Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Cara Jokowi Meredam Hak Angket DPR tentang Kecurangan Pemilu

Presiden Jokowi berupaya mencegah hak angket kecurangan pemilu bergulir di DPR. Ikut cawe-cawe membentuk kabinet Prabowo-Gibran.

25 Februari 2024 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PANGGILAN telepon dari protokoler kepresidenan membuat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bergegas menaiki helikopter pribadinya. Pada Ahad sore, 18 Februari 2024, itu, pejabat di seberang telepon mengabarkan Presiden Joko Widodo ingin menemuinya. Hari-hari itu muncul rencana penggunaan hak angket kecurangan Pemilu atau Pemilihan Umum 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat. NasDem salah satu partai yang mendukung hak penyelidikan DPR itu.

Kegiatan Surya bersantai bersama sejumlah politikus NasDem di pulau pribadinya, Kaliage, Kepulauan Seribu, Jakarta, pun berakhir. Helikopter membawanya ke landasan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sekitar pukul 17.30. Menaiki mobil Lexus hitam, Surya melaju ke Istana Negara. Di ruang tamu presiden, Jokowi sudah menunggunya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini



Dalam pertemuan dengan suguhan bakso itu, Jokowi meminta Surya menerima hasil pemilihan presiden. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan Komisi Pemilihan Umum menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat lebih dari 55 persen suara. Mereka mengalahkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung NasDem.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh memberikan keterangan kepada awak media setelah melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, 23 Februari 2024. Tempo/Imam Sukamto  

Isi pertemuan selama satu jam antara Surya Paloh dan Jokowi itu dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim. “Presiden menyampaikan bahwa pemilu sudah selesai. Tak perlu terpecah atau ada perlawanan,” ujarnya kepada Tempo di kantor partainya di Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024. Hermawi mendengar langsung isi pertemuan tersebut dari Surya.

Tak hanya meminta Surya menerima hasil pilpres 2024, Jokowi juga meminta bos Media Group itu mau membawa NasDem bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Alasannya: demi kepentingan negara. NasDem telah lebih dari sembilan tahun berada dalam koalisi pemerintahan sejak Jokowi memerintah pada 2014.

Kepada Jokowi, Surya menyatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara manual oleh KPU. Ia menyiratkan bahwa langkah-langkah yang sudah diputuskan oleh Koalisi Perubahan akan terus berjalan. Koalisi pendukung Anies-Muhaimin pun masih utuh dan belum bercempera.

Presiden Joko Widodo didampingi Menhan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman di Jakarta, 19 Februari 2024. Tempo/Subekti

Dua hari sebelum pertemuan di Istana Negara, 16 Februari 2024, koalisi pendukung Anies-Muhaimin bersepakat menggulirkan hak angket. Tujuannya, membongkar dugaan kecurangan pemilihan presiden. Selain NasDem, ada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera di Koalisi Perubahan. 

Koalisi pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan pun berancang-ancang menggulirkan hak angket. Mereka menengarai terjadi kecurangan yang melibatkan Presiden. Misalnya pengerahan lembaga negara dan pembagian bantuan sosial secara masif menjelang pilpres 2024.



Kepada wartawan, Jokowi menyampaikan bahwa perjumpaannya dengan Surya untuk membuka jalur komunikasi dengan semua partai. “Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya,” kata Jokowi pada Senin, 19 Februari 2024, di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Soedirman, Jakarta Selatan.

Sedangkan Surya Paloh mengaku pertemuan itu mendiskusikan hal-hal ringan. “Membahas masalah makan malam, membicarakan keadaan, perkembangan, dan situasi yang ada,” ujar Surya di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024.

Sebelum mengundang Surya Paloh, Presiden mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menemui mantan politikus Partai Golkar itu. Pertemuan mereka digelar di Wisma Nusantara pada Jumat, 16 Februari 2024, atau dua hari sebelum pertemuan di Istana. 

Seorang petinggi NasDem dan kolega Bahlil bercerita, dalam pertemuan itu Bahlil mengaku membawa pesan dari Jokowi, yaitu pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan dukungan NasDem. Bahlil pun menyanjung Surya sebagai politikus senior yang menjadi patron bagi banyak orang.

Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal NasDem, membenarkan adanya pertemuan tersebut. “Bahlil meminta dijadwalkan ketemu Bang Surya melalui Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” kata Hermawi. Bahlil tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan kepadanya hingga Sabtu, 24 Februari 2024. 

Derasnya manuver Jokowi ditengarai bertujuan menggagalkan penggunaan hak angket dan gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Penggunaan hak angket oleh politikus Senayan dianggap mengganggu transisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran. Empat petinggi partai pendukung pemerintah bercerita, lobi itu juga bertujuan memecah Koalisi Perubahan. 

Saat ini koalisi pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memiliki lebih dari separuh kursi di parlemen. Jika kubu Prabowo-Gibran mampu menarik salah satu partai di Koalisi Perubahan, pendukung hak angket tak sampai 50 persen dari 575 anggota DPR. Jika demikian, penggunaan hak angket pasti kandas.

