Jejak Kroni Bahlil di Megaproyek Pupuk Fakfak

Pekerja berada di lokasi pembukaan lahan untuk Kawasan Industri Pupuk Fakfak di perbatasan Kampung Fior dan Andamata, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, 16 November 2023. Istimewa

Arsyad berpikir sebaliknya. Dia khawatir pembukaan hutan di tebing-tebing pantai karst itu akan merusak mangi-mangi, begitu warga setempat menyebut mangrove. Lelaki 50 tahun ini semakin waswas karena mendengar rencana pemagaran di sekitar lokasi Kawasan Industri Pupuk Fakfak. "Kami nelayan jadi kesulitan karena harus lebih jauh lagi mencari ikan," kata Arsyad. 

Di sisi lain, tebing-tebing karas di pesisir pantai Kampung Andamata dan Kampung Fior juga merupakan kuburan para leluhur. Masyarakat setempat menyebut tempat keramat itu sebagai Sosoba. Siapa pun dilarang mengusiknya.

Kekhawatiran itu pula yang mendorong sebagian warga kampung berkomunikasi dengan Perkumpulan Panah Papua, organisasi masyarakat sipil berbasis di Manokwari yang bergerak dalam advokasi hak masyarakat adat dan perlindungan hutan alam Papua. Pertengahan November lalu, sekitar sepekan sebelum Jokowi datang, Sulfianto Alias bersama empat koleganya dari Panah Papua bertolak ke Kampung Fior. 

"Hutan rata dengan tanah. Alat berat di mana-mana. Perbukitan sudah darat,” kata Sulfianto kepada Tempo pada Kamis, 30 November lalu, menceritakan pengamatannya di lokasi proyek.

Hal yang bikin Sulfianto kaget adalah keberadaan tangki bahan bakar minyak di antara deretan alat berat penggaruk lahan. Silinder jumbo warna biru dan putih itu bertulisan "PT Papua Jaya". Menurut dia, para pekerja pembersihan lahan juga menyebut PT Papua Jaya yang mengerjakan proyek itu. Perusahaan yang berkantor di Jayapura, Papua, inilah yang menambah kecurigaan Sulfianto ihwal adanya benturan kepentingan Menteri Bahlil Lahadalia dalam megaproyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak. 

Dugaan Konflik Kepentingan Menteri Bahlil

Panah Papua mengawal rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk Fakfak sejak Desember tahun lalu. Semula, menurut Sulfianto, proyek ini dirancang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Teluk Bintuni yang berlokasi di Kecamatan Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, sekitar 80 kilometer ke arah timur laut Kampung Fior.

Belakangan, informasi pemindahan lokasi proyek ke Fakfak disiarkan oleh manajemen Pupuk Kaltim ketika menggelar kick off ceremony pada 10 Januari lalu. Kala itu, lewat Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, pemerintah baru saja menetapkan Kawasan Industri Pupuk Fakfak sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN).

Sebelum ditetapkan sebagai PSN, menurut Sulfianto, proyek ini sudah banyak ditentang oleh masyarakat adat. Warga Kampung Fior menolak lantaran khawatir bakal kehilangan hutan dan laut mereka. "Warga hanya mendengar rencana proyek ini, tapi tak pernah tahu lokasi persis dan prosesnya," kata dia. 

Namun Sulfianto dan koalisi masyarakat sipil mitra Panah Papua mencermati sisi lain dari kehadiran proyek ini. Mereka menyoroti sejumlah nama di lingkaran Menteri Bahlil yang diduga bertalian dengan pembangunan pabrik pupuk urea dan amonia dengan nilai investasi mencapai US$ 1-1,5 miliar tersebut. 

Kawasan Industri Pupuk Fakfak

Dugaan pertama berawal dari pengangkatan Eka Sastra sebagai Komisaris Independen Pupuk Kaltim pada Agustus 2020. Eka adalah staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Investasi/Kepala BKPM. Jabatan staf khusus ini diemban Eka sejak 2019, setelah Jokowi melantik Menteri Bahlil Lahadalia. 

