Terpecah di Antara Dua Data

Kementerian dan lembaga berbeda sikap soal program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Bappenas dan BPS mendukungnya, sementara Kementerian Sosial menolak program berbiaya Rp 4,17 triliun tersebut.

28 Oktober 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Petugas melakukan pendataan warga di Desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, 21 Oktober 2022. ANTARA/Dedhez Anggara

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Sikap pemerintah terpecah soal program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mendorong sensus kondisi sosial dan ekonomi penduduk itu untuk membangun basis data nasional. Sedangkan Kementerian Sosial menolak program berbiaya Rp 4,17 triliun tersebut dengan alasan pemborosan.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

bappenas

airlangga-hartarto

kemiskinan

bps

tri-rismaharini

kementerian-sosial

registrasi-sosial-ekonomi-2022

regsosek-2022

regsosek

dtks

penghapusan-kemiskinan-ekstrem

Vindry Florentin

Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun 2015 dan bergabung dengan Tempo di tahun yang sama. Kini meliput isu seputar ekonomi dan bisnis. Salah satu host siniar Jelasin Dong! di YouTube Tempodotco

Edisi 11 Mei 2025