Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Rapuhnya Koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo

Muhaimin Iskandar ngotot menjadi calon wakil presiden dari koalisi Prabowo. Di koalisi Ganjar, PPP berancang-ancang cabut.

20 Agustus 2023 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KEINGINAN Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar maju sebagai calon wakil presiden tak terbendung. Berbicara di depan para politikus PKB yang meriung di lantai tujuh Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 16 Agustus lalu, Muhaimin menegaskan bakal maju sebagai calon wakil presiden dari koalisi Prabowo Subianto.

“Cawapres Pak Prabowo tetap saya,” kata Muhaimin seperti ditirukan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori, yang hadir dalam pertemuan itu, saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Agustus lalu.

Sembari makan siang, Muhaimin bersama sejumlah politikus PKB awalnya membicarakan masuknya Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dibentuk pada 13 Agustus 2022, KKIR adalah koalisi pendukung Prabowo Subianto yang beranggotakan Partai Gerindra dan PKB. 

Kepada Muhaimin, beberapa kader menanyakan nasib Wakil Ketua DPR itu sebagai calon wakil presiden Prabowo setelah PAN dan Golkar merapat ke KKIR. Sebab, kedua partai bekas anggota Koalisi Indonesia Bersatu itu disebut-sebut membawa usulan nama calon wakil presiden masing-masing.

Tiga politikus koalisi pendukung Prabowo menyatakan Muhaimin sesungguhnya tak terlalu sreg dengan bergabungnya dua partai itu. Sebab, PAN akan mendorong Erick Thohir menjadi calon wakil presiden Prabowo. Sedangkan Golkar bakal menyorongkan nama Airlangga Hartarto. Dengan begitu, persaingan menjadi calon wakil presiden di kubu Prabowo kian ketat.

Di lingkup internal PKB, Muhaimin lalu memberi sinyal bahwa partai tak akan total melecut mesin pemenangan untuk Prabowo dalam pemilihan presiden 2024 jika ia gagal menjadi calon wakil presiden. “Kalau calon yang diusung sebagai cawapres adalah nama lain, kita (PKB) tidak bisa membantu banyak,” ujar Yusuf Chudlori menirukan Muhaimin.

PKB bahkan telah berancang-ancang berpindah perahu. Beberapa waktu lalu, PKB intens menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada Jumat sore, 18 Agustus lalu, Muhaimin bertemu dengan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, di sebuah kafe di Jakarta.

Baca: Berebut Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto

Foto persamuhan Ganjar dengan Muhaimin diunggah oleh Ganjar di media sosial Instagram. “Sudah lama gak ngobrol panjang kali lebar dengan Cak Imin. Dari dulu nggak berubah, ada saja cerita lucu yang bikin betah nongkrong,” tulis Ganjar di akun Instagram-nya. Muhaimin kemudian ikut mengunggah foto tersebut.

Orang dekat Ganjar dan seorang politikus PKB menyebutkan Gubernur Jawa Tengah itu diperintahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Muhaimin. Persamuhan tertutup itu membahas koalisi dan ajakan agar PKB mendukung Ganjar. Juli lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan Muhaimin masuk bursa calon wakil presiden Ganjar.

“Nama cawapres sudah mengerucut ke lima nama. Salah satunya Cak Imin (Muhaimin),” kata Puan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 23 Juli lalu. Dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga Sabtu, 19 Agustus lalu, Muhaimin tak memberikan respons. Begitu juga Ganjar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengklaim Muhaimin memiliki daya tawar besar sebagai calon wakil presiden. Membawa bendera PKB, Muhaimin digadang-gadang dapat mendulang suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah. “Dibandingkan dengan Erick Thohir dan Airlangga Hartarto, Muhaimin unggul di dua provinsi tersebut,” ucap Syaiful saat dihubungi, Rabu, 16 Agustus lalu.

Pada Pemilihan Umum 2019, PKB meraih 2,73 juta suara atau 14,04 persen di Jawa Tengah. PKB menjadi partai nomor dua yang meraih suara terbanyak setelah PDIP. Di Jawa Timur, PKB memperoleh 4,2 juta suara atau 19,02 persen—juga berada di peringkat kedua.

Sebagaimana Muhaimin, sejumlah pengurus PKB lain belum legawa dengan deklarasi PAN dan Golkar. Sebab, menurut Syaiful Huda, meskipun empat partai sebelumnya telah bertemu, deklarasi itu tak diikuti dengan pembahasan yang matang, termasuk mengenai calon wakil presiden. “Deklarasi kemarin baru pra-koalisi, belum koalisi,” tutur Syaiful.

Baca: Kenapa Jokowi Makin Condong Mendukung Prabowo Subianto?

Adapun rencana bergabungnya dua partai itu ke KKIR baru sampai di telinga PKB pada Kamis, 10 Agustus lalu, atau tiga hari sebelum deklarasi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengabari Syaiful Huda bahwa partai beringin dan partai matahari putih akan menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam hitungan hari.

Dasco lantas mengajak perwakilan dari PKB menyusun draf surat penerimaan dukungan PAN dan Golkar. Syaiful Huda, yang ikut dalam tim perumus, mengatakan PKB berkali-kali menegaskan bahwa surat itu belum menandakan pengesahan koalisi baru. “Draf yang disusun tak membahas substansi apa-apa, termasuk penetapan calon wakil presiden,” ujar Syaiful.

