Syarat Agar Tim Gubernur Tak Merecoki

DPRD mengklaim menjadi tempat "curhat" sejumlah kepala dinas soal cawe-cawe TGUPP dalam proses pengambilan keputusan. Sekretariat Daerah DKI Jakarta mengklaim akan melakukan evaluasi soal peran tim khusus Gubernur Anies Baswedan tersebut.

27 November 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswe dan pejabat lainnya melakukan simbolisasi peresmian Pencanangan Pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di Jakarta, 28 Oktober 2021. TEMPO/Magang/Daniel Christian D.E

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

DPRD menyebutkan TGUPP bisa mengendalikan keputusan promosi hingga proses lelang di SKPD.
Seluruh surat dari dinas harus diteruskan atau dalam pengawasan TGUPP.
Anggota TGUPP dari zaman Jokowi berjumlah maksimal tujuh orang, kemudian jumlahnya melonjak di era Anies sebanyak 68 orang.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengajukan syarat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat meloloskan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Lembaga legislatif itu meminta pemerintah memastikan tim khusus Gubernur Anies Rasyid Baswedan tersebut berhenti merecoki tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD).