Keruh Sawit Sejak di Hulu

JAKARTA- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti ketimpangan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh segelintir kelompok usaha. Menurut lembaga tersebut, pembenahan di hulu perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan di hilir, misalnya pada kasus lonjakan harga minyak goreng. KPPU saat ini juga tengah menyelidiki dugaan kartel produsen minyak goreng.

"Industri minyak goreng itu ibarat sungai, sudah keruh dari hulu. Kami berupaya menjernihkan air di muara, tapi sulit karena di hulu sudah keruh," ujar Ketua KPPU Ukay Karyadi kepada awak media, kemarin. Karena itu, ia sepakat dengan rencana pemerintah melakukan audit di tingkat hulu industri sawit. Menurut dia, langkah tersebut harus diikuti dengan pembatasan pemberian hak guna usaha (HGU) untuk setiap kelompok usaha.

Musababnya, kata Ukay, perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit tercatat cukup banyak, namun ketika dikerucutkan ternyata jumlah kelompok usahanya terbatas. Dalam penyelidikan dugaan kartel minyak goreng pun, KPPU hanya berfokus pada delapan kelompok usaha yang rata-rata memiliki perkebunan kelapa sawit. Karena itu, dia sepakat jika pembenahan tata kelola sawit harus dimulai dari hulu hingga ke hilir.

Ukay berpendapat, kalau sektor hulu sudah dikuasai segelintir pelaku usaha, ada entry barrier atau halangan bagi pemain baru untuk masuk di sisi hilir. Pasalnya, pembukaan pabrik baru minyak goreng, misalnya, harus mempertimbangkan ketersediaan dan pasokan bahan baku. "Kalau bahan baku sudah dikuasai perusahaan yang terintegrasi, ini akan jadi entry barrier. Sampai kapan pun, struktur industri minyak goreng tidak akan berubah kalau hulu tidak dibenahi," tutur Ukay. Ujung-ujungnya, perilaku kartel semakin mudah terjadi.

Pekerja mengumpulkan buah kelapa sawit di tempat pengepul kelapa sawit di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 26 April 2022. ANTARA/Makna Zaezar

Lembaga pengawas persaingan mencatat kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit memang semakin terkonsentrasi pada beberapa kelompok usaha. Pengambilalihan aset pun diidentifikasi menjadi salah satu strategi perseroan menguasai lahan. Menurut Ukay, HGU lahan sawit banyak berpindah tangan melalui merger dan akuisisi. Bukan hanya akuisisi perusahaan, namun juga membeli kebunnya.

KPPU juga melihat kerap ada praktik perkebunan rakyat dibeli perusahaan menengah dan kemudian dibeli lagi oleh pelaku usaha yang lebih besar. Pada 2021, KPPU mencatat ada 10 notifikasi pengambilalihan saham. Tanpa menyebutkan nama perusahaan, Ukay mengatakan enam aksi dilakukan perusahaan asal Malaysia dan empat lainnya dilakukan perusahaan lokal.

Karena itu, Ukay mengimbuhkan, tak tertutup kemungkinan ke depannya penilaian merger dan akuisisi di sektor sawit akan melihat penguasaan HGU dari perusahaan. Kalau aksi korporasi tersebut berpotensi membuat penguasaan lahan semakin terkonsentrasi, KPPU bisa saja memberikan persetujuan bersyarat atau bahkan tidak menyetujui aksi tersebut. "Karena kalau di hulu terkonsentrasi, akan bermasalah sampai ke hilir," ujar dia. KPPU juga akan mengusulkan redistribusi lahan apabila hasil penelitian menunjukkan adanya kelompok usaha yang menguasai tanah secara berlebihan.

Menyitir data penelitian Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Marcellina Nuring menyebutkan bahwa indeks Gini ketimpangan tanah HGU di Indonesia mencapai 0,77 atau masuk kategori tinggi. Ia mengatakan jumlah pekebun rakyat pada 2019 mencapai 99,92 persen dari total pelaku usaha perkebunan sawit, namun hanya menguasai 41,35 persen lahan.

Sementara itu, jumlah perusahaan perkebunan milik negara hanya 0,01 persen dari total pelaku usaha sawit dan menguasai lahan 4,23 persen. Di sisi lain, jumlah perkebunan swasta yang hanya 0,07 persen dari total pelaku usaha perkebunan sawit menguasai lahan hingga seluas 54,42 persen. Ketimpangan juga terlihat dalam rata-rata luas lahan penguasaan perkebunan sawit.

"Perkebunan swasta menguasai lahan seluas rata-rata 4.247 hektare. Jauh lebih besar dibanding perkebunan rakyat dan juga perkebunan negara," kata Nuring. Satu pekebun rakyat rata-rata hanya memiliki 2,21 hektare luas lahan sawit. Sedangkan satu perusahaan perkebunan negara rata-rata menguasai 3.320 hektare lahan sawit.

Ketimpangan itu akan semakin tinggi lagi, menurut Nuring, kalau dilihat berdasarkan kelompok usaha. Perkara ini berpotensi membawa permasalahan persaingan usaha hingga di sisi hilir, misalnya di produk minyak goreng. Berdasarkan data yang dikantongi KPPU, ada lima perusahaan besar penghasil minyak goreng di Indonesia yang memiliki lahan sawit sangat luas.

"Karena itu, perlu pembatasan penguasaan lahan berupa hak guna usaha dan izin usaha perkebunan dalam kelompok pelaku usaha," kata dia. Tanpa pembatasan struktur penguasaan tanah, akan terjadi ketimpangan karena perbedaan akses terhadap sumber daya alam antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah posisi tawarnya.