Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Basoeki Hadimoeljono yang ada kemungkinan besar ditunjuk kembali untuk menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setelah menemui Jokowi di Istana Negara, kemarin, Basoeki mengatakan pembangunan infrastruktur bakal dilanjutkan dengan target perluasan konektivitas. Pembangunan infrastruktur menjadi visi kedua-setelah pembangunan sumber daya manusia-dari lima visi yang disiapkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Basoeki, Jokowi meminta dia menghubungkan infrastruktur yang selama lima tahun terakhir telah dibangun dengan kawasan strategis khusus. Salah satunya dengan kawasan industri seperti di Brebes, Magetan, dan Ngawi untuk memudahkan distribusi barang. "Kemudian pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi wisata, seperti Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang," kata dia.
Basoeki juga mengaku membutuhkan wakil menteri, mengingat ada proyek besar: pemindahan ibu kota. "Itu enggak bisa disambi. Supaya lebih tepat saja." Namun, kata dia, hingga saat ini belum ada nama yang muncul untuk jabatan tersebut.
Isu infrastruktur juga disinggung oleh Jokowi dalam pidato pelantikannya, Ahad lalu. Dia mengatakan akan membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, serta mendongkrak lapangan kerja baru.
Selain Basoeki, kandidat menteri bidang ekonomi yang dipanggil kemarin ialah Sri Mulyani. Mantan Direktur Bank Dunia ini menyatakan akan kembali menjabat Menteri Keuangan. "Beliau menugasi saya untuk tetap sebagai Menteri Keuangan dan menggunakan seluruh kebijakan fiskal dalam membantu para menteri terkait guna mewujudkan ketahanan ekonomi," ujar dia.
Sri Mulyani juga mengatakan sebagian tugasnya ialah meningkatkan kualitas supply chain, membangun investasi, serta mendorong kebijakan yang pro-penciptaan lapangan kerja. "Butuh policy untuk menjaga ekonomi kita dari tantangan global."
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance, Berly Martawardaya, mengatakan daya saing infrastruktur Indonesia relatif rendah. Dia merujuk pada laporan Global Competitiveness Index 2019 yang dirilis World Economic Forum, yang menyebutkan peringkat daya saing Indonesia turun ke posisi 50 dari 45 pada 2018.
Indonesia tertinggal dari Malaysia dan Thailand yang juga turun ke peringkat ke-27 dan 40. "Infrastruktur kita masih tertinggal jauh dari Malaysia," ujar Berly. Skor infrastruktur Indonesia 67,7 (dari 100) poin dan Malaysia 78 poin. Menurut Berly, masifnya pembangunan selama lima tahun terakhir masih belum cukup untuk mengatasi ketertinggalan dari negara tetangga.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan pembangunan infrastruktur ke depan harus bersinergi dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Menurut Faisal, Indonesia butuh kenaikan pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen per tahun untuk mencapai target Presiden Jokowi, yakni menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Faisal mengapresiasi penunjukan Basoeki Hadimoeljono untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur. Menurut dia, kehadiran sosok profesional yang bukan berasal dari partai politik memberikan jaminan kesuksesan program lantaran minim konflik kepentingan. "Terlebih lagi, Basoeki merupakan orang lama di bidang infrastruktur karena sudah 50 tahun berkarier di Kementerian PUPR," kata dia.
AHMAD FAIZ | VINDRY FLORENTIN
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
