Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan salah satu tantangan Pemprov DKI adalah memastikan seluruh unsur masyarakat bertempat tinggal dengan tenang dan nyaman dalam jangka panjang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Baru tadi sore kami bersama dengan masyarakat di Jakarta Pusat memberikan sertifikat, sebenarnya bukan sertifikat tapi SPPT untuk pajak PBB. Di Jakarta ini, salah satu tantangan kita adalah memastikan bahwa semua unsur masyarakat yang ada di kota ini bisa tinggal dengan tenang dan nyaman dalam jangka panjang,” kata Anies pada acara Jakarta Melayu Festival di Ancol, Rabu mala, 17 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anies mengingatkan pemerintah soal keadilan sosial yang dirasa belum terlaksanakan, khususnya dalam membuat kebijakan. Salah satu masalah keadilan sosial yang dimaksud Anies, yaitu tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Tanpa kita sadari pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial di dalam upacaranya, memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan sebagai kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB,” katanya.
Menurutnya, keadilan sosial bukan hanya jadi statement, melainkan harus menjadi kenyataan. “Alhamdulillah DKI Jakarta mengadopsi sebuah kebijakan. Di mana, di Jakarta semua rumah dengan nilai NJOP di bahwa Rp 2 miliar, maka PBB nya dinolkan,” kata Anies.
Dengan digratiskannya PBB, maka 85 persen dari rumah di Jakarta tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sementara 15 persen masih harus bayar sesuai dengan ketentuan.
“Ada kebutuhan dasar hidup manusia yang tak boleh dipajaki, tanah ukuran 60 meter persegi itu kebutuhan minimum untuk bisa hidup. Bangunan minimum 36 meter persegi, tidak perlu dipajaki karena itu hak dasar untuk hidup,” kata Anies.
Ketika berbicara tentang keadilan sosial, kata dia, maka tidak boleh hanya menempatkannya sebagai satu kalimat. Namun, ditempatkan dalam langkah konkret di dalam keseharian dan dalam menyusun kebijakan.
“Sering kali kerena kita melakukan berbagai kebijakan sudah terlalu lama sampai kita tidak sadar bahwa ini jauh dari prinsip-prinsip dasar mengapa kita mau merdeka,” ujarnya.
MUTIA YUANTISYA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
