Sugeng lantas menyebutkan pasal-pasal yang bakal dipakai untuk menjerat Ferdy dalam pelanggaran etik, di antaranya Pasal 5 ayat 1 huruf b dan c. Pasal itu mengatur soal etika kelembagaan sehubungan dengan menjaga kehormatan dan citra Polri serta menjalankan wewenang secara profesional. Pasal 6 Peraturan Kapolri juga mengatur soal kedudukan atasan. Berdasarkan pasal tersebut, seorang pemimpin harus menunjukkan sikap teladan dan menyelesaikan pelanggaran yang diperbuat bawahannya.

Ferdy juga dijerat dengan pasal yang menyangkut etika kemasyarakatan, yang diatur dalam Pasal 7 huruf a. Pasal ini mewajibkan penghormatan harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Menurut Sugeng, Ferdy terbukti menghabisi Yosua ketika mendapati dugaan pelanggaran yang dilakukan korban.

Jerat lainnya adalah Pasal 8 tentang etika kepribadian. Kemudian Pasal 10 tentang etika kelembagaan serta Pasal 17 ayat 3 tentang kriteria pelanggaran etik kategori berat. Dalam pasal-pasal tersebut, Ferdy dapat dijerat karena terbukti melanggar perundang-undangan lantaran membunuh Brigadir Yosua. Pelanggaran yang lebih parah adalah Ferdy turut menghilangkan barang bukti dengan penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Divisi Propam Polri.

Saat dimintai konfirmasi, Dedi tak menjawab ihwal pasal-pasal dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang bakal dipakai dalam sidang etik Ferdy Sambo. Dedi hanya menjelaskan persidangan etik Ferdy bakal berlangsung paralel bersamaan dengan sidang perkara pidana atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang menyeret Ferdy. Anggota lain yang terseret dalam kasus ini juga bakal disidang etik secara maraton.

Kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis, tidak merespons panggilan telepon dan pesan yang dikirim ke telepon selulernya. Sebelumnya, ia mewakili kliennya menyampaikan permohonan maaf karena kasus pembunuhan Brigadir Yosua menjadi polemik di publik.

Menjerat Tersangka Lain?

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi hukum, kemarin, menggelar rapat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen. Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, meminta polisi mengusut semua orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan ataupun rekayasa kasus kematian Yosua. Lapis pertama merupakan orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam proses pembunuhan Brigadir Yosua. "Orang-orang ini tidak ada ampun, harus dipidanakan, bahkan dipecat," kata Taufik.

Menurut Taufik, terdapat kelompok polisi yang tak profesional dalam menjalankan penyelidikan. Mereka dapat dipidana sekaligus dijatuhi sanksi etik, hanya dikenai pidana, atau sanksi etik. Setiap lapisan pelaku tersebut harus dipilah. Taufik menyarankan pemilahan dilakukan secara transparan berbasis peran setiap para pelaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sudah memeriksa 97 orang yang diduga tidak profesional dengan merekayasa kasus dan terlibat dalam pembunuhan Yosua. Jumlah tersebut ada kemungkinan bertambah. Dari jumlah itu, 35 orang diperiksa ihwal dugaan pidana dan pelanggaran etik, 4 orang tersangkut pembunuhan berencana, dan 6 orang berkaitan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian, Komisaris Besar Nurul Azizah, menyebutkan polisi sudah memilah kluster para pelaku berdasarkan peran masing-masing yang berhubungan dengan kasus Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Ada pelaku yang melakukan tindak pidana, pelanggaran etik, serta pidana sekaligus etik.

AVIT HIDAYAT | EKA YUDHA | EGI ADYATAMA | DEWI NURITA