Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno secara tegas menyatakan menolak kembalinya perwira Tentara Nasional Indonesia aktif ke lembaga sipil. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan pasangan Prabowo-Sandiaga menentang rencana pemerintahan Joko Widodo yang terkesan ingin menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Menurut dia, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dwifungsi itu adalah kebijakan Orde Baru yang mengingkari Reformasi dan cita-cita TNI. Jangan dihidupkan lagi," kata Andre, kemarin. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini mengatakan pasangan Prabowo-Sandi, sebaliknya, justru ingin mempercepat proses restrukturisasi TNI dengan cara menambah jumlah komando di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ia mengatakan solusi ini yang paling tepat untuk mengatasi banyaknya perwira TNI aktif yang "menganggur".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Urusan tentara ini termasuk dalam tema pertahanan yang akan diperdebatkan oleh calon presiden Joko Widodo dan Prabowo pada Sabtu, akhir pekan ini. Selain masalah pertahanan, tema debat lainnya soal ideologi, pemerintahan, dan hubungan internasional. Kubu Prabowo optimistis akan unggul dalam tema ini, mengingat Prabowo merupakan mantan jenderal Angkatan Darat.
Meski demikian, sikap soal dwifungsi TNI ini tidak tergambar dalam visi-misi pasangan nomor urut 02 itu. Dalam manifesto mereka yang tersebar di masyarakat, program bidang pertahanan dan keamanan dipaparkan di halaman akhir. Isinya mengenai rencana menyelesaikan konflik separatisme, persoalan batas negara, dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo maupun Sandiaga juga tidak mengungkap secara tegas penolakan mereka terhadap rencana penempatan perwira TNI aktif di lembaga sipil. Saat pidato kebangsaan di Semarang, Februari lalu, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu hanya menyinggung soal rencana kenaikan gaji tentara. "Gaji semua petugas harus cukup supaya dia tidak tergoda. Kalau gaji demikian hebatnya dan masih bisa disogok, ya nanti kami pikirkan bagaimana," kata dia.
Direktur Eksekutif BPN Prabowo-Sandiaga, Mayor Jenderal (Purn) Musa Bangun, mengatakan jagoan mereka menjanjikan penataan di sektor pertahanan dan keamanan melalui kenaikan anggaran, peningkatan kesejahteraan tentara, dan percepatan restrukturisasi TNI untuk menghindari penumpukan perwira tinggi. Musa mengatakan kesimpulan ini diperoleh dari terjemahan orasi Prabowo yang mengulas buruknya kesejahteraan rakyat dan distribusi kekayaan negara kepada rakyat. "Dalam konteks pertahanan, pidato itu diartikan bahwa gaji tentara harus naik secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Caranya, anggaran pertahanan harus naik bertahap," kata Musa.
Musa tidak menyebutkan angka kenaikan gaji tentara yang hendak direalisasi oleh Prabowo-Sandiaga. Tapi ia memastikan peningkatan kesejahteraan tentara dan kenaikan anggaran pertahanan dapat mengatasi berbagai persoalan, seperti korupsi di bidang pertahanan, peredaran narkoba dari perbatasan, serta perkembangan industri pertahanan dalam negeri.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, mengatakan penambahan anggaran untuk kesejahteraan tentara belum tentu mampu menyelesaikan masalah kompleks institusi pertahanan. Misalnya, kata dia, pelibatan tentara dalam mengamankan bisnis milik perorangan, penggusuran, hingga mentalitas perwira yang diduga semakin jauh dari barak. "Kubu Prabowo juga harus memaparkan rencana penataan sektor pertahanan di bidang peradilan militer," kata Fahmi.
INDRI MAULIDAR
Meningkatkan Kesejahteraan Tentara
Visi-misi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, yang berjudul "Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia", tidak mengulas rencana penempatan kembali perwira Tentara Nasional Indonesia aktif ke lembaga sipil. Sikap penolakan rencana dwifungsi TNI hanya tergambar pada pernyataan tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Dalam urusan pertahanan dan keamanan, pasangan nomor urut 02 ini menyinggung beberapa persoalan, di antaranya mengenai peningkatan anggaran pertahanan dan kesejahteraan tentara. Berikut ini program Prabowo-Sandiaga di bidang pertahanan dan keamanan.
- Mewujudkan keutuhan dan integritas wilayah Indonesia dengan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional.
- Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara-termasuk TNI-dan menerapkan reformasi birokrasi yang berkualitas.
- Mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi TNI dan Polri.
- Meningkatkan anggaran pertahanan untuk memenuhi kekuatan minimum dan memodernisasi alat utama sistem senjata TNI.
- Memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.
- Memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar yang rawan konflik.
- Melakukan sinergi pendekatan keamanan dan sosial ekonomi di daerah-daerah yang rawan konflik dan rawan separatisme.
- Memperkuat dan mengembangkan kapabilitas badan pertahanan cyber.
- Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga.
- Mengembalikan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di panggung internasional.
NASKAH: INDRI MAULIDAR | SUMBER: VISI-MISI PASANGAN PRABOWO SUBIANTO DAN SANDIAGA SALAHUDDIN UNO
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo