Bermodal Kolaborasi dan Beasiswa

Keberhasilan kolaborasi sejumlah lembaga riset dan industri juga ditunjukkan dalam pengembangan pesawat udara nirawak tipe medium-altitude long-endurance (PUNA MALE). Dirancang bersama perekayasa dari sejumlah lembaga riset dan kementerian sejak 2016, wahana pemantau dari udara yang dijuluki Elang Hitam itu juga bisa dimodifikasi menjadi versi tempur yang dijadikan prioritas riset BPPT dalam lima tahun. “Tidak optimal jika semuanya dikerjakan BPPT,” tutur Dadan.

Hammam mengatakan kesuksesan mewujudkan riset menjadi produk yang bisa dipakai, bahkan dikomersialkan, tercapai karena ada kekuatan ekosistem inovasi teknologi. Kombinasi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran dari sejumlah lembaga riset bahkan membuat Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang diikuti BPPT dan belasan lembaga riset serta perguruan tinggi bisa menghasilkan berbagai produk kesehatan, antara lain ventilator, peralatan tes cepat (rapid test kit), dan calon vaksin, dalam waktu sekitar tiga bulan. “Kalau dilakukan sendiri-sendiri, bisa sampai dua tahun baru selesai,” ucapnya.

Selain BPPT, badan riset utama pemerintah seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) menjadi tulang punggung ekosistem inovasi teknologi Indonesia. Mereka memiliki sejumlah program andalan (flagship). Meski demikian, menurut Dadan, kolaborasi lembaga riset dengan industri, akademikus, dan pemerintah membuat proses penelitian dan pengembangan inovasi lebih efektif. “Proses untuk komersialisasi bisa dipercepat,” ujarnya.

Peran riset makin besar setelah Presiden Joko Widodo meneken Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Agustus tahun lalu. Wet itu juga memperkuat rencana kolaborasi penelitian antarlembaga dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menurut Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Agus Haryono, hasil riset seharusnya menjadi landasan rumusan kebijakan dan pembangunan nasional. “Merujuk undang-undang itu, negara akan berpihak pada ilmu pengetahuan dan teknologi,” katanya.

Pegawai berkumpul di dekat Pesawat N219 di landasan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Februari 2018. Tempo/Prima Mulia

Proyek besar lain yang tercantum sebagai prioritas riset nasional 2020-2024 adalah pesawat ringan bermesin baling-baling ganda N219 versi amfibi. Ini adalah pengembangan dari N219 hasil riset kolaborasi Lapan dan PT Dirgantara Indonesia (DI) yang dikembangkan sejak 2009. Pesawat berkapasitas 19 penumpang itu pertama kali mengudara dari landasan pacu Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung, pada 2017.

Pesawat yang juga bisa dimodifikasi sesuai dengan keperluan angkutan sipil, medis, atau militer tersebut ditargetkan mendapatkan sertifikat laik terbang akhir tahun ini. “Selanjutnya, PT DI memulai proses produksinya,” tutur Kepala Lapan Thomas Djamaluddin lewat pesan WhatsApp pada Rabu, 5 Agustus lalu.

Djamaluddin mengatakan N219 versi amfibi dikembangkan bersama BPPT dan PT DI. Pesawat ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan transportasi antarpulau yang tidak memiliki landasan pacu di darat. “Pengembangan versi amfibi (N219 A) ditargetkan selesai 2023,” ucapnya.

Banyak program riset Lapan, menurut Djamaluddin, masih terganjal masalah terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Untuk membenahi mutu riset, para perekayasa Lapan mengambil beasiswa studi dengan program utama mencakup satelit mikro, pesawat angkut dan nirawak, dan sistem pengindraan jauh dalam lima tahun terakhir. Adapun untuk anggaran Lapan, minimal diperlukan dana Rp 1,3 triliun. Sedangkan saat ini rata-rata anggaran Lapan berkisar Rp 800 miliar. “Riset penerbangan dan antariksa tergolong teknologi tinggi, mahal, dan berisiko tinggi,” ujarnya.

Djamaluddin mengungkapkan, tidak mudah meyakinkan industri untuk menjalin kemitraan guna membangun ekosistem industri penerbangan dan antariksa. Perjalanan hasil riset untuk diproduksi, apalagi masuk ke kebijakan negara, juga memerlukan waktu lama karena harus ada bukti keandalan dan potensi pasar. “Peneliti hanya merumuskan rancangan kebijakan berdasarkan data riset,” katanya.

Batan juga mendorong para peneliti mudanya bersekolah untuk mempercepat transfer pengetahuan. Separuh dari sekitar 2.300 pegawai Batan saat ini adalah peneliti dan perekayasa. Batan juga menghadapi krisis hilangnya potensi kompetensi penting di bidang nuklir mengingat jumlah pegawai berusia di atas 50 tahun jauh lebih banyak. “Program sekolah dikoordinasi LIPI untuk S-2 dan S-3 dengan model tetap bekerja tapi bisa melakukan riset. Kami tidak kehilangan pegawai,” tutur Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan.

Anhar menjelaskan, Batan memasukkan riset radiofarmaka—material radioaktif untuk keperluan medis—sebagai salah satu prioritas selain terus menyiapkan penelitian infrastruktur pembangkit listrik tenaga nuklir. Selama lima tahun ke depan, akan ada lima radioisotop yang diuji untuk mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Sebelumnya kami ada enam radioisotop yang memiliki izin edar dan dipakai,” ujarnya.

Salah satu radiofarmaka produksi Batan adalah Samarium-153. Senyawa radioaktif ini dipakai dalam terapi pasien kanker stadium tinggi di sejumlah rumah sakit, terutama Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi, Semarang. Anhar mengatakan Batan memiliki kemampuan memproduksi radiofarmaka. Namun proses produksi setelah inovasi itu lulus pengujian dan mendapat izin edar diserahkan kepada industri farmasi, seperti Kimia Farma. Pemakaian di rumah sakit pun diawasi para spesialis kedokteran nuklir. “Tetap perlu kerja sama dengan pihak ketiga, bukan Batan yang kerja sendiri,” ucap Anhar.