Seruan Perbaikan Total

JAKARTA – Berbagai kalangan meminta pembenahan masalah light rail transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi atau LRT Jabodebek tak berhenti pada perbaikan roda dan pelumasan rel. Para praktisi transportasi, pekerja perkeretaapian, hingga pakar kebijakan publik menganggap masuknya belasan rangkaian kereta ringan ke bengkel, meski belum genap tiga bulan beroperasi, harus dibahas dan dipublikasikan secara transparan.

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana mengatakan pemerintah masih terkesan menghindari perbaikan besar di sisi prasarana. “Faktor keselamatan memang sudah terjamin dengan perbaikan di bengkel. Tapi soal konstruksi rel belum terjawab,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Ketika mengumumkan pemulihan layanan harian LRT Jabodebek secara bertahap, dari hanya delapan rangkaian menjadi 12 rangkaian, kemarin, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengklaim masalah keausan roda sudah teratasi. Di luar pembubutan dan penyiapan roda baru untuk sepur ringan tersebut, Kementerian juga menerapkan rail grinding—metode penghalusan profil permukaan rel dengan mesin gerinda. Ada juga pemberian cairan lubricant sebagai pelumas untuk meredam pengikisan roda. Upaya ini diklaim sudah menghilangkan gejala aus di setiap rangkaian yang kini beroperasi.

Pada pertengahan Oktober lalu terungkap bahwa keausan roda itu menyebabkan 17 dari 31 rangkaian LRT Jabodebek harus dibubut di depo milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di Bekasi. Keterbatasan armada ini sempat membuat waktu tunggu antar-kereta alias headway LRT semakin lama, dari sebelumnya 10-15 menit menjadi 30 menit-1 jam.

Dari penelusuran Tempo, Kementerian Perhubungan diketahui sudah mengumpulkan pihak pengembang pengelola LRT Jabodebek serta Systra, konsultan bidang transportasi, untuk mengevaluasi keausan roda tersebut. Merujuk pada risalah pertemuan bertarikh 17 Oktober 2023, konsultan menyarankan pengurangan kecepatan kereta hingga 50 persen pada rel lengkung kecil, terutama yang jari-jari lengkungnya di bawah 150 meter. Belokan dengan ciri tersebut berada di 23 lokasi di sepanjang jalur LRT. Saat itu KAI pun disarankan membeli roda baru. Hal ini terbukti ketika perseroan mewacanakan pengadaan seribu roda baru, tak jauh dari tanggal pertemuan tersebut.  

Dengan temuan roda aus, berkembang spekulasi soal kekeliruan desain rel menikung pendek. Berbeda dengan LRT Palembang, sepur ringan Jabodebek memakai lebar rel 1.435 milimeter (mm)—konfigurasi yang jarang dipakai oleh KAI. Sejumlah informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan pelebaran rel yang digarap PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor proyek tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012. Aturan itu mewajibkan pelebaran rel hingga 20 mm untuk lengkungan di bawah 250 meter agar kereta bisa membelok secara mulus. Jika tidak sesuai, roda mudah terkikis dan aus.

Bekas aus itu diduga menimbulkan ceceran serbuk besi atau gram yang tercatat dalam dokumen berjudul "Rapat Evaluasi Kinerja Pengoperasian LRT Jabodebek". Serbuk itu pun memicu arus pendek yang mengakibatkan defect (cacat) pada rel bercabang. Dokumen yang sama mengungkapkan Adhi Karya sempat mengusulkan justifikasi desain rel kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Maret 2021, yang kemudian disetujui empat bulan kemudian.

Aditya menduga perombakan ulang struktur rel LRT membutuhkan biaya yang jauh lebih jumbo daripada solusi versi pemerintah. Penyesuaian desain dengan isi Permenhub Nomor 60 Tahun 2012 pun memiliki tingkat kesulitan tinggi karena perlu pembetonan ulang, sementara kebutuhannya hanya 1-2 sentimeter.

Dia pun mengendus alasan politis kementerian yang tidak transparan mengenai justifikasi desain. “Bubut roda dan pelumasan memang efektif memperlamban aus roda. Tapi beda hasil bila struktur jalurnya ikut diperbaiki,” tuturnya.

LRT atau kereta api ringan di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, 7 November 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Serikat Pekerja Minta Pelebaran Rel LRT Jadi Solusi

Anggota Dewan Pertimbangan Serikat Pekerja PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, Apolius Karokaro, meminta pelebaran rel tetap dijadikan solusi agar kecepatan LRT lebih optimal di tikungan pendek. Sebagai manufaktur lokal, Inka dianggap sudah memenuhi kebutuhan rolling stock LRT Jabodebek secara maksimal. Tapi isu aus roda malah sempat menyudutkan perseroan. Hal ini membuat gerah organisasi yang menaungi lebih dari seribu karyawan tetap Inka, belum termasuk tenaga kontrak.

