Demokrat Tunggu Respons Istana

Ini bermula dari upaya sejumlah politikus lawas Partai Demokrat yang disebut-sebut menggalang dukungan untuk menyelenggarakan kongres luar biasa. Politikus tersebut mendatangkan pengurus-pengurus daerah untuk menyokong Jenderal Purnawirawan Moeldoko menggantikan AHY--sapaan Agus Harimurti Yudhoyono.

Herzaky mengatakan jawaban surat tersebut dibutuhkan untuk memastikan tak ada kalangan, termasuk dari Istana, yang mencatut nama Presiden Jokowi untuk tujuan politik. Surat itu sekaligus mengkonfirmasi peran Moeldoko dalam isu penggalangan kongres luar biasa.

Herzaky dan kolega partai menduga Moeldoko ingin menguasai Demokrat sebagai kendaraan politik menuju pemilihan presiden 2024. Jika benar berkeinginan seperti itu, Herzaky menyarankan agar Moeldoko mendaftar menjadi kader Demokrat. "Bikin kartu tanda anggota dulu. Jangan tiba-tiba ingin menjadi ketua umum, apalagi lewat kongres luar biasa," ujar Herzaky.

Konferensi pers Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, 1 Februari 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Moeldoko tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo seputar pertemuan dengan kader Demokrat dan rencananya maju dalam pemilihan presiden pada 2024. Menurut anggota stafnya, ia merasa cukup memberikan keterangan melalui konferensi pers pada Senin lalu. Moeldoko membantah pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat. Dia juga meminta AHY dan pengurus pusat Demokrat tak mengaitkan masalah ini dengan Presiden Jokowi. "Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana, jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," ujarnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. juga membantah tuduhan bahwa pemerintah berperan dalam kepengurusan Partai Demokrat. Mahfud juga membantah kabar dirinya ikut memberi restu kepada Moeldoko untuk mengambil alih kepemimpinan Demokrat. "Terpikir saja tidak, apalagi merestui," demikian Mahfud menulis di akun Twitter-nya, kemarin.

Menurut Mahfud, di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini, upaya pengambilalihan partai adalah hal yang sulit. Terlebih Demokrat merupakan partai besar. "Yang penting internal Partai Demokrat sendiri solid," kata dia.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan bantahan Moeldoko tidak jernih menjawab tuduhan Demokrat. Walhasil, elite politik dan publik semakin deras mencerna tuduhan yang dialamatkan kepada Moeldoko dan Istana. "Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang ingin mencari panggung politik, biarkan publik menerka-nerka. Jalan panjang menuju 2024 semakin menarik," kata Adi.

Konferensi pers sejumlah tokoh pendiri dan senior Partai Demokrat menanggapi perihal adanya pihak yang akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, di Mal Bellagio, Jakarta, 2 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, mengatakan protes yang dilakukan Partai Demokrat sudah tepat. Menurut Ujang, jika Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tak berkoar, proses pencaplokan partai berlambang seperti logo Mercy itu bisa berjalan cepat. "Mungkin bulan ini Demokrat sudah diambil alih," kata Ujang ketika dihubungi Tempo, Senin lalu.

Ujang menilai, Demokrat memang tak boleh menganggap enteng masalah ini. Sebab, bukan kali ini saja ada cerita pendongkelan kepemimpinan partai politik. Dia mencontohkan Partai Berkarya, yang didirikan oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto pada 2016. Sejak 2020, partai itu terbelah menjadi kubu Tommy dan kubu mantan wakil ketua umum Muchdi Purwopranjono.

INDRA WIJAYA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA | DEWI NURITA