Diskusi Konco Lawas Sebelum Temui Prabowo

Dalam diskusi tersebut, Budiman juga mengutarakan beragam isu persatuan nasional dan ancaman yang berpotensi bakal dihadapi negara ini. Salah satu hal yang menjadi perhatian komisaris PT Perkebunan Nusantara V itu adalah isu pembelahan atau polarisasi di masyarakat dan kekuatan asing yang masih menguasai sumber daya alam di Indonesia. Budiman mengutarakan perlunya mendukung satu tokoh yang dianggap kuat mendorong persatuan nasional demi melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saat itu, Budiman bertanya, ”Kalau gue dukung Prabowo, bagaimana?” Lalu Binbin menimpali, “Baguslah.”

Binbin menyatakan setuju Budiman mendukung Prabowo karena negara ini perlu pemimpin yang kuat untuk mendorong persatuan nasional. Menurut dia, sosok Prabowo merupakan tokoh yang saat ini terlihat konsisten dan punya komitmen mendorong persatuan nasional. ”Komitmen itu yang kami lihat selalu dia suarakan sejak menjadi calon presiden pada pemilu-pemilu sebelumnya, dan tetap konsisten sampai sekarang,” ujarnya.

Saat menyatakan bakal mendukung Prabowo, kata dia, Budiman telah paham akan dampaknya. Budiman selama ini dikenal sebagai aktivis 98 yang menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Budiman kala itu menjadi target buruan pemerintah sehingga sebagian kalangan bakal mengkritik keputusan mendukung Prabowo lantaran melihat rekam jejak menantu Soeharto itu.

Saat kerusuhan Mei 1998 meletus, Prabowo menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat. Dua bulan sebelumnya, Prabowo memimpin Komando Pasukan Khusus alias Kopassus. Saat Prabowo di korps baret merah, sejumlah aktivis yang menuntut demokrasi diculik anak buahnya yang tergabung dalam Tim Mawar. Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia mencatat 13 orang masih hilang sampai sekarang, termasuk aktivis dan penyair Wiji Thukul.

Menurut Binbin, mengkritik pentolan PRD karena merapat ke Prabowo merupakan cara pandang yang keliru. Sebab, menurut dia, memperjuangkan beban masa lalu soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu tidak bisa hanya diserahkan kepada Budiman. Selain itu, tanggung jawab pelanggaran HAM berat masa lalu itu tidak bisa hanya dibebankan kepada Prabowo. “Beban pelanggaran HAM masa lalu itu tanggung jawab negara. Bukan tanggung jawab Prabowo dan Budiman seorang diri,” ujarnya.

Menurut dia, isu pelanggaran HAM berat dan perjuangan aktivis PRD untuk reformasi hanya terus menjadi gorengan politik menjelang pemilu. Dia menilai, siapa pun presidennya, belum ada yang bisa menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat itu. Bahkan PDIP, kata dia, yang membawa isu pelanggaran HAM selama berkuasa, juga belum bisa menuntaskannya. “Sudah sepuluh tahun berkuasa, tapi isu pelanggaran HAM hanya dijadikan jualan politik. Cuma jual penderitaan, tapi tidak bisa diajak berdiskusi soal isu tersebut di republik ini.”

Binbin mengklaim upaya Budiman mendekati Prabowo bakal diikuti sebagian besar aktivis PRD. Menurut dia, Budiman mempunyai tujuan lebih besar untuk mendekati Prabowo sehingga keputusan politiknya itu bakal bisa diterima kader PRD. “Teman-teman di PRD punya basis pemikiran sendiri. Tidak salah jika Budiman bakal berupaya menarik kalangan PRD lainnya,” ujarnya.

Pengurus PRD lainnya, Hari Subagya, sepakat dengan Binbin bahwa isu pelanggaran HAM semestinya bukan hanya menjadi tanggung jawab Prabowo seorang. Pelanggaran HAM di masa lalu itu menjadi tanggung jawab negara. “Jangan berteriak tentang penderitaan PRD setiap lima tahun sekali soal penculikan, penangkapan, penjara, dan lainnya, tapi tidak pernah berteriak apa yang menjadi alasan kami menderita,” kata Hari yang sering disapa Begi itu.

