Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

Dana Cekak, Kota Bekasi Tetap Usulkan PSBB Lewat Gubernur Jabar

Kota Bekasi tengah mengusulkan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan lewat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

9 April 2020 | 08.52 WIB

Petugas medis malakukan pengambilan sampel darah saat rapid test covid-19 di stadion Patriot Candrabhaga kota Bekasi, Kamis 26 Maret 2020. Sejumlah wartawan melakukan rapid test untuk mengetahui status penularan COVID-19. ANTARAFOTO/Paramayuda
Perbesar
Petugas medis malakukan pengambilan sampel darah saat rapid test covid-19 di stadion Patriot Candrabhaga kota Bekasi, Kamis 26 Maret 2020. Sejumlah wartawan melakukan rapid test untuk mengetahui status penularan COVID-19. ANTARAFOTO/Paramayuda

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Bekasi -Pemerintah Kota Bekasi tengah mengusulkan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB kepada Kementerian Kesehatan lewat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Tapi, sebagai persiapan PSBB pemerintah Kota Bekasi tinggal memiliki dana siap sebesar Rp 25 miliar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Memang duitnya enggak ada," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada wartawan pada Rabu, 8 April 2020.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan dana sebesar Rp 101 miliar lewat biaya tak terduga di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Tapi, 75 persen dananya telah terpakai untuk kebutuhan belanja dalam penanganan COVID-19 sejak virus tersebut masuk ke Indonedia.

"Rp 101 yang ready (awal) duitnya, setelah itu (sekarang) tinggal Rp 25 miliar," kata Rahmat Effendi.

Rahmat Effendi berencana melakukan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan wabah virus Corona di Kota Bekasi. Ia belum dapat merinci realokasi di setiap organisasi perangkat daerah. Tapi, dalam realokasi itu anggaran akan difokuskan kepada kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman Juwono Putro mengatakan, pembahasan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 ditargetkan rampung pada pekan depan. Lembaganya akan segera melakukan penyisiran bersama dengan pemerintah daerah.

"Sekarang pendapatan daerah juga terdampak (wabah COVID-19), biasanya sehari bisa sampai Rp 3 miliar, sekarang hanya sekitar Rp 700 juta. Sementara dari pemerintah pusat belum ada," ujar dia.

ADI WARSONO

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus