Bogor Jadi Target Mafia Tanah, Kapolda Jabar: Maju Terus Jangan Takut

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polisi Daerah atau Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jendral Suntana mendukung jajarannya di Polres Bogor untuk terus melakukan proses dan pemburuan terhadap para biong alias mafia tanah. Dalam kunjungan kerjanya itu, Suntana memberi pesan agar jajarannya tidak takut mengungkap kejahatan dalam kepemilikan lahan. Sebab, di wilayah Kabupaten Bogor banyak kasus tumpang tindih perihal status lahan dan kepemilikannya.

"Teruskan (pengungkapan kasus Mafia Tanah). Proses (para pelaku kejahatan atau Mafia tanahnya) sesuai dengan peraturan yang berlaku, maju terus. Jangan takut," kata Suntana di Mapolres Bogor, Cibinong. Selasa, 2 Agustus 2022.

Kasus tumpang tindih di wilayah Kabupaten Bogor, beberapa bulan ini sempat menarik perhatian publik. Bahkan, secara khusus Kementerian Politik Hukum dan HAM, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional turun langsung. Seperti di wilayah Kecamatan Jasinga dan Sukamakmur, serta Desa Pancawati Kecamatan Caringin. Banyak nama masyarakat tertulis dalam sertifikat, namun mereka tidak menguasai fisik baik surat atau lahan diduga permainan para mafia tanah yang kongkalikong dengan pejabat di BPN Cibinong. 

Kemarin, Senin, 1 Agustus 2022, Kepolisian Resor Bogor berhasil meringkus dan menetapkan seorang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang bertugas di BPN Kabupaten Bogor berinisial DK, 49 tahun karena terlibat dalam perkara pemalsuan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Polisi juga menetapkan lima tersangka lainnya, yang memiliki peran masing-masing. 

Kepala Polres Bogor, Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin mengatakan tersangka DK merupakan pejabat di BPN Cibinong dengan jabatan Ketua Panitia Ajudikasi PTSL. Iman menyebut, peranan DK bertindak memuluskan pekerjaan lima tersangka lainnya dengan cara menyalahgunakan akun miliknya merubah data di sistem di BPN.