Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Pemerintah mewaspadai Khilafatul Muslimin.
Kelompok ini dipimpin residivis terorisme, Hasan Baraja.
BNPT mencurigai Khilafatul Muslimin menyembunyikan agenda politik.
JAKARTA – Enam pigura menempel pada dinding kantor sekretariat Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyyah Khilafatul Muslimin. Pada satu bingkai di barisan bawah, terpampang struktur kepengurusan pondok pesantren tersebut. Nama Abdul Qodir Hasan Baraja berada di pucuk sebagai penasihat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pondok pesantren yang berada di Jalan Kemandoran Dalam, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, itu di bawah naungan Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin. Berdasarkan akta Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, yayasan tersebut berdiri sejak 31 Mei 2011. Pendirinya ada enam orang, termasuk Abdul Qodir Hasan Baraja yang menduduki jabatan ketua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nama Hasan Baraja, 79 tahun, mencuat setelah jemaah Khilafatul Muslimin menggelar konvoi keliling Jakarta pada pekan lalu. Peserta arak-arakan membawa berbagai atribut yang mengkampanyekan kebangkitan khilafah.
Amir Khilafatul Muslimin Wilayah Bekasi Raya, Abu Salma, mengatakan telepon selulernya nyaris tak berhenti berdering seusai pawai yang viral tersebut. "Iya nih, Polres (Kepolisian Resor Bekasi) nelepon terus," kata Abu Salma, yang ditemui Tempo di Bekasi, Jumat, 3 Juni lalu.
Dia menjelaskan, pawai seperti itu merupakan agenda rutin organisasi. Digelar setiap empat bulan sekali sejak 2018 dengan tajuk “Motor Syiar Khilafah”. Adapun tujuannya adalah mensosialisasi konsep khilafah kepada masyarakat. "Ini (khilafah) bukan karangan manusia, tapi ajaran Islam," ujarnya.
Menurut Abu Salma, banyak yang salah dalam memaknai khilafah. "Ada yang (mengaitkan) dengan kekuasaan, dipaksa punya wilayah," katanya. Padahal, dia melanjutkan, khilafah merupakan wadah untuk mempersatukan umat Islam. “Jadi, salah kalau ada yang mengatakan negara khilafah, daulah khilafah. Kami enggak begitu.”
Abu Salma mengatakan Khilafatul Muslimin adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial dan dakwah. Anggota mereka dilarang terlibat dalam kegiatan politik apa pun. Bahkan setiap anggota dilarang memasang simbol politik, termasuk foto presiden ataupun bendera negara. "Tapi jangan menganggap kami radikal,” ujar dia. “Kami hanya ingin memurnikan ajaran supaya tidak tercampur dengan politik."
Petinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja dan Chairudin alias Abu Bakar ditahan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di Lampung, 2 Desember 2021. Dok. Humas Polda Lampung
Menurut Abu Salma, seluruh anggota jemaah Khilafatul Muslimin setia kepada pemimpin mereka, yakni Hasan Baraja. Bahkan Baraja telah diangkat menjadi khalifah atau pemimpin seumur hidup. "Insya Allah, khalifah, pada umumnya sejarah membuktikan, tidak mengalami pikun. Jadi, sampai seumur hidup (kepemimpinannya)."
Di luar organisasi itu, nama Hasan Baraja juga tak asing. Setidaknya dalam catatan kepolisian. Ia merupakan satu pendiri Negara Islam Indonesia di Lampung pada 1970. "Dia juga pernah dua kali dipenjara karena terlibat kasus terorisme," kata Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid.
Nurwakhid mengatakan Baraja juga tercatat sebagai pendiri Majelis Mujahidin Indonesia bersama Abu Bakar Ba'asyir. Bersama Ba'asyir juga, Baraja mendirikan Pondok Pesantren Ngruki di Solo, Jawa Tengah. Ba'asyir, 83 tahun, merupakan eks narapidana terorisme yang terlibat bom Bali 2002, sementara MMI dinyatakan sebagai bagian dari organisasi teroris global oleh pemerintah Amerika Serikat. Dengan adanya catatan-catatan itu, Nurwakhid mengingatkan masyarakat agar mewaspadai ajaran khilafah yang disyiarkan Hasan Baraja dan pengikutnya.
