen

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan penghentian sementara penerapan PTM terbatas 100 persen selama satu bulan. Pemerintah pusat tengah mempertimbangkan sejumlah opsi yang bisa diterapkan pada wilayah-wilayah dengan angka kasus positif tinggi.

3 Februari 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Aktivitas Pembelajaran Tatap Muka di SMP PGRI 9, Cipayung, Jakarta, 21 Januari 2022. TEMPO/Subekti

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Anies mengklaim menyurati Luhut untuk menghentikan PTM 100 persen selama satu bulan.
Pemprov Banten menurunkan kapasitas PTM di wilayahnya hingga 25 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kemungkinan penghentian sementara PTM di kota dan kabupatennya.

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan telah mengajukan surat usulan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pulau Jawa dan Bali. Dalam surat tersebut, Jakarta meminta kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan kapasitas 100 persen dihentikan sementara selama satu bulan. “Usulan kami, 100 persen pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar di rumah saja,” kata Anies di Taman Benyamin Sueb, kemarin.