Akal-akalan Kuningan Menampik Ombudsman

Meski KPK membantah, pemecatan itu diduga kuat berhubungan dengan sikap Endar yang berseberangan dengan Firli dalam urusan pengusutan kasus Formula E di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Firli menghendaki kegiatan di era Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta itu naik ke tahap penyidikan. Namun Endar menolaknya dengan alasan belum menemukan dua alat bukti yang cukup.

Baca: Adu Kuat Klaim Setelah Berbalas Surat

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, memberikan keterangan di gedung Ombudsman RI, Jakarta, 30 Mei 2023. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

Endi Jaweng melanjutkan, sepekan setelah menerima surat panggilan Ombudsman, Firli menjawab. Firli mengaku menghormati upaya hukum di Ombudsman, tapi belum bisa memenuhi permintaan tersebut karena masih mempelajarinya. Hingga kini, Ombudsman belum memeriksa Firli.

Pada hari yang sama, kata Endi Jaweng, Ombudsman memanggil Cahya Harefa. Namun, lewat surat tertanggal 20 Mei 2023, Cahya menolak pemeriksaan Ombudsman. Ia juga mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam menangani laporan Endar. "Padahal dalam surat kami belum ada pertanyaan, tapi KPK sudah menyimpulkan," kata Endi Jaweng.

Ombudsman kembali memanggil Cahya yang kedua kalinya pada 22 Mei lalu, tapi ia lagi-lagi menolak dengan alasan serupa. Bahkan pihak KPK berdalih bahwa penolakan pemeriksaan tersebut untuk menghindarkan Ombudsman dari penyalahgunaan wewenang. “Ini lebih luar biasa lagi. Ada lembaga menguliahi kami yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan ketentuan yang ada," ujar Endi Jaweng.

Mantan Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) ini mengatakan Ombudsman sudah mempelajari laporan Endar sebelum memanggil Firli dan Cahya. Kesimpulan mereka, obyek laporan Endar masuk dalam kewenangan dan pengawasan Ombudsman sesuai dengan Undang-Undang Ombudsman RI, khususnya urusan pelayanan administrasi di bidang pekerjaan. Dari situ, Ombudsman mulai memeriksa pelapor, pihak kepolisian, hingga memanggil pimpinan KPK. Namun langkah Ombudsman terganjal penolakan Kuningan—julukan KPK yang mengacu pada lokasi kantor mereka.

Endi Jaweng menyebutkan Ombudsman menyiapkan tiga opsi atas penolakan tersebut. Pertama, Ombudsman cukup mendapat jawaban tertulis dari KPK jika tidak dapat hadir. Kedua, Ombudsman menempatkan KPK sebagai pihak yang tak menggunakan haknya. Lalu Ombudsman melanjutkan investigasi laporan Endar hingga menerbitkan rekomendasi. Ketiga, Ombudsman memanggil paksa pihak KPK dengan bantuan kepolisian.

"Opsi ini diambil ketika kami menilai ketidakhadiran itu karena unsur kesengajaan. Apalagi secara terang benderang menyampaikan argumentasi yang mempertanyakan kewenangan Ombudsman," kata Endi Jaweng. Ombudsman akan membahas ketiga opsi tersebut sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Penyangkalan terhadap Ombudsman ini merupakan pengulangan sikap komisi antirasuah. Pada 2021, KPK tak bersedia menjalankan rekomendasi Ombudsman mengenai pemecatan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Saat itu, Ombudsman meminta KPK segera mengalihkan status 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ombudsman juga menilai pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN lewat TWK itu menyalahi prosedur. 

Cahya Harefa membenarkan bahwa KPK memang tak memenuhi pemanggilan Ombudsman soal pemecatan Endar. Alasannya, pemecatan Endar bukan urusan pelayanan publik, melainkan bagian dari manajemen sumber daya manusia di KPK.

