Catatan Buruk Tim Ekonomi Jokowi

Dedi menyebutkan banyak isu ekonomi yang belakangan ini membuat masyarakat resah. Isu yang paling mencolok adalah kelangkaan minyak goreng yang membuat harganya melonjak berlipat-lipat. Urusan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentah—bahan baku minyak goreng—yang tak beres turut mendorong kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Gonta-ganti aturan mengenai ekspor CPO, yang bertujuan menekan harga minyak goreng, justru membuat harga tandan sawit anjlok. Urusan ini menjadi tanggung jawab Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto.

Kelangkaan minyak goreng tersebut juga membuka tabir permainan izin ekspor CPO. Kini, Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan suap izin ekspor CPO sejumlah perusahaan dengan tersangka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.

Dedi melanjutkan, kinerja Menteri Ida Fauziah menjadi sorotan setelah mengatur ulang syarat pembayaran jaminan hari tua (JHT) lewat peraturan menteri, yakni JHT hanya bisa dicairkan ketika pekerja sudah berusia 56 tahun. Aturan ini menuai protes dari berbagai organisasi buruh sehingga Presiden Jokowi memerintahkan Ida Fauziah mengubahnya. "Isu jaminan hari tua ini mendapat respons negatif di masyarakat," ujar Dedi.

Menurut Dedi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga menjadi sorotan publik. Hasil sigi lembaganya menyimpulkan bahwa politikus Partai NasDem itu merupakan menteri yang tak menonjol. Masyarakat juga mengeluhkan kinerja Menteri Pertanian dalam urusan distribusi dan tata kelola pupuk.

"Dalam aspek kinerja, Menteri Pertanian pun layak diganti. Hal ini bisa dilihat saat Presiden justru tidak menunjuknya menjadi pemimpin program besar Food Estate. Ini penanda bahwa Presiden kurang percaya kepada Menteri Pertanian," ucap Dedi.

Menteri Pertanian juga menjadi sorotan akibat penyakit mulut dan kuku yang menyerang ribuan sapi sejak akhir April lalu hingga kini. Penyakit tersebut sudah menyebar di separuh provinsi di Indonesia.

Grafik saham GOTO pada telepon seluler, di Jakarta, 14 Juni 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Dalam sebulan terakhir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ikut menjadi sorotan akibat pembelian saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk—perusahaan hasil merger antara Gojek dan PT Tokopedia—oleh PT Telkomsel. Awalnya, Telkomsel menggelontorkan modal dalam bentuk utang yang bisa dikonversi menjadi saham senilai Rp 2,11 triliun ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, bendera Gojek, pada November 2020. Lalu Telkomsel menambah modal senilai Rp 4,29 triliun ke GoTo pada Mei 2021. Investasi ini menyebabkan PT Telkom Indonesia—induk Telkomsel— mencatatkan kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp 881 miliar.

Aksi korporasi ini diduga sarat konflik kepentingan. Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, kakak Erick Thohir, berada di lingkaran aksi korporasi tersebut. Boy adalah Komisaris Utama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Boy kembali menjabat komisaris utama di GoTo. Saat ini, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat tengah menggulirkan pembentukan panitia khusus hak angket atas pembelian saham GoTo karena diduga merugikan negara.

Berbagai persoalan di tim ekonomi kabinet pemerintahan Jokowi tersebut sejalan dengan hasil survei sejumlah lembaga. Beberapa kali survei Indonesia Political Opinion (IPO), mulai Februari hingga Juni 2022, menunjukkan konsistensi ketidakpuasan publik terhadap bidang ekonomi pemerintahan Jokowi. Angkanya mencapai 54 persen. Angka ketidakpuasan ini jauh lebih tinggi dibanding bidang sosial, politik, dan hukum.

Hasil sigi terbaru Charta Politica juga menguatkan kesimpulan IPO tersebut. Charta Politica mencatat tingkat ketidakpuasan masyarakat di bidang ekonomi mencapai 55,2 persen. Meski begitu, tingkat optimisme publik terhadap perekonomian nasional akan membaik dalam satu tahun ke depan juga tinggi, yaitu mencapai 71,1 persen.

Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan tantangan sektor ekonomi ke depan memang diprediksi sangat berat seiring dengan ancaman kenaikan harga pangan. Invasi Rusia ke Ukraina juga ikut mempengaruhi sektor pangan di Indonesia.

Arya menilai kondisi tersebut bisa menjadi alasan melakukan reshuffle kabinet Jokowi. Alasan lainnya adalah adanya kegaduhan dari setiap kementerian. Arya menyebutkan langkah Jokowi mengganti menteri kontroversial sudah pernah dilakukan. "Jokowi sepertinya akan memberikan perhatian khusus pada menteri-menteri yang capaiannya dianggap belum memenuhi standar kualifikasi Presiden atau menimbulkan gejolak atas kebijakannya," kata Arya, kemarin.

EGI ADYTAMA