Siapa Motor Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024?

BELASAN pakar hukum dan pegiat demokrasi menjadi tamu Megawati Soekarnoputri pada Jumat sore, 8 Maret 2024. Di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, mereka menyampaikan dukungan agar Megawati ikut mengawal hak angket kecurangan Pemilu atau Pemilihan Umum 2024.

“Kami mendorong partai-partai seperti PDIP menggunakan hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan dalam proses pemilu,” kata mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas, kepada Tempo di Utan Kayu, Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Megawati.

Kecurangan pemilu yang dimaksud Erry ditengarai terjadi sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pun kecurangan diduga terjadi saat dan setelah hari pencoblosan, 14 Februari 2024.

Dalam pertemuan tertutup selama satu setengah jam itu, Megawati mendengarkan tetamunya berbicara satu per satu sambil menikmati es kopyor dan onde-onde. Kelompok masyarakat sipil juga mengungkapkan harapan mereka agar partai banteng tak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diperkirakan memenangi pemilihan presiden atau pilpres 2024.

Dua pekan sebelum pertemuan di Teuku Umar, kelompok sipil mengirim sepuluh karangan bunga ke rumah Megawati. Dalam karangan bunga itu tersemat pesan agar PDIP siap menjadi oposisi pemerintahan baru. Mereka juga mendorong PDIP menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bersama partai lain.

Menurut empat orang yang mengetahui isi pertemuan itu, Megawati memberi sinyal positif untuk menggunakan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang hadir juga menilai PDI Perjuangan telah berancang-ancang menggulirkan hak angket. Para narasumber yang ditemui Tempo mengaku melihat kajian atau naskah akademis soal materi hak angket.



Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati belakangan menggelar banyak pertemuan dengan tokoh nasional. “Ibu Mega menerima tokoh-tokoh demokrasi. Pertemuan tertutup untuk menghindari kebisingan yang tak perlu,” ujarnya kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Kamis, 7 Maret 2024.

Megawati tak ujug-ujug merestui penggunaan hak angket. Setelah bertemu dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. pada 15 Februari 2024, Megawati mempertimbangkan penggunaan hak penyelidikan anggota Dewan itu. Hari itu Megawati mendapat laporan bahwa kekalahan Ganjar-Mahfud disebabkan oleh kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Kecurangan itu dari penggunaan aparatur negara, penyelewengan bantuan sosial, hingga intimidasi kepada kader PDIP. Megawati memerintahkan kader partai mengumpulkan berbagai bukti kecurangan. Termasuk penggunaan lembaga negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Dalam pertemuan itu, Ganjar menyarankan DPR agar menggunakan hak angket.