DPR Segera Bersurat ke Presiden

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan surat baru berisi persetujuan untuk membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. “Pembahasan baru akan dimulai setelah surat dari Presiden keluar,” kata Nasir Djamil, anggota Komisi III, yang membidangi hukum, kepada Tempo, kemarin.