“Permintaan klarifikasi oleh Ombudsman kepada KPK tidak bisa dipenuhi karena substansi yang hendak diklarifikasi tidak termasuk dalam ranah pelayanan publik yang merupakan kewenangan Ombudsman," kata Cahya lewat keterangan tertulis, kemarin. Dia mengatakan penyelesaian pencopotan Endar harus berpedoman pada UU Administrasi Pemerintahan, yaitu dengan jalan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Kuasa hukum Endar, Rachmat Mulyana, menilai sikap KPK tersebut memamerkan arogansi kelembagaan. "Mereka tidak melaksanakan prinsip bernegara sebagai lembaga pemerintahan yang baik," kata Rachmat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah, berpendapat bahwa langkah Ombudsman dengan memanggil KPK sudah tepat. Sebab, obyek pengaduan Endar ke Ombudsman masuk bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu di bidang hukum sesuai dengan jabatan Endar. “Karena itu, Ombudsman berwenang memeriksa KPK. Kalau KPK menolak, jadi aneh dan melanggar undang-undang," kata Trubus. Ia pun menyarankan Ombudsman memanggil paksa pimpinan KPK maupun pejabat KPK lainnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter, menguatkan pendapat Trubus itu. Lalola mengatakan Ombudsman berwenang memeriksa KPK sesuai dengan amanat UU Ombudsman. Dengan demikian, pihak KPK tidak semestinya mempertanyakan kewenangan Ombudsman untuk menghadiri pemeriksaan tersebut. “Jika berkeberatan dengan substansi pelaporan, KPK bisa menyampaikannya saat pemeriksaan,” kata Lalola. "Penolakan KPK ini justru memperkuat adanya tindakan maladministrasi."

M. Praswad Nugraha, Ketua IM57+ Institute—organisasi antikorupsi yang didirikan para eks pegawai KPK—sependapat dengan Lalola. Praswad mengatakan sikap KPK yang tidak menghormati hukum tersebut sangat berbahaya karena bisa dicontoh lembaga lain saat dipanggil oleh Ombudsman.

Penolakan pemeriksaan tersebut, kata dia, sangat paradoks dengan tugas KPK sebagai pemberantas korupsi, yang juga memeriksa saksi-saksi. "Sikap itu sudah melanggar sumpah jabatan untuk taat pada hukum dan undang-undang. Untuk itu, Dewan Pengawas harus segera memanggil pimpinan KPK," kata Praswad. 

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Dok. TEMPO/Rizki Putra

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur ikut meminta Dewan Pengawas turun tangan dalam kasus ini. Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan sikap pimpinan dan pejabat KPK yang tidak melaksanakan serta menghormati hukum dan justru melecehkannya. "KPK punya kode etik. Pimpinan KPK memiliki kewajiban melaksanakan hukum dan menghormati hukum," ujar Isnur. 

Isnur menganggap penolakan pemeriksaan ini bukan bentuk ketidaktahuan KPK, melainkan kesengajaan menolak memenuhi pemeriksaan lembaga yang berwenang. Dia menilai kejadian ini membuktikan inkonsistensi KPK, yang sebelumnya memenuhi pemeriksaan Ombudsman saat memecat para pegawainya lewat tes wawasan kebangsaan. “Obyek pelaporan saat itu sama dengan laporan Endar saat ini, yaitu urusan ketenagakerjaan,” kata Isnur.

Program Manager Departemen Tata Kelola Demokrasi Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola, mengatakan sikap KPK tersebut justru memperkuat dugaan maladministrasi atas pemecatan Endar. Ia berpendapat, Ombudsman dapat melanjutkan laporan Endar tanpa perlu menunggu kesediaan KPK untuk diperiksa. Kemudian Ombudsman menerbitkan rekomendasi berupa tindakan korektif kepada KPK. "Tindakan korektif itu wajib dijalankan dalam rentang waktu 30 hari," kata Alvin. 

HENDRIK YAPUTRA