Kisah Pengurus Demokrat di Daerah Setia Mendukung Agus Yudhoyono

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pengurus Demokrat di daerah menggelar rapat pimpinan khusus.
Mereka membuat surat pernyataan kesetiaan kepada Agus Yudhoyono.
Mereka optimistis penggerak kudeta tak akan bisa mempengaruhi pengurus daerah untuk menggelar kongres luar biasa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat merangkul pengurus daerah setelah mengetahui rencana kudeta kelompok Jhoni Allen Marbun dan Muhammad Nazaruddin. Konsolidasi itu dilanjutkan dengan meminta pengurus daerah menggelar rapat pimpinan khusus. Materi utama yang dibahas adalah ihwal sikap pengurus daerah terhadap upaya kudeta tersebut serta pernyataan kesetiaan kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Rapat pimpinan khusus para pengurus daerah Demokrat itu rata-rata digelar pada akhir pekan lalu. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengatakan sudah menggelar rapat pimpinan khusus sesuai dengan arahan pengurus pusat. Hasilnya, “Semua pengurus DPD dan DPC di Sulawesi Barat solid mendukung Mas AHY,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini, kemarin.

Setelah rapat pimpinan khusus itu, Suhardi bersama enam DPC di Sulawesi Barat membuat surat pernyataan kesetiaan kepada Agus Yudhoyono dan kepengurusan DPP Demokrat hasil Kongres V partai ini pada 15 Maret lalu. Kemudian surat pernyataan itu disampaikan kepada pengurus pusat.

Suhardi mengatakan pengurus DPD di 34 provinsi juga berkomunikasi satu sama lain setelah mendapat arahan dari pengurus pusat. Dari komunikasi itu diketahui bahwa seluruh pengurus DPD tetap mendukung kepengurusan Agus Yudhoyono.

Deputi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pengurus pusat partainya telah menerima surat pernyataan dukungan dari seluruh pengurus daerah dan cabang. “Seluruh kader Demokrat semakin merapatkan barisan,” kata Kamhar.

Perintah konsolidasi pengurus daerah itu muncul setelah pengurus pusat Demokrat menerima informasi ihwal adanya rencana kudeta terhadap kepemimpinan Agus Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat. Penggerak upaya kudeta itu adalah dua politikus senior Demokrat, yaitu Jhoni Allen Marbun dan Muhammad Nazaruddin. Keduanya menggalang pengurus di daerah lalu mengundangnya ke Jakarta, pekan lalu. Mereka mempertemukan pengurus daerah dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Hotel Aston Rasuna, Jalan H R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada 27 Januari lalu. Moeldoko pun didaulat akan menjadi Ketua Umum Demokrat pengganti Agus Yudhoyono lewat kongres luar biasa.

M. Nazaruddin usai pengambilan surat bebas murni di Balai Pemasyarakatan Bandung, Jawa Barat, 13 Agustus 2020. TEMPO/Prima Mulia

Jhoni Allen Marbun dan Nazaruddin belum berhasil dimintai konfirmasi soal ini. Adapun Moeldoko membantah tuduhan bahwa dirinya hendak mengkudeta putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Namun Moeldoko mengakui bahwa sejumlah pengurus Demokrat pernah menemuinya di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan di sebuah hotel di Jakarta.

“Lah, apanya yang dikudeta?” kata Moeldoko. “Semua ada aturan AD/ART dalam sebuah partai politik.”

Sikap serupa disampaikan Wakil Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya. Ia mengatakan DPD Jawa Barat sudah menggelar rapat konsolidasi untuk membahas isu tersebut, Senin lalu. “Teman-teman secara prinsip solid di belakang Mas Ketum dan DPP sekarang,” kata Asep.

Ia mengklaim bahwa pengurus daerah dan cabang Demokrat se-Jawa Barat merasa nyaman dengan kepemimpinan Agus Yudhoyono. Salah satu alasannya adalah sikap tegas Agus Yudhoyono yang menyatakan bahwa partainya menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Asep mengatakan sikap penolakan tersebutlah yang membuat pengurus daerah lebih leluasa mendekati masyarakat.