Melalui pesan WhatsApp, Kamis, 17 Agustus lalu, Dasco mengatakan calon wakil presiden akan diputuskan bersama-sama, sesuai dengan isi piagam KKIR yang diteken partainya dengan PKB setahun lalu. “Bunyi piagam itu, capres dan cawapres diputuskan bersama-sama oleh Gerindra dan PKB yang diwakili ketua umum masing-masing, yaitu Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar,” ucap Dasco.

Untuk meredam gejolak akibat perebutan kursi calon wakil presiden, PAN dalam acara deklarasi tak menyinggung soal Erick Thohir. Kepada sejumlah koleganya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa usulan itu akan dilambungkan di meja perundingan setelah koalisi solid. “Kami akan berbicara dengan para ketua umum partai. Pada saatnya ada momentum untuk pengumuman cawapres,” kata Zulkifli kepada Tempo, Sabtu, 19 Agustus lalu.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyebutkan partai koalisi akan lebih dulu mendengar kriteria calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. “Karena Pak Prabowo yang akan bekerja selama lima tahun dengan cawapres, tentu kita cari yang ideal,” tutur Eddy saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa, 15 Agustus lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng sudah memprediksi bahwa persoalan calon wakil presiden akan membuat koalisi bergejolak. Kepada Airlangga Hartarto, dia mengusulkan para petinggi partai koalisi Prabowo segera merumuskan kandidat calon wakil presiden. Kalau tidak, partai-partai itu bisa “masuk angin” dan keluar dari koalisi.

Baca: Siapa Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo?

Di lingkup internal Golkar, para pengurus mendesak Airlangga menjadi calon wakil presiden Prabowo. Golkar percaya diri bisa memenangkan Prabowo karena mereka meraih suara terbesar ketiga pada Pemilu 2019. Golkar memperoleh suara sah 17,23 juta dari total suara nasional atau 12,31 persen. “Golkar juga memiliki instrumen ke akar rumput yang kuat,” ujar Mekeng.

Bukan hanya koalisi Prabowo yang bergejolak, partai-partai pengusung Ganjar Pranowo juga berpotensi balik badan. Enam narasumber, termasuk dua orang dekat Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan partai Ka'bah siap-siap hengkang dari koalisi PDI Perjuangan. 

Bersama PDIP, elektabilitas PPP tak kunjung terkerek. Survei Indikator Politik Indonesia yang hasilnya dirilis pada 18 Agustus lalu menunjukkan, hingga Juli lalu, elektabilitas PPP belum mentas dari 2 persen. PPP pun disebut akan membentuk poros baru bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Bersama Partai NasDem, Demokrat dan PKS mengusung Anies Baswedan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno bersama kader PPP setelah Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu 2024 di Kota Madiun, Jawa Timur, 16 Juli 2023. Antara/Siswowidodo

Jika poros anyar terbentuk, Sandiaga disebut-sebut akan bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Demokrat, sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hingga awal Agustus lalu, Sandiaga Uno terus melobi PKS. Penjajakan Sandiaga itu sudah sampai pada tawaran logistik. Sedangkan dengan Demokrat, Sandiaga dan AHY belum bertemu empat mata.

Pada Jumat, 18 Agustus lalu, Sandiaga mengatakan masih berfokus memenangkan Ganjar Pranowo bersama PDIP. “Saya justru memikirkan bagaimana kalau digandeng PDIP menjadi wakil presiden Pak Ganjar karena tugasnya sangat berat,” kata Sandiaga melalui pesan tertulis.

Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, tak menampik jika partainya disebut berkomunikasi dengan Sandiaga secara langsung ataupun melalui utusan. Mabruri menyatakan hubungan PKS dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sudah lama terjalin. Komunikasi itu bukan hanya perihal pemilihan presiden, tapi juga tawaran untuk mendukung pemerintah. “Dari awal tawaran itu ada,” ucap Mabruri.

Sedangkan juru bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, memastikan partainya berkomitmen mendukung Anies Baswedan melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan. “Mas AHY dengan Koalisi Perubahan itu satu paket, tidak terpisahkan,” ujarnya.

Baca: Mengapa Mesin Kampanye Ganjar Pranowo Macet?

Kabar ihwal rencana PPP lepas dari koalisi partai banteng dibantah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, komunikasi PDIP dengan PPP justru kian intens mendekati pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Meski begitu, partai merah tetap menakar jika harus maju pada pemilihan presiden 2024 dengan koalisi yang ceking atau tak sebesar koalisi Prabowo Subianto. “Semakin ramping koalisi, semakin enak larinya. Semua ada plus-minusnya,” tutur Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan untuk Ganjar Pranowo, Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Raymundus Rikang, Hussein Abri Dongoran, dan Tika Ayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Angin Ribut Kursi Kedua"

Francisca Christy Rosana

Francisca Christy Rosana

Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, Francisca mulai bergabung di Tempo pada 2015. Kini ia meliput untuk kanal ekonomi dan bisnis di Tempo.co.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus