Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengaspal trotoar menjadi jalan kendaraan bermotor di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan mendapat protes dari sejumlah pihak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Protes itu berdatangan, mulai dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). Koalisi Pejalan Kaki , hingga bike to work. Apa saja kata mereka?
KPBB: Jakarta seharusnya kurangi beban emisi
Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan Jakarta seharusnya mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor. "Beban emisi DKI Jakarta dari transportasi mencapai 19.165 ton per hari," kata Ahmad melalui keterangan tertulis, Ahad, 16 April 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Beban emisi itu bersumber dari sepeda motor sebanyak 45 persen, truk 20 persen, bus 13 persen, mobil diesel enam persen, mobil bensin enam persen dan kendaraan roda tiga 0,23 persen.
Sedangkan beban karbondioksida (CO2) mencapai 318.840 ton/hari. Gas karbon itu bersumber dari truk 43persen, bus 32 persen, sepeda motor 18 persen, mobil bensin 4 persen, mobil diesel 3 persen, dan kendaraan roda tiga 0,01 persen.
Ahmad menilai akibat dari emisi karbon akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan manusia di bumi, yaitu menjadi salah satu senyawa Green House Gas yang melingkupi lapisan stratosfer, sehingga sebagian radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer tidak dapat di lepas ke angkasa luar (green house gas effect).
Keadaan ini menyebabkan atmosfer meningkat suhunya (global warming), biang kerok dari krisis iklim yang telah menyebabkan berbagai bencana iklim yang ditandai oleh fenomenda La Nina dan El Nino sehingga sering terjadi bencana banjir, badai, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang panas, gagal panen dan meluasnya kawasan endemic penyakit tertentu seperti malaria.
Selanjutnya: ITDP: penambahan jalan bukan solusi kemacetan
ITDP: Penambahan jalan untuk kendaraan bermotor tidak pernah jadi solusi mengatasi kemacetan
Urban Planning, Gender, and Social Inclusion Associate ITDP Deliani Poetriayu Siregar mengatakan, penambahan jalan untuk kendaraan bermotor tidak pernah menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. “Penambahan jalan justru semakin mengundang kendaraan bermotor pribadi untuk menggunakan jalan dan bagian dari siklus ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di kota,” kata Deliani dalam keterangan tertulis, Ahad, 16 April 2023.
Selain itu, dampak tidak terlihat dari ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dibebankan kepada masyarakat, utamanya masyarakat rentan. Setidaknya 58,1 persen penyakit di Indonesia disebabkan oleh polusi udara dan 30 persen korban kecelakaan di jalan adalah pejalan kaki.
Bike to Work: Jalur sepeda efektif kendalikan kemacetan
Ketua Umum Bike To Work Indonesia Fahmi Saimima mengatakan saat ini pengembangan jalur sepeda di Jakarta adalah yang paling progresif di dunia. Seharusnya jalur khusus pesepeda itu dipertahankan bahkan diperluas secara masif di seluruh wilayah kota.
“Apapun yang dilakukan DKI Jakarta akan menjadi benchmark bagi kota-kota lain, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara,” kata Fahmi melalui keterangan tertulis, Ahad, 16 April 2023.
Selain sebagai penanda kemajuan peradaban kota, jalur sepeda sangat efektif mengendalikan kemacetan dan emisi kendaraan. Namun sangat disayangkan, kata Fahmi, jalan panjang menjadikan DKI Jakarta sebagai kota laik huni, accessable, dan rendah emisi itu hancur dalam satu malam.
Koalisi Pejalan Kaki: Penghancuran trotoar sebuah kemunduran
Kritik serupa juga dilontarkan Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfres Sitorus, yang mengatakan penghancuran trotoar menjadi jalan raya jelas merupakan sebuah kemunduran.
“Apa yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah DKI, hendaknya dipertahankan dan jangan setback agar masyarakat terfasilitasi dengan baik untuk memanfaatkan non-motorized mobility (NMT), terutama berjalan kaki.
Selanjutnya: aktivis lingkungan dan energy Greenpeace Bondan Andriyanu
Sebelumnya, aktivis lingkungan dan energy Greenpeace Bondan Andriyanu menyebut penghilangan jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di Simpang Santa bertentangan dengan amanat putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan warga atas pencemaran udara Jakarta.
“Seharusnya fasilitas NMT ini diperluas dalam rangka merealisasikan peningkatan kualitas udara sebagai mana amanat putusan PN Jakarta Pusat,” kata Bondan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo mengungkapkan tujuan perbaikan jalan itu untuk mengurai kemacetan dan menambah kenyamanan warga berlalu lintas di jalan tersebut. "Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Ahad, 16 April 2023.
Kemacetan di area itu semakin tinggi setelah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dicabut dan semakin banyak aktivitas masyarakat di luar rumah.
Dishub DKI telah bertemu dengan sejumlah komunitas yang memprotes rencana DKI tersebut. Dia memberikan penjelasan soal tujuan dilaksanakannya penataan simpang Santa. Syafrin juga berjanji akan dilaksanakan penataan kembali terhadap fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang di kawasan tersebut yang hilang imbas trotoar diaspal untuk jalan kendaraan.
"Kami akan membuat desain penataan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dengan melibatkan komunitas, sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya," kata Kepala Dishub DKI itu.
Pilihan Editor: Jalur Sepeda dan Trotoar Diaspal oleh Heru Budi, KPBB: Beban Emisi 19.165 Ton per Hari
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