NasDem, ujar narasumber yang sama, juga lebih mudah diterima di koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Surya dan Jokowi telah berkawan lama. Jokowi menyapa Surya dengan panggilan “Abang”. Sebaliknya, Surya menyebut Jokowi sebagai “Adik”. Histori perkawanan itu dianggap memudahkan bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut mengajak NasDem hijrah dari Koalisi Perubahan.

Meski demikian, hubungan Jokowi dengan Surya sempat merenggang setelah NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Laporan utama majalah Tempo pada Mei 2023 menyebutkan bahwa bisnis Surya Paloh terganggu akibat mendukung Anies. Misalnya proyek katering Surya terhambat dan jumlah iklan yang masuk ke Media Group berkurang.

•••

UPAYA Joko Widodo mengamankan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan sejak hari pemungutan suara. Pada Rabu sore, 14 Februari 2024, ketika Prabowo menyaksikan hasil hitung cepat bersama sejumlah anggota tim kampanyenya di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Ketua Umum Partai Gerindra itu dipanggil ke Istana. 

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noor melihat Prabowo berpamitan kepada koleganya untuk menghadap Jokowi. Sejam kemudian, Prabowo kembali. “Pak Prabowo tersenyum. Pertemuan dengan Pak Jokowi mendiskusikan hasil pemilu yang sedang berjalan,” ucap Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu kepada Tempo, Senin, 19 Februari 2024.

Dua anggota tim kampanye Prabowo-Gibran bercerita, Jokowi meminta Prabowo mengatur langkah strategis untuk mengawal hasil pemilu sampai rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum rampung. KPU mengumumkan hasil pemilu, legislatif dan presiden-wakil presiden, paling lambat Kamis, 21 Maret 2024.

Jokowi juga menginstruksikan Prabowo mulai merangkul partai-partai di parlemen yang mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ia juga menyarankan Prabowo menyiapkan tim khusus untuk menghadapi sengketa pemilu. Prabowo lantas menunjuk Yusril Ihza Mahendra, mantan pengacara tim Jokowi-Ma’ruf Amin, sebagai ketua tim hukum.

Yusril, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Yusril menyatakan tim hukum akan membahas upaya perlawanan terhadap hasil pemilu. “Tim hukum Prabowo-Gibran terdiri atas 14 advokat,” kata Yusril melalui keterangan tertulis.



Setelah pemungutan suara, Jokowi dua kali memanggil Prabowo. Malam harinya, selepas selebrasi kemenangan di Istora Senayan, Prabowo datang bersama Gibran. Jokowi meminta keduanya mengantisipasi perlawanan dari partai pendukung Anies dan Ganjar. Dua narasumber di tim Prabowo-Gibran bercerita, Jokowi menyarankan Prabowo menemui tokoh-tokoh kunci.

Tiga hari setelah pertemuan di Istana, Prabowo menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur, Sabtu, 17 Februari 2024. Di sana, ia meminta saran soal pembentukan pemerintahan baru. Prabowo dan teman seangkatannya di Akademi Militer itu berbincang empat mata. “Beliau dulu komandan saya,” tutur Prabowo. 

Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat, mengatakan Yudhoyono memberikan masukan agar penyusunan kabinet disesuaikan dengan visi-misi Prabowo-Gibran. Yudhoyono juga menyarankan Prabowo menyesuaikan kabinet mendatang dengan komposisi saat ini. “Nomenklaturnya nanti bisa disesuaikan,” kata Andi pada Kamis, 22 Februari 2024.

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut Susilo Bambang Yudhoyono setibanya di Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan, Jawa Timur, 17 Februari 2024. Antara/Destyan Sujarwoko

Tiga petinggi partai pro-pemerintah serta kolega Jokowi menyebutkan Presiden ingin pemerintahan Prabowo-Gibran didukung mayoritas partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden berharap Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Ditambah Partai Demokrat, komposisi ini sama dengan pemerintahan Jokowi.

Tak hanya membentuk koalisi besar, Jokowi pun disebut-sebut berencana memimpin gabungan partai itu secara langsung. Anggotanya, para ketua umum partai. Informasi itu disampaikan oleh sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo sepanjang pekan lalu. Tujuannya adalah mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran, putra sulung Jokowi, sampai 2029.

Tempo berupaya meminta tanggapan dari Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. Namun mereka tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dikirim ke nomor telepon seluler masing-masing hingga Sabtu, 24 Februari 2024. Begitu pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noor mengatakan pertemuan itu tak lepas dari upaya Jokowi mendorong suksesornya berkomunikasi dengan partai lain. “Pak Jokowi ingin Pak Prabowo mengajak partai-partai yang sevisi dan semisi dengan program-program Prabowo-Gibran,” ujar Ferry, Jumat, 23 Februari 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat—partai pendukung Prabowo-Gibran—Andi Arief mendengar rencana pembentukan koalisi minim oposisi. Tradisi itu berjalan sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. “Tapi, kalau koalisi nasional itu akan dipegang Pak Jokowi, saya belum mendengar,” kata Andi di kantor Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2024.

