Kenaikan Harga Elpiji Berbarengan dengan Melambungnya Harga Komoditas Lain

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Kenaikan harga energi ini bakal diterapkan secara bertahap.
Harga elpiji dan BBM bersubsidi bakal disesuaikan dengan harga pasar dan kondisi anggaran.
Pemerintah perlu menunggu gejolak harga mereda sebelum mengubah harga elpiji.

JAKARTA – Niawati kebingungan saat mendengar soal rencana kenaikan harga elpiji 3 kilogram. Pedagang tempe mendoan di Pasir Gombong, Kabupaten Bekasi, itu mengaku akan sulit berjualan jika harga bahan bakar tersebut naik. Sebab, kenaikan harga elpiji berbarengan dengan melambungnya harga bahan baku lainnya, seperti tepung, tempe, dan minyak goreng. “Masak, gas naik juga? Bagaimana pedagang bisa untung?” kata perempuan berusia 40 tahun itu, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setelah harga minyak goreng, tepung, dan tempe naik, Nia mengaku menaikkan harga satu potong mendoan dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.250. Dia belum bisa membayangkan harga jual dagangannya jika harga gas bersubsidi yang menjadi modal usahanya itu ikut naik.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rencana kenaikan harga elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diungkapkan sejumlah menteri beberapa waktu lalu. Pada 1 April lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan akan terjadi kenaikan harga BBM, seperti Pertamax dan Pertalite. Penyebabnya adalah kenaikan harga minyak dunia yang membebani keuangan negara. Kenaikan harga elpiji bersubsidi juga menjadi pertimbangan karena harga komoditas itu belum pernah naik sejak 2007.

Menurut Luhut, kenaikan harga energi ini bakal diterapkan secara bertahap. Dia menyebutkan penyesuaian pertama terjadi pada 1 April untuk harga bahan bakar. Adapun kenaikan selanjutnya bakal terjadi pada Juli dan September mendatang.

Elpiji 3 kg kosong di agen, di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, 12 April 2022. TEMPO/Tony Hartawan

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan pemerintah bakal mengubah formula harga elpiji 3 kilogram. Untuk jangka menengah, kata dia, akan ada perubahan skema pemberian subsidi, dari yang semula tertutup menjadi bantuan langsung.

Dengan cara itu, pemerintah berharap beban anggaran bisa berkurang tanpa memberatkan para penerima manfaat. “Tidak mungkin kami akan membebani masyarakat dengan beban yang demikian berat secara drastis,” ujar Arifin, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga minyak mentah Indonesian crude price (ICP) pada Maret lalu mencapai US$ 113,5 per barel atau 80 persen di atas asumsi dalam APBN 2022 yang dipatok pada level US$ 63 per barel. Sedangkan harga rata-rata Contract Price Aramco yang menjadi patokan harga elpiji mencapai US$ 839,6 per metrik. Angka itu jauh di atas proyeksi pemerintah sebesar US$ 569 per metrik ton.

Kondisi tersebut membuat harga BBM dan elpiji bersubsidi terpaut jauh dengan harga pasar. Potensi pembengkakan anggaran juga diperparah oleh penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat hanya sekitar 35 persen dari 40 persen masyarakat termiskin yang menikmati bantuan tersebut. Sisanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang mampu.

Namun Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menyatakan kenaikan harga elpiji 3 kilogram bukan solusi untuk menghemat belanja negara. “Kenaikannya akan memicu masalah yang jauh lebih serius,” ujar dia. Pengguna elpiji bersubsidi bakal mengurangi konsumsi akibat daya beli mereka berkurang.

Bhima justru menyarankan agar pemerintah menambah alokasi subsidi energi dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 134 triliun menjadi Rp 200 triliun. Menurut dia, ruang fiskal masih tersedia untuk menahan kenaikan harga elpiji 3 kilogram sampai akhir tahun, di antaranya lewat realokasi anggaran dan pemanfaatan tambahan pendapatan dari kenaikan harga komoditas. “Jangan sampai ada windfall harga komoditas dibuang untuk pendanaan megaproyek yang tidak urgen,” katanya.

Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance, Nailul Huda, mengingatkan pemerintah bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk kenaikan harga elpiji 3 kilogram. Dia menilai pemerintah perlu menunggu gejolak harga ini mereda sebelum mengubah harga elpiji bersubsidi agar tidak memicu hyperinflation atau inflasi yang sangat tinggi. “Pemerintah juga rugi apabila daya beli rendah dan konsumsi juga melambat,” kata Nailul.