Kamuflase Penanganan Kejahatan Kemanusiaan

Masyarakat sipil mendesak pembatalan pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Selain menyimpang dari undang-undang, rekam jejak dua calon anggota tim dianggap bermasalah.

19 Agustus 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Aktivis HAM Maria Catarina Sumarsih menggelar aksi Kamisan di Jakarta, 6 Januari 2022. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Keluarga korban Tragedi Semanggi I menolak pembentukan tim penyelesaian non-yudisial tersebut.
Ada kekhawatiran keberadaan tim justru mempertebal impunitas bagi pelaku kejahatan HAM berat.
Mahfud berjanji proses yudisial dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat tetap berjalan.

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo mencabut atau membatalkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pembentukan tim lewat keputusan presiden itu dinilai menyimpang dari ketentuan Undang-Undang HAM dan UU Pengadilan HAM.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

jokowi

mahfud-md

pelanggaran-ham-berat-masa-lalu

tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu

pelanggaran-ham-berat

Egi Adyatama

Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Alumni Universitas Jenderal Soedirman ini sejak awal meliput isu politik, hukum, dan keamanan termasuk bertugas di Istana Kepresidenan selama tiga tahun. Kini menulis untuk desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco

Edisi 11 Mei 2025