Hari menyatakan mendukung Budiman setelah mereka berdiskusi beberapa hari sebelum pertemuan di Kertanegara. Bahkan, kata dia, selain kepadanya dan Binbin, Budiman berdiskusi dengan Ikhyar Velayati, Faizol Reza, dan Jati Waluyo. Menurut Begi, ada semacam siklus lima tahunan yang mendongkrak isu HAM untuk menjegal lawan politik di pemilihan presiden. “Budiman juga melihat itu. Isu pelanggaran HAM selalu didaur ulang hanya saat menjelang pemilihan presiden. Makanya Budiman terpanggil untuk melakukan roadshow dan bertemu dengan Prabowo.”

Pujian ke Prabowo Berbuah Teguran PDIP 

Budiman berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa lalu, 18 Juli 2023. Budiman mengatakan menemui Ketua Umum Partai Gerindra itu atas inisiatif sendiri. Ia juga memuji Prabowo dan menilai bekas Komandan Kopassus Angkatan Darat itu layak melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saat menyambut politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di rumah Kertanegara, Jakarta, 18 Juli 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Selain memuji Prabowo, Budiman menyebutkan dirinya mempunyai kesamaan pemikiran dengan bekas suami Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, putri Presiden Soeharto, itu. ”Saya mengapresiasi dan merasa Pak Prabowo itu mewakili cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya. Dalam pengertian, suatu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global dan perang (Ukraina-Rusia),” kata Budiman. Setelah bertemu dengan Prabowo, Budiman mendapat teguran dari PDIP. Sebab, partai berlambang kepala banteng itu telah mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

Baca: Nama Gibran di Dua Poros Capres

Mengkhianati Korban Penculikan dan HAM 

Menurut Hari Subagya, keputusan Budiman mendukung Prabowo tidak mewakili PRD, melainkan dirinya sendiri. Budiman hingga sekarang memang masih menjadi ikon aktivis prodemokrasi sehingga banyak kalangan yang khawatir akan langkahnya.

Tidak semua kolega di PRD mendukung manuver Budiman. Sekretaris Jenderal PRD, Petrus Hariyanto, mempertanyakan langkah Budiman menemui Prabowo. Petrus mengatakan deklarasi dukungan Budiman kepada Prabowo bukan hanya mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya, tapi juga mengkhianati keluarga korban penculikan serta demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Menurut Petrus, manuver Budiman yang secara terang-terangan mendukung Prabowo merupakan dukungan kepada penjahat HAM. ”Itu langkah politik yang ingin menghapus jejak hitam pelaku pelanggaran HAM dan meneguhkan politik impunitas,” kata dia. “Budiman tengah mempertontonkan politik oportunis.”

Aktivis PRD lainnya, Wilson Obrigados, mengatakan, setelah 25 tahun reformasi, proses pemilu masih saja dimanfaatkan oleh oligarki politik warisan rezim Orde Baru dan pelanggar HAM untuk berkuasa kembali. Merujuk pada sejumlah riset, ia mengatakan, demokrasi di Indonesia telah dibajak dan mengalami regresi.

Menurut Wilson, salah satu indikator pembajakan dan regresi demokrasi adalah keberadaan orang-orang yang pernah terlibat kejahatan HAM masa lalu, tapi saat ini berproses politik formal. “Regresi tersebut semakin diakselerasi menjelang Pemilu 2024 oleh bekas aktivis reformasi yang mendukung pelaku pelanggaran HAM," ujar dia. Menurut Wilson, para pelaku pelanggaran HAM setelah 25 tahun reformasi masih menikmati impunitas. “Proses politik yang melibatkan pelaku kejahatan HAM ini telah mencederai keadilan para korban."

IMAM HAMDI