Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Sejumlah pakar politik dan ekonomi menilai Presiden Joko Widodo bakal menghadapi tantangan yang berat untuk mewujudkan janji kampanye dan program Nawacita di periode kedua pemerintahannya. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, menilai penyusunan kabinet yang sarat kepentingan politik bakal memunculkan buntut di berbagai sektor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Titi mengatakan 55 persen anggota kabinet baru memang dari kalangan profesional. Namun, kata dia, sulit dibantah bahwa kabinet baru ini merupakan hasil kompromi politik. "Akan banyak tantangan yang dihadapi, meski Jokowi memulainya dengan ketegasan bahwa perintah ada di tangan Presiden," kata Titi kepada Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kuatnya kepentingan politik dalam kabinet Jokowi, kata Titi, terlihat dari komposisi kursi menteri. Sejumlah menteri merangkap jabatan sebagai petinggi partai politik. Beberapa menteri lain tak sesuai dengan kompetensinya.
Penempatan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, misalnya, dipertanyakan karena dia berlatar belakang kepolisian. Padahal, dalam waktu dekat pemerintahan Jokowi sudah dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah. "Tito dipertanyakan soal kecepatan adaptasinya pada isu desentralisasi, pemilu, dan demokrasi lokal," kata dia.
Melihat susunan kabinet itu, Titi khawatir Jokowi tak bisa bergerak cepat dalam merealisasi program prioritas. Saat menyampaikan pidato pelantikan di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahad lalu, Presiden Jokowi membeberkan lima program yang akan menjadi prioritasnya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama lima tahun mendatang.
Lima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Program prioritas ini sejalan dengan Nawacita Jilid II Jokowi yang menyasar peningkatan produktivitas bidang ekonomi, meningkatkan daya saing ekspor manufaktur, dan menguatkan industri hulu strategis. Nawacita Jilid II Jokowi juga bakal menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia.
Tak hanya soal penempatan posisi yang tak sesuai dengan kompetensi, tak dipertahankannya sejumlah menteri yang dianggap berprestasi juga menjadi sorotan. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, mengatakan beberapa nama di kabinet lama, seperti Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan catatan positif di pemerintahan periode pertama.
Di periode keduanya, Jokowi memilih Edhy Prabowo, politikus Partai Gerindra, untuk menggantikan Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Arifin Tasrif, Duta Besar Indonesia untuk Jepang, untuk menggantikan Ignasius sebagai Menteri ESDM. "Pertimbangan political bargaining dalam kabinet sekarang sepertinya lebih mengedepan," kata Airlangga.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, menilai banyaknya anggota kabinet dengan kompetensi yang tak pas merupakan dampak negatif dari kesepakatan politik. Menurut dia, kesepakatan politik Jokowi dan partai pendukungnya terkadang menyingkirkan kapabilitas.
Jika ingin kabinetnya bekerja optimal, kata Firman, Jokowi perlu memiliki standar evaluasi berjenjang. Jika ada anggota kabinet yang tak bisa memenuhi target, Jokowi sebaiknya segera menggantinya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memastikan para menteri yang sudah dipilih Jokowi bakal bekerja dengan baik. Menurut dia, Jokowi memberikan waktu tiga bulan kepada anggota kabinetnya untuk mencapai target yang diinginkan. "Statement ini juga disampaikan beliau, bahwa semua menteri harus siap dicopot, dan saya sangat siap dicopot," kata dia.
ESTER ARLIN | DIAS PRASONGKO | CAESAR AKBAR | MAYA AYU PUSPITASARI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo