Bertumpu pada Gerak Relawan

Di sisi lain, DPP PDIP malah menjatuhkan sanksi kepada Ganjar. Sanksi tersebut diberikan setelah Ganjar, dalam program acara BeritaSatu Spesial yang disiarkan di kanal YouTube BeritaSatu TV pada 18 Oktober lalu, menjawab pertanyaan soal kesiapannya menjadi calon presiden. “Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap?” kata Ganjar saat itu.

Baca: Dampak Sanksi terhadap Ganjar Pranowo

Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan pernyataan Ganjar tentang kesediaan menjadi capres itu telah menimbulkan multitafsir di masyarakat. Ganjar, kata dia, adalah kader senior yang semestinya mematuhi aturan partai. Kala itu, PDIP juga menjatuhkan sanksi kepada mantan Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, yang juga membuat pernyataan dukungan kepada Ganjar untuk menjadi calon presiden.

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, setelah pertemuan di kantor DPP PDIP, Jakarta, 26 Oktober 2022. ANTARA/M. Risyal Hidayat

Tak hanya kepada pendukung Ganjar, PDIP turut menjatuhkan sanksi kepada kadernya yang menyatakan dukungan kepada Puan Maharani menjadi presiden. PDIP menjatuhkan sanksi teguran keras kepada para politikus pendukung Puan yang tergabung dalam kelompok Dewan Kolonel. Kelompok ini berisi kader PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat, di antaranya Bambang Wuryanto, Masinton Pasaribu, dan Trimedya Pandjaitan.

Baca: Di Balik Teguran Megawati soal Kader yang Bermanuver

Adapun Puan tak pernah mendapat sanksi. DPP PDIP menganggap Puan tidak pernah memberikan pernyataan multitafsir ketika ditanya oleh masyarakat tentang kesediaannya menjadi calon presiden.

Padahal, saat mendampingi Presiden Joko Widodo di lokasi proyek pembangunan ibu kota negara baru pada 22 Juni lalu, Puan tak segan menjawab pertanyaan wartawan soal apakah ia harus menjadi calon presiden, bukan wakil presiden. “Harus, dong. Kami partai terbesar, harus percaya diri,” ujar Puan saat itu.

Tempo telah menghubungi Trimedya dan Masinton Pasaribu untuk menanyakan upaya Dewan Kolonel dalam mengusung Puan. Namun pesan teks dan telepon Tempo tidak direspons.

Immanuel Ebenezer mengatakan Ganjar mematuhi aturan partainya yang menyatakan bahwa keputusan pencapresan ada pada ketua umum. Dia mengatakan Ganjar berfokus melakukan kegiatan ihwal pekerjaan di Jawa Tengah. “Sampai detik ini, Pak Ganjar masih tegak lurus pada perintah ketua partai,” kata dia.

Relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada pilpres 2014 dan 2019 itu mengatakan para relawan tetap bergerak untuk menjaga elektabilitas Ganjar tetap tinggi. Salah satu caranya dengan meyakinkan publik bahwa Ganjar merupakan calon yang tepat untuk diusung sebagai calon presiden.

Dukungan relawan Ganjar Pranowo di Taman Proklamasi, Jakarta, 28 Oktober 2022. TEMPO/Magang/Abdullah Syamil Iskandar

Kelompok relawan Kawan Ganjar Bersatu Nasional (KGBN) juga bergerilya kendati jagoannya tak bisa bermanuver. Ketua Umum KGBN, Julian Palar, mengatakan relawan, misalnya, menyelenggarakan deklarasi mendukung Ganjar di hari yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2022. “Kegiatan relawan tetap normal dan jalan semua,” kata dia.

Julian mengatakan relawan membatasi kegiatan yang sifatnya kampanye dan orasi. Menurut dia, kegiatan relawan KGBN saat ini difokuskan pada gerakan sosial. Dia mengatakan KGBN rutin menggelar Jumat Barokah. Dalam kegiatan itu, relawan membagikan sedekah dan makan siang kepada masyarakat.

Dia mengklaim sampai sekarang KGBN telah melaksanakan Jumat Barokah sebanyak 99 kali. “Di acara itu kami bisa melihat bagaimana respons masyarakat terhadap sosok Mas Ganjar,” tutur dia. Selain itu, dia mengatakan, relawan membuat kegiatan membantu korban gempa Cianjur. Kegiatan dilakukan dengan membuka posko serta mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada korban.

Julian mengatakan kegiatan sosial sengaja dipilih oleh KGBN karena dukungan paling besar terhadap Ganjar berasal dari masyarakat akar rumput. Menurut dia, kegiatan-kegiatan sosial itulah yang menjadi upaya relawan menjaga elektabilitas Ganjar tetap tinggi. “Kami masih optimistis PDIP akan melirik Mas Ganjar,” kata dia.

Potensi Kenaikan Elektabilitas Ganjar Tersendat 

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai tren elektabilitas Ganjar hanya naik sedikit belakangan ini. Terbatasnya ruang gerak Ganjar menjadi penyebabnya. “Kalau Ganjar terus-terusan dikerangkeng kakinya, cukup merugikan bagi dia,” kata Adi.

Survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia pada 4-12 November 2022 kepada 1.220 responden menyebutkan Ganjar Pranowo adalah kandidat calon presiden yang paling tinggi elektabilitasnya. Ganjar memperoleh 32,6 persen suara. Elektabilitas itu naik tipis dari survei lembaga Charta Politika yang digelar pada September 2022. Dalam survei itu, Ganjar berada di posisi pertama dengan 31,3 persen suara.

Sementara itu, dalam survei yang sama, elektabilitas Anies Baswedan justru naik signifikan, terutama setelah dideklarasikan oleh Partai NasDem sebagai bakal calon presiden. Pada September, elektabilitas Anies masih berada di posisi ketiga setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anies menyalip Prabowo di posisi kedua dengan 23,1 persen suara berdasarkan survei pada November. Elektabilitas Anies naik 2,5 persen setelah dideklarasikan oleh NasDem.

Ganjar Pranowo di gedung DPP PDIP di Jakarta, 24 Oktober 2022. TEMPO/Magang/Abdullah Syamil Iskandar

Adi Prayitno menilai kenaikan elektabilitas Anies digenjot oleh deklarasi dan kegiatan safari politik yang gencar ia lakukan belakangan ini. Dia menilai kenaikan elektabilitas Anies ini perlu diwaspadai oleh PDIP. Adi mengatakan PDIP masih gamang dalam memutuskan sosok capres yang akan mereka usung dalam pilpres 2024. Menurut dia, elite PDIP masih menjagokan Puan untuk maju, sementara kalangan akar rumput mendukung Ganjar.

Menurut Adi, diperlukan strategi untuk menjaga elektabilitas Ganjar Pranowo ataupun Puan Maharani tetap bisa melejit, kendati partai belum membuat keputusan. Dia berpendapat setiap kandidat perlu diberi ruang untuk bermanuver melakukan kampanye, meskipun belum diputuskan secara resmi sosok capres yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut. “Itu akan lebih menarik ketimbang dilarang,” kata dia.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai elektabilitas Ganjar tidak terpengaruh oleh belum adanya deklarasi dari PDIP. Dia mengatakan, meskipun gerakan Ganjar terbatas, para relawannya tetap aktif bergerak melakukan kampanye. “Sehingga elektabilitas Ganjar tetap di tiga besar,” kata dia.

Ujang menilai kegiatan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah juga dapat dinilai sebagai upaya merawat elektabilitasnya dalam lingkup nasional. “Kalau Anies, terbuka kampanyenya. Kalau Ganjar, bisa secara terselubung,” tutur dia.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya saat ini masih berfokus pada upaya membantu korban bencana alam di Indonesia. Dia menegaskan, satu-satunya pihak yang berhak berbicara mengenai deklarasi calon presiden dari PDIP adalah Megawati Soekarnoputri. Hasto irit berkomentar mengenai pendapat yang menilai bahwa PDIP terlambat memanaskan mesin kampanye untuk pemilihan presiden 2024. “Tugas pengamat memang untuk berkomentar,” kata Hasto.

ROSSENO AJI | NESA AQILA | ILONA ESTERINA PIRI