Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan sejumlah program prioritas yang anggarannya dialokasikan dalam Rancangan APBD DKI 2024. Menurut dia, pihaknya akan melanjutkan program penanganan banjir, macet, sampah hingga kemiskinan ekstrem.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Untuk mengimplementasikan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Seperti sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah untuk percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian PUPR," kata Heru dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa, 10 Oktober 2023.
Dia menyebut penanganan banjir Jakarta akan sejalan dengan kebijakan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026. Caranya dengan membangun dan/atau revitalisasi sungai, danau, embung, dan waduk (SDEW); melaksanakan program pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir; serta pengembangan sistem pemantauan banjir.
“Selain itu, juga dilakukan peningkatan kapasitas sungai dengan melaksanakan pengerukan lumpur pada sungai-sungai besar,” ujarnya.
Pada penanganan kemacetan, lanjut Heru, Pemprov DKI akan menyesuaikan ulang waktu siklus lampu lalu lintas. Tujuannya untuk menurunkan panjang antrean dan waktu tunda lalu lintas.
Upaya berikutnya adalah penataan parkir pada ruas jalan, memprioritaskan hak pejalan kaki dan pesepeda, mengganti bus konvensional menjadi bertenaga listrik demi mereduksi polusi udara, serta integrasi antarmoda transportasi publik.
“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk integrasi moda transportasi di Jakarta, sehingga dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik,” ucap Heru.
Lalu untuk penanganan sampah, tutur Kepala Sekretariat Presiden itu, Jakarta membutuhkan fasilitas pengolahan sampah yang bisa terbangun dalam waktu cepat, efektif, dan dapat mengolah sampah berkapasitas besar.
Dengan begitu, ketergantungan Pemprov DKI yang selama ini membuang sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sebanyak kira-kira 7.500 ton per hari dapat diminimalisasi.
Heru Budi berharap agar pengadaan fasilitas tersebut tidak membebani keuangan daerah, baik saat pembangunan maupun pengoperasian. Oleh karena itu, Pemprov DKI berencana membangun fasilitas pengolahan sampah menggunakan teknologi refuse derived fuel (RDF).
Saat ini, fasilitas RDF Plant telah terbangun di TPST Bantargebang. Fasilitas serupa rencananya bakal dibangun di kawasan Rorotan, Jakarta Utara untuk pengolahan sampah lebih kurang 2.500 ton per hari.
Foto 
