Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong para kepala daerah untuk berperan mempercepat keberhasilan tata kelola usaha perhutanan sosial. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, berharap pemerintah daerah mau memasukkan program perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Kalau selama ini kan masih menggunakan APBN. Kalau pakai APBD, harapannya bantuan bisa lebih besar," kata Bambang kepada Tempo, kemarin.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo