Demi Mencegah Penularan Covid-19, Kepala Daerah Usul Jatah Libur Akhir Tahun Dipangkas

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Sejumlah kepala daerah mengusulkan agar jatah libur akhir tahun dipersingkat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap pemerintah pusat menghapus libur akhir tahun dan cuti bersama di bulan Desember 2020
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar libur tetap ada namun jumlahnya dikurangi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Sejumlah kepala daerah mengusulkan agar jatah liburan akhir tahun dipersingkat. Pemangkasan masa libur Natal dan tahun baru itu dipicu oleh kekhawatiran terjadinya lonjakan jumlah kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) setelah banyak warga yang keluar rumah untuk berwisata.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan saat ini peningkatan jumlah kasus harian Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Kemarin, peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Tengah mencapai 899, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta yang mencapai 1.099 kasus. Total peningkatan kasus di seluruh Tanah Air dalam sehari kemarin mencapai 4.617. Sehari sebelumnya, jumlah penambahan kasus mencapai 6.267.

Dengan lonjakan jumlah kasus tersebut, Ganjar berharap pemerintah pusat menghapus masa libur akhir tahun dan cuti bersama pada Desember 2020. "Secukupnya saja. Kalau Natal, ya, Natal. Tahun baru, ya, tahun baru. Enggak usah digabung," kata Ganjar kepada Tempo, kemarin.

Berdasarkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020, liburan panjang akhir tahun 2020 dijadwalkan mulai 24 Desember hingga 1 Januari 2021. Masa libur panjang ini merupakan pergeseran jatah cuti bersama Idul Fitri 1441 Hijriah yang ditunda karena pandemi Covid-19 baru merebak kala itu. Akibat pandemi yang tak kunjung berakhir, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk melakukan pengurangan jatah libur. Namun pemerintah belum memberikan keterangan resmi ihwal keputusan memangkas cuti bersama akhir tahun.

Selain meminta pemerintah pusat menghapus cuti bersama, Ganjar mengimbau masyarakat agar tidak bepergian. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pun meminta masyarakat yang menyelenggarakan ibadah keagamaan mengurangi kerumunan. "Saya mengimbau tokoh agama, tolong. Saya imbau pada keluarga-keluarga, tolong. Jumlah kasus harian lagi meningkat tinggi-tinggi," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini pemerintah pusat sedang menggodok dua opsi libur cuti bersama akhir tahun, yakni mempertahankan jumlah hari libur sama seperti tahun lalu atau menghapus hari libur sama sekali. Ia mengatakan pemerintah Jawa Barat mengusulkan agar hari libur tetap ada, tapi jumlahnya dikurangi.

Menurut Ridwan, pengurangan hari libur adalah opsi terbaik. Sebab, jika hari libur akhir tahun dihapuskan seluruhnya, dikhawatirkan akan mengganggu roda perekonomian. Adapun hari libur yang terlalu lama juga berpotensi memicu lonjakan jumlah kasus Covid-19. "Jadi, usul dari Jawa Barat adalah jumlahnya jangan sepanjang (akhir) tahun karena berat buat kami dalam menangani jika terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19," ucap dia.

Berdasarkan pengalaman pemerintah Jawa Barat, dua kali masa libur panjang pada masa pandemi selalu menyebabkan lonjakan jumlah kasus Covid-19. Pada cuti bersama akhir Oktober lalu, misalnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat menggelar rapid test acak terhadap 1.500 wisatawan. Hasilnya, sebanyak 400 reaktif dan 10 di antaranya positif. Dua pekan kemudian, terjadi tren kenaikan kasus Covid-19 di Jawa Barat. "Libur panjang pada Oktober peningkatan kasusnya tidak setinggi libur panjang saat Agustus. Jadi, kesimpulannya libur panjang kemarin menimbulkan Covid-19," katanya.

Sementara itu, di Yogyakarta, pemerintah daerah setempat menyiapkan antisipasi masa libur panjang akhir tahun dengan mengajukan tambahan tenaga kesehatan. Penambahan tenaga medis ini dilakukan karena Yogyakarta selalu menjadi destinasi yang dibanjiri wisatawan dari berbagai daerah tiap memasuki masa liburan. "Kami sudah mengajukan tambahan 251 tenaga kesehatan dan disetujui Kementerian Kesehatan," ujar Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisno Agung Wibowo.

Adapun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sedianya mengumumkan keputusan soal masa libur panjang akhir tahun ini kemarin, tapi hingga kini belum ada keputusan. "Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar dibicarakan kembali dengan beberapa menteri dan lembaga terkait," katanya.

FRISKI RIANA | AHMAD FIKRI | PRIBADI WICAKSONO | MAYA AYU PUSPITASARI