Kedekatan Bahlil dan Eka terekam dalam Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Jokowi-Ma'ruf. Kumpulan pengusaha di barisan relawan pendukung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini didirikan oleh Bahlil yang juga menjadi Ketua Dewan Pembina. Sedangkan Eka Sasta, pada masa pemilihan presiden 2019, adalah Ketua Repnas Jokowi-Ma'ruf. Ketika itu, Eka juga berlaga dalam pemilihan anggota DPR dari Partai Golkar, tapi gagal ke Senayan.

Belakangan, Repnas Jokowi-Ma'ruf beralih nama menjadi Repnas Indonesia Maju, pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pilpres 2024. Kelompok ini dipimpin oleh Anggawira, yang beberapa waktu terakhir mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Krakatau Pipe Industries setelah bergabung dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. 

Sedangkan Eka tetap berkiprah di Pupuk Kaltim. Sejak 16 Oktober lalu, dia bahkan diangkat sebagai pelaksana tugas komisaris utama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pejabat sebelumnya, Kasdi Subagyono, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian. Di sisi lain, Eka tetap menjadi Staf Khusus Menteri Bahlil. 

Sulfianto mempermasalahkan jabatan rangkap Eka Sastra sejak Menteri Bahlil menjabat. Syarat komisaris independen perusahaan pelat merah, di antaranya, adalah tak bekerja pada lembaga pemerintahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. "Jabatan rangkap Eka di BKPM dan Pupuk Kaltim ini menimbulkan dugaan keterlibatan Bahlil dalam proyek kawasan industri pupuk di Fakfak sekarang ini," kata Sulfianto.

Pekerja berada dekat alat berat bertulisan "PT Papua Jaya" di lokasi pembukaan lahan untuk Kawasan Industri Pupuk Fakfak di perbatasan Kampung Fior dan Andamata, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, 16 November 2023. Istimewa

Temuan tangki BBM PT Papua Jaya dan keterangan pekerja proyek di Kampung Fior, medio November lalu, menambah kecurigaan Sulfianto. Pasalnya, perusahaan tersebut sejak lama juga dalam radar Panah Papua. Kali ini simpulnya ada pada sosok Santoso Banda.

Akta terakhir PT Papua Jaya, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 10 Februari 2021, mencatat Santoso Banda sebagai direktur perseroan. Dia juga mengantongi 51 persen saham Papua Jaya. Adapun sisanya dikempit Idham Nasir Hasannoesi yang bertindak sebagai komisaris.  

Masalahnya, dua tahun terakhir, nama Santoso Banda juga mencuat di banyak pemberitaan yang menyebutnya sebagai Direktur Operasional PT Bersama Papua Unggul (PT BPU). Akta terakhir PT BPU mencatat nama Bahlil Lahadalia sebagai pemegang 450 lembar saham atau setara dengan 90 persen saham perseroan. Namun nama Santoso tak tercatat dalam akta PT BPU.

Pada Februari 2022, misalnya, Santoso Banda berdiri di panggung peringatan ulang tahun SMK Yapis Fakfak ke-47 untuk menyerahkan bahtuan 100 unit laptop dari Menteri Bahlil dan PT BPU. Bahlil adalah alumnus sekolah tersebut.

Lahir di Banda, Maluku, Menteri Bahlil memang besar di Fakfak. Sebelum namanya tenar di Jakarta, Bahlil kondang sebagai kontraktor yang juga anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Fakfak. 

Santoso juga terekam terus mendampingi Bahlil ketika beberapa kali meninjau proyek pembangunan Bandara Siboru pada tahun ini. PT Papua Jaya yang dipimpin Santoso kebagian pekerjaan pengaspalan landasan pacu sepanjang 1.600 meter di proyek PSN tersebut. Bandara baru Fakfak inilah yang diresmikan Jokowi pada 23 September lalu, sebelum bertolak ke acara groundbreaking PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak.

“Kami menduga ada konflik kepentingan Bahlil di proyek-proyek tersebut, melalui relasinya dengan Santoso,” kata Sulfianto.

Lokasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fakfak. Dok. Panah Papua

Tempo berupaya meminta penjelasan Bahlil Lahadalia dan Eka Sastra, melalui panggilan dan pesan pendek ke telepon seluler kedua pejabat tersebut, sejak Rabu, 29 November lalu. Upaya permintaan konfirmasi juga dilakukan dengan mengirim surat permohonan wawancara kepada Menteri Bahlil di kantor BKPM, Jakarta. Namun hingga berita ini diturunkan, baik Bahlil maupun Eka belum menjawab. Begitu pula upaya permintaan konfirmasi Tempo kepada Santoso, baik melalui panggilan telepon, pesan pendek, maupun surat elektronik ke alamat perusahaannya, tak berbalas.

Adapun Vice Presiden Komunikasi Korporat PT Pupuk Kalimantan Timur Anggono Wijaya membantah anggapan bahwa PT Papua Jaya merupakan kontraktor proyek PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak. “Sampai saat ini belum ada kontraktor yang ditunjuk untuk membangun PSN kawasan industri Pupuk,” kata Anggono.

Perihal rangkap jabatan Eka Sastra, Anggono tidak menjawab dengan tegas. Dia hanya mengatakan Pupuk Kaltim selalu menerapkan prinsip good corporate governance serta menjalankan tahapan operasional bisnis yang transparan. Perseroan, kata dia, selalu patuh dan mengikuti semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. “Pupuk Kaltim tetap berkomitmen kuat untuk mensukseskan proyek Kawasan Industri Terpadu Fakfak guna memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Anggono.

Adapun Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Budi Wahyu Soesilo, mengatakan perseroan akan membangun pabrik yang hemat energi, berteknologi terkini, dan ramah lingkungan. Ihwal pembebasan lahan, kata dia, perseroan telah berkomunikasi sejak beberapa waktu lalu, termasuk dengan masyarakat adat. 

Menurut Budi, perseroan telah mengadakan Gelar Tikar Adat pada Juli lalu, yang diikuti masyarakat adat serta pemerintah setempat. Selain itu, perseroan juga mengadakan prosesi adat di depan perwakilan sembilan marga besar di Fakfak. "Acara ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat," ujarnya. Dia mengklaim Pupuk Kaltim mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat sesuai dengan hukum adat untuk pembangunan kompleks industri pupuk tersebut. 

Presiden Joko Widodo dalam acara groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, 23 November 2023. BPMI Setpres/Kris

Bahaya Konflik Kepentingan Proyek PSN

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan PSN kerap menjadi alat untuk merampas ruang hidup masyarakat. PSN belakangan juga kerap jadi kedok para pemburu rente untuk mendapatkan berbagai kemudahan dalam perampasan tanah adat. Dia mengingatkan peristiwa yang belum lama ini meledak di Pulau Rempang yang dirancang menjadi lokasi pembangunan PSN Rempang Eco City.

“Mereka seolah-olah punya legitimasi untuk menggusur dengan dalih hukum," kata Isnur, kemarin. "Jadi ini sebetulnya merupakan tindak kejahatan yang dilabeli dengan alasan investasi dan pembangunan."

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan hingga kini belum ada aturan jelas soal konflik kepentingan pejabat negara dalam aktivitasnya sebagai pebisnis. Namun, kata dia, setiap pembangunan PSN selalu sarat dengan dimensi kepentingan orang-orang penting secara politis (politically exposed person/PEP). "Dimensi ini merupakan bentuk kejahatan karena menggunakan kekuasaan atau posisinya sebagai pejabat publik untuk mendapat keuntungan dalam proyek-proyek negara," kata Arie.

Adapun peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mempersoalkan banyaknya penyelenggara negara yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan. Dia menilai kondisi ini tak ideal karena regulator sekaligus berperan sebagai operator. "Meski bukan tindakan korupsi, hal ini berpotensi melahirkan korupsi," kata Zaenur. “Karena itu, kondisi ini yang harus dihindari karena sudah tergolong dalam kategori konflik kepentingan.” 

HENDRIK YAPUTRA