Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Genjot Investasi

Pelemahan perekonomian global dan sentimen perang dagang membuat situasi perekonomian tak menentu.

24 Juli 2019 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pelemahan perekonomian global dan sentimen perang dagang membuat situasi perekonomian tak menentu. Berbagai program dan kebijakan insentif dikeluarkan pemerintah untuk menggenjot investasi, khususnya industri berbasis ekspor seperti tekstil. Berikut ini petikan wawancara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam beberapa kesempatan.


Menteri Keuangan Sri Mulyani: Industri Harus Menjaga Kemampuannya Berkompetisi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tahun anggaran 2019 sudah separuh jalan, bagaimana hasilnya perekonomian sejauh ini?

Untuk domestik, kami mendorong konsumsi, investasi, dan peranan pemerintah. Soal ekspor, memang kami akan terus mendorong kompetisi, tapi faktor global memang mempengaruhi. Sisi permintaan memang sangat besar dari eksternal. Dari sisi produktivitas, kita harus meningkatkan kapasitas. Sekarang output gap hampir mendekati nol. Semua berujung pada persoalan peningkatan investasi.

Penurunan suku bunga BI bisa menjadi pendorong?

Kami memang berharap pada respons bank sentral terhadap situasi di luar negeri. Gubernur BI (Perry Warjiyo) memberi sinyal akan ada penurunan suku bunga kembali. Akhir tahun lalu, kenaikan suku bunga, suka tidak suka, berdampak pada penurunan investasi. Kami berharap investasi bisa naik lagi pada semester kedua. Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan kebijakan investasi. Tax holiday, tax allowance, double deduction tax untuk riset dan vokasi, kami harapkan mendapat momennya di semester kedua ini.

Investasi bisa naik berapa besar?

Kalau target, kami tidak akan lihat. Kemarin semester pertama cuma tumbuh lima persen. Semester kedua ini kami harapkan momentumnya naik.

Kementerian Perindustrian mengusulkan revitalisasi pabrik tekstil. Bagaimana respons Kementerian Keuangan?

Kebutuhan masing-masing industri pasti kami tampung. Tapi, tidak semua berasal dari anggaran pemerintah. Industri juga harus terus-menerus menjaga kompetisinya sendiri. Tapi, banyak sekali kami turun tangan. Dulu ada revitalisasi mesin gula dan peremajaan pohon industri cokelat. Perusahaan swasta kan harusnya punya corporate governance. Depresiasi asetnya kalau diperkirakan 20 tahun maka dua tahun sebelumnya harus sudah ganti mesin baru. APBN tidak bisa menggantikan peranan persoalan tata kelola yang baik.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution: Masih Banyak Paket Kebijakan Baru

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bagaimana rencana pemerintah menerapkan kebijakan investasi dan insentif?

Rencana dan usulan masih banyak. Kami sedang berfokus menyempurnakan online single submission (OSS) karena masih ada dua persoalan utama. Pertama adalah kementerian dan lembaga belum memiliki standar sistem yang bagus. Kedua, di pemda ada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Aturan dasarnya sebenarnya semua perizinan diproses di PTSP, tapi nyatanya belum, sehingga butuh waktu bagi OSS untuk menghubungi pemda.

Insentif dan kebijakan akan kembali berbentuk paket kebijakan?

Bisa dalam bentuk paket, bisa juga dalam bentuk perbaikan kebijakan. Tapi, belum bisa saya banyak sebutkan karena masih dikoordinasikan antar-kementerian.

Pemerintah mengeluarkan insentif super deduction, seperti apa insentif tersebut?

Sebanyak 55 persen orang Indonesia yang bekerja memiliki pendidikan tertinggi hanya setingkat SMP. Industri kan perlu orang dengan keahlian yang bagus. Makanya diputuskan pemerintah akan sangat berfokus terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 yang diterbitkan bulan ini memberikan insentif pajak hingga 200 persen. Dari PP ini, nanti akan disusun aturan turunan berupa peraturan menteri keuangan yang akan mengatur mekanisme pemberian fasilitas insentif. Untuk mempermudah wajib pajak memanfaatkan fasilitas super deduction, prosedur (permohonan) dilakukan secara online melalui OSS dengan tujuan menghindari proses birokrasi yang panjang.

Bagaimana memastikan paket kebijakan dan insentif berjalan lancar?

Kami ada empat kelompok kerja. Kelompok kerja tiga tugasnya mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah diambil dan usulan yang belum sempat dibahas. Rapat rutin digelar.
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus