Gerindra Ungkap Upaya PKS Rebut Kursi Wagub DKI

JAKARTA — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkeras mendapatkan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno pada awal bulan ini karena maju dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Kedua partai itu pun menempuh berbagai cara agar tujuan tercapai.

Menurut Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, PKS meminta dia meneken surat kesepakatan bahwa pengisian wakil gubernur diserahkan kepada PKS. Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Abdul Hakim, hanya beberapa jam sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di ruang tunggu VIP Komisi Pemilihan Umum pada Jumat dua pekan lalu.

"Sekitar pukul 14.00," kata Taufik kepada Tempo, kemarin.

Sandiaga dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang didapuk sebagai calon presiden. Pasangan ini diajukan oleh Gerindra, PKS, serta Partai Amanat Nasional. Sedangkan pada pemilihan kepala daerah 2018, Anies Baswedan-Sandiaga dicalonkan oleh Gerindra dan PKS. Sandiaga adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra dan Anies bukan kader partai.

Taufik menuturkan, di dalam rancangan surat kesepakatan tersebut tertera dua nama yang akan dicalonkan oleh PKS, yakni Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardani Ali Sera, dan Nurmansyah Lubis. Nurmansyah adalah Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI periode 2009-2014. Taufik mengaku dongkol karena merasa ditekan sehingga sempat menolak menandatanganinya.

Menurut Taufik, Abdul Hakim lantas mengancam partainya tak akan menandatangani surat dukungan untuk Prabowo-Sandiaga jika Taufik ogah meneken surat tersebut. "Pakai ngancem. Enggak etislah begitu," ujar Wakil Ketua DPRD DKI ini.

Suasana di ruang VIP pun gaduh sehingga Taufik terpaksa menandatangani surat dengan kop simbol padi yang diapit dua bulan sabit. Rupanya surat sudah ditandatangani terlebih dulu, di antaranya oleh Wakil Ketua PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo.

Abdul Hakim tak membantah ketika dikonfirmasi tentang kegaduhan di ruang VIP KPU. "Tidak tepat bertanya ke saya," ujar dia. Dia bahkan tak menjawab ketika ditanya apakah PKS mengancam tak akan mendukung Prabowo-Sandiaga jika tak mendapat kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Syakir Purnomo tak merespons pesan dan panggilan telepon dari Tempo. Sedangkan Mardani menyatakan dia tak tahu bahwa namanya ada di dalam surat sebagai salah satu calon wakil gubernur.

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI, Triwisaksana, mengatakan mengetahui ada surat yang diteken Taufik sebagai jaminan kepastian partainya mendapatkan posisi yang ditinggalkan Sandiaga. Dia menilai sudah selayaknya PKS mendapatkannya. "Capres dan cawapresnya kan sudah dari Gerindra. Harusnya Gerindra legowo kursi wagub diberikan kepada PKS," ujarnya.

Rupanya Taufik belum mati kutu. Dia mengatakan surat dukungan berkop PKS tersebut tak sah tanpa tanda tangan Sekretaris Gerindra DKI. "Enggak laku (suratnya). Sekretaris enggak ada (tanda tangannya)." Menurut dia, pembahasan calon wakil gubernur harus diputuskan bersama pengurus pusat partai.

Taufik pun telah melobi petinggi sejumlah fraksi di DPRD agar mendukungnya menjadi pengganti Sandiaga. DEVY ERNIS