Serempak Membela Warga Wadas

Berbagai organisasi buruh, kelompok mahasiswa, hingga Jaringan GusDurian juga aktif memprotes cara-cara represif pemerintah melalui media sosial. Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, mengatakan gerakan masif dari publik muncul melalui akun-akun organik di Twitter. Mereka mengkritik dan menyerang kebijakan represif Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. "Mereka itu organik, terlihat dari jaringan @GusDurians yang turut mengangkat isu ini. Tokoh yang paling banyak disinggung adalah @Ganjarpranowo," demikian ditulis Ismail melalui akun Twitter-nya.

Lonjakan protes di Twitter terjadi pada Selasa petang lalu, ketika insiden penangkapan 66 warga Wadas berlangsung. Kurang dari 24 jam, terdapat 17.408 cuitan yang mengangkat sejumlah persoalan di Wadas. Sebagian besar warganet memasang tagar gerakan #WadasMelawan, #StopAparatMasukWadas, #StopPengukurandiWadas, dan berbagai tagar lainnya. Mereka juga secara aktif merujuk laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Yogyakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta dari berbagai laporan organisasi lainnya.

Kekisruhan terjadi di Desa Wadas sejak awal pekan ini. Sejumlah warga Wadas ditangkap lantaran berkukuh menolak lahannya diukur dan dibebaskan untuk penambangan batu andesit. Batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas ini sedianya digunakan untuk material keperluan proyek Waduk Bener di Kabupaten Purworejo.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. berupaya meredam gejolak ini dengan menggelar konferensi pers. Dia menyebutkan sudah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat dan bertemu secara tertutup dengan pemimpin Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas itu sama sekali tak terjadi," tutur Mahfud.

Berdasarkan laporan yang dia terima, masyarakat Wadas dalam keadaan tenang dan damai. Situasi terakhir di Wadas juga sudah kondusif. Seluruh warga yang sempat ditangkap polisi sudah dilepaskan. Dia menjamin warga Wadas telah kembali ke rumah masing-masing. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyebutkan peristiwa pengukuran lahan, yang sebelumnya dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jawa Tengah bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sama sekali tidak menimbulkan korban atau penyiksaan.

Mahfud mengatakan pengamanan pengukuran lahan di lapangan sempat memicu gesekan. Namun itu terjadi karena adanya kerumunan antara warga yang pro dan yang kontra terhadap pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Bener. Pemerintah, kata dia, bakal terus melanjutkan rencana pengukuran lahan di Wadas dengan didampingi pengamanan yang persuasif dan mengutamakan dialog. "Penolakan sebagian masyarakat itu tidak akan berpengaruh secara hukum karena tak ada pelanggaran pada pelaksanaan pembangunan atau penambangan batu andesit di Desa Wadas."

Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, menepis anggapan bahwa kepolisian bertindak represif terhadap warga Wadas. Dia menyebutkan peristiwa bentrokan di Wadas dipicu oleh situasi pro-kontra sesama warga atas rencana proyek Bendungan Bener. "Tujuan proyek bendungan adalah meningkatkan kesejahteraan para petani dengan tersedianya air dan irigasi teknis," ucap dia.

Warga Desa Wadas menggelar acara pentas seni menolak tambang batuan andesit di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 1 Januari 2022. TEMPO/Shinta Maharani

Dedi menyatakan terdapat 617 warga yang memiliki lahan di Desa Wadas, yang nantinya dibeli pemerintah dengan harga tinggi. Dari jumlah itu, 317 warga sudah memutuskan menerima lahannya diambil alih pemerintah sebagai area pertambangan andesit. Adapun sisanya masih belum setuju atas rencana pemerintah tersebut. Ia menjelaskan, warga yang menolak telah diajak berdialog oleh pemerintah setempat, dan dengan menggandeng Komnas HAM sebagai mediator.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas penangkapan puluhan warga di Desa Wadas. Mereka ditangkap polisi ketika Badan Pertanahan Nasional mengukur lahan rencana penambangan material Bendungan Bener di Wadas. "Kami sudah sepakat bahwa masyarakat yang diamankan kemarin, hari ini akan dilepas untuk dipulangkan," ujarnya.

Ganjar mengatakan telah membuka ruang dialog selama proses rencana penambangan batuan andesit di Wadas tersebut, termasuk melibatkan Komnas HAM untuk menjembatani warga yang menolak dan mendukung. "Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju hadir. Tapi kemarin, saat digelar dialog, warga yang belum setuju tidak hadir," ia menyebutkan.

Menanggapi hal itu, pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati, mengatakan pemerintah secara sengaja membungkam hak-hak sipil warga Wadas yang memperjuangkan hidupnya karena terancam digangsir menjadi area pertambangan. "Polisi dan pemerintah mencoba memanipulasi fakta bahwa seolah-olah tidak ada penangkapan, pembungkaman, dan menakut-nakuti warga," ucap Asfinawati.

Mantan Direktur YLBHI ini sumringah ketika aksi represif pemerintah dibalas dengan munculnya kecaman dari berbagai kalangan. Asfinawati menilai gerakan sipil tersebut berjejaring dan membangun gerakan solidaritas untuk menunjukkan kesadaran bahwa kampung mereka bakal senasib dengan Wadas jika terus membiarkan praktik represif pemerintah.

AVIT HIDAYAT | ANTARA