Calon Presiden Inkumben Tak Perlu Cuti Kampanye

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi memutuskan presiden tak perlu cuti untuk kampanye pemilihan umum karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 299 ayat 1 dijelaskan mengenai aturan kampanye bagi calon presiden-wakil presiden inkumben.

Putusan tersebut terkait dengan uji materi Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan enam mahasiswa. "Dalil para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu tidak beralasan menurut hukum," kata hakim konstitusi, Saldi Isra, seperti dikutip Antaranews.com, kemarin.

Mahkamah berpendapat, Pasal 299 ayat 1 secara tegas menjamin hak kampanye bagi calon presiden-wakil presiden inkumben tidak akan dikurangi. Jika calon presiden-wakil presiden inkumben tidak diberi hak melaksanakan kampanye, justru itu akan bertentangan dengan semangat pemilu karena akan menimbulkan perlakuan berbeda terhadap calon itu.

"Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan," ujar Saldi.

Meski begitu, menurut Saldi, calon presiden-wakil presiden inkumben memiliki batasan dalam hak kampanye, seperti kewajiban memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara serta larangan menggunakan fasilitas negara. Pembatasan tersebut dibuat supaya mereka tidak menyalahgunakan jabatan.