“Kalau penyesuaiannya hanya dari sisi sarana dan sedikit di prasarana, bisa jadi beban operasi dan biaya bagi kami,” ujarnya, kemarin.

Masukan pekerja ini pun digaungkan Federasi Serikat  Pekerja Perkeretaapian (FSPP) yang beranggotakan 100 ribu pegawai dari lingkaran badan usaha bidang sepur. Selain SP Inka, terdapat Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), lalu forum pekerja dari dua anak usaha PT KAI.

Presiden FSPP sekaligus Ketua Umum SPKA Edi Suryanto sebelumnya risau akan masalah beruntun LRT Jabodebek, yang berpotensi membebani arus kas PT KAI di masa depan. Biaya investasi kereta ringan ini tercatat membengkak Rp 2,6 triliun, dari Rp 29,9 triliun menjadi Rp 32,5 triliun. Molornya target peluncuran LRT juga sempat menghanguskan potensi pendapatan hingga Rp 587,7 miliar yang seharusnya bisa didapat KAI sejak pertengahan 2022. 

“Pengeluaran KAI untuk operasional LRT Jabodebek mungkin bisa sampai Rp 591 miliar per tahun. Itu untuk operational and maintenance (OM),” ucap Edi. Namun dia menyebutkan perkiraan itu masih berbasis kajian pihak eksternal, belum dari manajemen KAI.  

Direktur Keselamatan KAI Sandry Pasambuna masih irit bicara soal pembenahan operasional LRT Jabodebek. Kepada Tempo, dia memastikan selalu ada perhitungan yang tepat mengenai faktor keamanan kereta api. Dalam kasus LRT, sebagai contoh, sudah ada skenario pemangkasan kecepatan untuk jalur lengkung pendek. “Kami tidak bisa sembarangan ngomong.”

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang menjadi anggota Oversight Committee Pembangunan LRT di Kementerian Perhubungan pada 2015-2016, mengatakan aturan pelebaran lengkung rel pastinya sudah disesuaikan dengan faktor keselamatan. Dia mendesak transparansi dari pemerintah ihwal alasan disetujuinya justifikasi pelebaran rel LRT, dari seharusnya 20 mm menjadi 10 mm. “Masak aturan keselamatan diabaikan? Lalu untuk apa dibuat Permenhub Nomor 60 Tahun 2012 itu?”

Petugas berjaga di pintu LRT di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, 7 November 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Kemenhub Berkukuh Struktur Rel Tak Bermasalah

Kemarin, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan grinding dan pelumasan rel bisa menjamin keamanan operasional LRT Jabodebek. Untuk penanganan roda aus, kata dia, langkah Kementerian sudah didasari penelitian atas kasus serupa di beberapa negara, seperti Yunani dan Kolombia. Langkah ini juga disesuaikan dengan kondisi rel LRT yang berkarat karena terjemur matahari. “Sudah menyelesaikan masalah saat ini. Terbukti dari kondisi roda LRT yang sedang berjalan saat ini.”  

Saat diungkit ihwal usulan penyesuaian desain rel LRT, Risal menyebutkan ada alasan logis yang bisa dijelaskan, tapi sifatnya terlalu teknis, sehingga membutuhkan data khusus dan gambar. Yang pasti, kata dia, saat ini penanganan LRT Jabodebek tidak mengarah pada perubahan struktur rel. "Enggak ada masalah soal struktur rel," katanya.

Sejak akhir Oktober lalu, Tempo berupaya menghubungi Adhi Karya untuk mendapat klarifiksi ihwal pembangunan rel LRT Jabodebek. Respons yang muncul hanya dari Direktur Utama Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi Mukhson, dua hari lalu. “Supaya informasi yang didapatkan lebih baik dan aktual tentang LRT, Anda dapat menanyakan langsung ke DJKA Kementerian perhubungan,” katanya.

Lasarus, Ketua Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan forumnya juga mengawasi isu keselamatan LRT Jabodebek. Bila masalah kereta ringan masih berulang, dia membuka peluang pembentukan panitia kerja (panja) untuk menginvestigasi proyek strategis nasional ini. Namun panja ini harus melibatkan komisi lain di DPR, seperti Komisi Badan Usaha Milik Negara atau Komisi VI. “Sekarang kami masih memberi warning dulu, menunjukkan bahwa Dewan ikut mengawasi hal ini.”

YOHANES PASKALIS | MAJALAH TEMPO