Asep juga menepis informasi tentang adanya kewajiban membayar iuran dengan jumlah besar bagi pengurus daerah, lalu disetor ke pengurus pusat Demokrat. Ia berdalih bahwa sejauh ini semua kebijakan pengurus pusat partainya tidak memberatkan pengurus daerah.

“Setiap tingkatan partai politik di setiap daerah mendapat uang dari negara, lewat APBN ataupun APBD. Jumlah uang itu berdasarkan perolehan suara setiap partai. Kalau kurang, gaji kami dipotong,” ujar Asep.

Ketua DPD Demokrat Kalimantan Selatan, Rufian, menguatkan pernyataan Asep tersebut. Rufian mengatakan sudah menandatangani surat pernyataan kesetiaan kepada kepengurusan Agus Yudhoyono, yang dibubuhkan di atas meterai. Ia mengatakan semua ketua pengurus cabang di Kalimantan Selatan juga membuat surat pernyataan serupa.

Jhonny Allen Marbun di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 2015. Dokumentasi TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Rufian mengakui sejumlah pengurus cabang di Kalimantan Selatan sempat pergi ke Jakarta atas ajakan Jhoni Allen Marbun, legislator dari Demokrat, pekan lalu. Namun Rufian berdalih bahwa para pengurus cabang tersebut tertipu. Sebab, Jhoni Allen Marbun mengajak pengurus cabang ke Jakarta dalam rangka pemberian bantuan banjir di Kalimantan Selatan. Awal Januari lalu, sempat terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan. Banjir ini merendam sepuluh kabupaten dan kota di sana.

“Nyatanya, bantuan tak pernah diberikan,” kata Rufian.

Menurut Rufian, setelah pengurus cabang berada di Jakarta, mereka justru diajak bertemu dengan Moeldoko di Hotel Aston Rasuna. Salah satu materi pembicaraan mereka adalah permintaan dukungan untuk pelaksanaan kongres luar biasa. Setelah bertemu dengan Moeldoko, pengurus cabang mengadukannya kepada pengurus pusat Demokrat. Lalu mereka pun menandatangani surat kesetiaan kepada Agus Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat. “Biar Ketum kami bisa tenang,” ujarnya.

Rufian juga mengaku sempat diundang oleh Jhoni Allen Marbun ke Jakarta, empat pekan lalu. Alasan Jhoni mengundangnya adalah hendak bersilaturahmi dan membicarakan urusan bisnis. “Tapi saya tidak menggubris ajakan itu,” katanya.

Sejumlah pengurus cabang Demokrat di berbagai daerah juga menyatakan sikap mendukung Agus Yudhoyono. Misalnya, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Abdurrahman, mengatakan pihaknya tidak setuju dengan upaya pelengseran Agus Yudhoyono lewat kongres luar biasa. Alasan Abdurrahman adalah kepemimpinan Agus Yudhoyono belum bisa dijadikan tolok ukur karena baru sekitar 11 bulan.

“Memimpin partai dalam posisi oposisi tidak mudah. Maka yang dibutuhkan AHY adalah dukungan semua kader jika partai ingin besar,” kata Abdurrahman.

Hal senada diungkapkan Ketua DPC Demokrat Surabaya, Lucy Kurniasari. Dia mengklaim bahwa elektabilitas Demokrat kembali meningkat sejak dipimpin Agus Yudhoyono. Anggota Komisi IX DPR ini juga menilai administrasi partai dari tingkat pusat hingga kabupaten dan kota semakin baik dan terorganisasi pada era Agus.

“Capaian ini tentu sangat menggembirakan dan membuat kami optimistis dalam pemilu legislator dan pemilu presiden 2024,” kata Lucy.

Ketua DPC Demokrat Kota Semarang, Wahyu Winarto, juga mengklaim semua pengurus Demokrat di Semarang kompak mendukung Agus Yudhoyono. “Kami tetap mendukung hasil kongres partai yang kelima,” katanya.

Sikap serupa disampaikan Ketua Badan Komunikasi Strategis DPD Demokrat DKI, Taufik Randusara. Ia optimistis para penggerak kudeta tersebut tak akan bisa mempengaruhi pengurus daerah untuk menggelar kongres luar biasa.