Seorang pengurus Golkar dan dua petinggi partai koalisi Prabowo-Gibran menyebutkan bahwa Jokowi berencana menguasai Partai Golkar. Dalam Pemilu 2024, perolehan suara Golkar naik sekitar 3 persen. Hasil hitung cepat menunjukkan partai beringin mendulang sekitar 15 persen suara, hanya kalah oleh PDI Perjuangan, partai asal Jokowi dan Gibran.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Maman Abdurrahman tak merespons pertanyaan dan panggilan telepon Tempo. Pada 21 Oktober 2023, ketika mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden, pengurus Golkar sudah menyiapkan jaket kuning untuk putra Jokowi tersebut. Namun rencana menyematkan jaket itu kepada Gibran batal.

•••

TAK hanya mengamankan jalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuju Istana, Presiden Joko Widodo juga coba ikut campur dalam penyusunan calon kabinet. Empat petinggi di Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran bercerita, calon presiden dan wakilnya itu telah meminta masukan dari Jokowi. Dua di antaranya bercerita, Jokowi merekomendasikan empat nama kepada Prabowo.

Dua dari empat nama itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pratikno, orang kepercayaan Jokowi selama dua periode, diajukan untuk mengawal Gibran. Hingga Sabtu, 24 Februari 2024, Pratikno dan Bahlil tak merespons pertanyaan yang diajukan Tempo.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor menampik jika Presiden disebut menitipkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo. “Bukan tipikal Pak Jokowi menitip-nitipkan nama,” ucap Ferry. 

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bila Prabowo disebut intens berkomunikasi dengan Jokowi untuk membahas rencana pemerintahan ke depan. “Pak Prabowo sekarang ada di kabinet Pak Jokowi dan komunikasi mereka untuk program-program (pemerintahan mendatang) berjalan lancar,” kata Dasco saat dihubungi Tempo pada Jumat, 23 Februari 2024.  

Komunikasi intens antara bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu dan Jokowi membuat tim Prabowo-Gibran menilai tak perlu ada pembentukan tim transisi. Jokowi akan mengawal langsung peralihan pemerintahan. “Belum ada rencana membentuk tim transisi karena pemerintahannya berkelanjutan,” ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. 

Meski Komisi Pemilihan Umum belum resmi mengumumkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang pemilihan presiden, ancang-ancang menuju pemerintahan baru telah berjalan. Jokowi mengagendakan rapat kabinet dengan para menterinya. Salah satu agendanya adalah membahas rencana program makan siang dan susu gratis. Program itu diusung Prabowo-Gibran saat kampanye.

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget bersama Ridwan Kamil (kiri) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konsolidasi Partai Golkar di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 6 Januari 2024. Antara/Arif Firmansyah

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan program itu akan dibahas pada Senin, 26 Februari 2024, dalam rapat yang dipimpin Jokowi. “Program (makan siang gratis) masuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Meski demikian, di lingkup internal Koalisi Indonesia Maju muncul kekhawatiran Jokowi akan terlalu jauh mengintervensi pemerintahan Prabowo. Sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo berharap Jokowi menepati ucapan dia sebelumnya, yaitu pensiun setelah tak menjabat presiden.

Rencana itu diungkapkan Jokowi ketika berkunjung ke Purworejo, Jawa Tengah, pada 2 Januari 2024. “Saya akan kembali ke Solo, jadi rakyat biasa,” tutur Jokowi.

Para petinggi partai itu juga khawatir pembagian jumlah menteri tak sesuai dengan harapan. Dua petinggi partai di Koalisi Indonesia Maju menyebutkan ada kemungkinan Golkar mendapat jatah kursi lebih banyak karena perolehan suaranya melesat. Seorang petinggi Golkar menyatakan partainya bakal mendapat lima kursi menteri dari sebelumnya empat.

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, menyatakan belum ada pembahasan spesifik soal pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. “Masih sibuk pemilihan legislatif,” katanya lewat pesan pendek kepada Tempo, Sabtu, 24 Februari 2024.

Para petinggi partai yang ditemui Tempo makin khawatir jika gagasan koalisi besar terwujud. Kekhawatiran itu sangat beralasan mengingat Jokowi telah melobi NasDem untuk mencegah rencana hak angket kecurangan pemilu gol di DPR. Masuknya partai di luar Koalisi Indonesia Maju akan membuat jatah kursi mereka berkurang.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Erwan Hermawan, Egi Adyatama, Han Revanda Putra, Danie A. Fajri, Amelia Rahima Sari, dan Sultan Abdurrahman dari Purworejo berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Presiden tanpa Masa Pensiun"

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus