Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kelompok demonstran yang bersikap "manis" tadi tahu benar bahwa Tiongkok memiliki kartu truf yang bisa menyelamatkan para jenderal TNI dari aib dan pengadilan internasional. Peran anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini amat menentukan. Hak veto yang dimilikinya bisa menihilkan resolusi untuk menggelar pengadilan internasional. Mahkamah ini hanya dapat digelar atas resolusi Dewan Keamanan.
Setelah Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Jiang Zemin bernyanyi keroncong bersama di Beijing awal Desember lalu, hubungan kedua negara memang sedang berada di titik paling intim. Selain itu, Cina punya kepentingan untuk mencegah menularnya "wabah kemerdekaan Timor Timur" dalam kasus Taiwan.
Untuk sementara, arah angin di PBB pun masih condong ke Jakarta. Sekjen PBB Kofi Annan tampaknya akan memberi kesempatan Presiden Wahid untuk melakukan proses penyidikan. Menurut Wakil Juru Bicara PBB John Mills, laporan CIET yang telah dikirim ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Dewan Keamanan, dan Majelis Umum dilampiri surat Menteri Luar Negeri Alwi Shihab yang menolak digelarnya pengadilan internasional.
Nada suara Amerika Serikat, sebagaimana terdengar dari pernyataan Duta Besar Amerika untuk PBB Richard Holbrooke, tak terdengar galak. Negeri adikuasa itu lebih suka memberi kesempatan pemerintah Indonesia untuk menggelar pengadilan lokal terlebih dahulu sebelum pembentukan mahkamah internasional.
|
Karena itulah, Duta Besar Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Makarim Wibisono, misalnya, berbesar hati. Ia hakul yakin, niat pembentukan mahkamah internasional itu tak bakal kesampaian. Tapi, katanya buru-buru menambahkan, itu bergantung pada kredibilitas proses peradilan di Tanah Air. "Sekarang bola di tangan kita," tambahnya.
Dan "bola" itu mesti segera dimainkan dengan benar, juga cepat. Soalnya, menurut Sudjadnan lagi, proses dua mahkamah yang sudah digelarkasus Rwanda dan Serbiatergolong kilat. Persetujuan Dewan Keamanan, terhitung sejak dimasukkan laporan penyelidikan oleh Sekjen PBB, cuma memerlukan waktu enam bulan.
Apalagi, kata Helmy Fauzi, asisten penyelidik Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, investigasi dan penyidikan lanjutan sebagaimana yang direkomendasikan CIET ternyata sudah diterjunkan. Hal itu dibenarkan John Mills. Sebuah tim investigator, katanya memastikan, saat ini telah mulai bekerja di lapangan.
Seorang diplomat senior ASEAN di PBB pun mewanti-wanti. Ada beberapa negara anggota Dewan Keamanan, antara lain Kanada dan Belanda, yang bersikeras memburu Jenderal Wiranto dan para "tersangka" lainnya ke pengadilan internasional. Belanda, misalnya, memang berkepentingan betul. Gelombang kekerasan di Tim-Tim telah merenggut nyawa sejumlah warganya: wartawan Sander Thoenes dan beberapa biarawan.
Jadi, kalau proses peradilan di Republik masih juga penuh adegan sulap, "The Great Wall" Cina pun naga-naganya bakal sulit membentengi tekanan internasional.
Karaniya Dharmasaputra, Purwani Diyah Prabandari (Jakarta), Supriyono (New York)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo