Laju Kereta Ringan Terbentur MRT

JAKARTA - Pembangunan lintas rel terpadu (LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama terhalang jalur moda raya terpadu (MRT) koridor timur-barat. Kementerian Perhubungan menyatakan rel keduanya berimpitan. "Enggak mungkin dalam satu lintasan ada dua moda transportasi berbasis rel," ujar Danto Restyawan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan, kepada Tempo, kemarin.

Pemerintah DKI berencana membangun kereta ringan rute Pulogadung di Jakarta Timur hingga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka telah menyiapkan Rp 15 triliun untuk proyek sepanjang 19,8 kilometer itu. Pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 12 triliun dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), yaitu PT Pembangunan Jaya, Rp 3 triliun.

Meski telah menetapkan target beroperasi pada 2022, DKI belum mengajukan trase jalur tersebut ke Kementerian Perhubungan. "Mereka baru menyampaikan layout saja," ujar Danto. Hal ini berbenturan dengan pernyataan Gubernur Anies Baswedan bahwa Balai Kota akan mengirim perencanaan tapak jalur tersebut ke kementerian pada awal 2020.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api menyebutkan kepala daerah dalam menetapkan trase jalur kereta api harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan. Trase jalur kereta api harus memuat titik-titik koordinat, lokasi stasiun, rencana kebutuhan lahan, dan skala gambar.

Danto mempersilakan Balai Kota menyampaikan rencana tapak jalur tersebut ke kantor Kementerian Perhubungan. Namun, dia melanjutkan, pemerintah DKI harus tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Aturan tersebut, di antaranya memuat soal pembangunan MRT dari Cikarang hingga Balaraja, membelah Ibu Kota.