Nurwakhid mengatakan kegiatan yang dijalankan jemaah Khilafatul Muslimin tidak menjurus ke gerakan radikalisme. Mereka juga secara terbuka menyatakan setia kepada negara dan tidak anti-Pancasila.
Namun, berdasarkan kajian BNPT, gerakan terorisme selalu memanipulasi dan mendistorsi agama untuk kepentingan politik mereka. Pada tahap awal, kelompok ini berkamuflase dengan membentuk organisasi sosial. "Mereka masih berkamuflase menyembunyikan jati diri," kata Nurwakhid. “Ending-nya nanti mendirikan negara agama, menurut kepentingan mereka."
Menurut Nurwakhid, semua konsep khilafah mempunyai keinginan untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi seperti yang mereka yakini. Mereka akan melancarkan propaganda agar pengikutnya terus bertambah. Namun pemerintah belum bisa mengambil tindakan, karena belum menemukan indikasi kegiatan yang menjurus ke radikalisme dan terorisme. "Aparat hukum sekarang sedang mendalami, barangkali ada tindak pidana lain," ujarnya.
Juru bicara Densus 88 Antiteror, Komisaris Besar Aswin Siregar, membenarkan bahwa kesatuannya sedang menyoroti Khilafatul Muslimin. Dari catatan Densus 88, banyak anggota Khilafatul Muslimin yang masuk organisasi terlarang, seperti Jamaah Ansharud Daulah. "Ada sembilan eks anggota Khilafatul Muslimin yang ditangkap dalam kasus terorisme,” katanya. “Mereka loncat ke organisasi teroris."
Pemimpin Khilafatul Muslimin Wilayah Jakarta Raya, Muhammad Abuban, menyatakan mereka tidak punya afiliasi dengan organisasi terorisme. Sebab, mereka tidak mempunyai orientasi mencari kekuasaan. "Di luar sana memang beranggapan bahwa khilafah itu kekuasaan,” katanya. “Tapi, di dalam, Khilafatul Muslimin tidak pernah ngomong kekuasaan maupun negara."
Tim Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa melakukan Investigasi ke Khilafatul Muslimin di Kampung Damai Desa Semangat Baru, Alas Barat, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 24 Juni 2020. Dok. Kemenag NTB
Abuban heran terhadap tuduhan BNPT dan Densus yang mengaitkan organisasi mereka dengan jaringan terorisme. Sebab, dia melanjutkan, delapan tahun lalu, BNPT memanggil para pengurus dan mengizinkan gerakan dakwah mereka. "Bahkan mereka (BNPT) membolehkan nama Khilafatul Muslimin. Kenapa yang sekarang malah anti."
Abuban menyatakan organisasi mereka mematuhi semua aturan pemerintah. Nama Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin juga telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Abuban mempersilakan Densus 88 ataupun BNPT menyelidiki kegiatan Khilafatul Muslimin. "Jika nanti ditemukan ada jemaah yang melakukan kejahatan atau terhubung dengan jaringan teroris, tidak usah ragu untuk ditangani sesuai hukum," ujarnya.
Abuban tidak membantah ihwal keterlibatan Hasan Baraja dalam pendirian Negara Islam Indonesia di Lampung. Namun dia menganggap itu masa lalu dan sudah ditebus dengan hukuman kurungan badan. “Kalau orang sudah menyelesaikan masa hukuman, apakah layak masih terus dikait-kaitkan?" katanya. “Karena ada yang tidak suka, makanya tetap saja dibilang dia (Hasan Baraja) teroris sampai sekarang."
Pengamat terorisme Al Chaidar mengatakan pemerintah semestinya tidak perlu khawatir ihwal Khilafatul Muslimin. Sebaliknya, pemerintah seharusnya terbantu oleh kampanye Hasan Baraja yang mengubah makna khilafah menjadi tidak mengarah pada perebutan kekuasaan. "Justru mereka mencoba melembutkan konsep kekhilafahan," ujar dia. Anggota yang tidak sepakat dengan konsep tersebut pun memilih hengkang.
"Saya melihat gerakan Khilafatul Muslimin tidak ada yang mengarah ke tindak terorisme,” kata Al Chaidar. “Jadi, tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi jumlah mereka sejak berdiri sampai sekarang bertambahnya tidak signifikan."
IMAM HAMDI | IMA DINI SHAFIRA (BEKASI)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo