Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali mengingatkan tentang netralitas menjelang Pemilu kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI. Pernyataan ini disampaikan dalam pelantikan Eselon III dan IV aparatur sipil negara atau ASN DKI kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ia turut menginstruksikan seluruh ASN DKI untuk selalu menjaga profesionalitas dan netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024. "Untuk para ASN, diimbau terus menjaga netralitas, serta bekerjalah dengan profesional tanpa terganggu oleh kepentingan yang lain," kata Heru dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kemarin Heru melantik 103 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri atas 37 pejabat Eselon III dan 66 pejabat Eselon IV.
Para ASN DKI ini tersebar di beberapa instansi, yaitu Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Satpol PP; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Biro Hukum Setda; Biro Kepala Daerah Setda; serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Timur, Selatan, dan Utara.
Heru mengharapkan, seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dapat menjaga ketenangan dan mempertahankan stabilitas guna menciptakan suasana pemilu yang damai di Ibu Kota.
Di hadapan ratusan pejabat ASN DKI itu, Heru yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden menginginkan jajarannya untuk tidak melanggar aturan dengan tetap menjaga netralitas selama pemilu berlangsung.
"Kita tidak ingin melanggar aturan yang sudah ada. Mari kita jaga Jakarta agar bisa melewati pemilu dengan damai, aman, dan tenteram," ujarnya.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu juga meminta seluruh perangkat ASN yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menciptakan pelayanan yang efisien.
Ia menginginkan warga sekitar bisa langsung merasakan manfaat karena pelayanan administrasi yang optimal. "Bagi yang mengabdi di tingkat kelurahan diharapkan bisa berkoordinasi dan menjaga integritas dengan tidak kaku terhadap birokrasi," kata dia.
Menurut Heru, saat ini, lurah dan camat sudah terbantu dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menangani masalah perizinan. "Begitu juga dengan bagian bidang lain," ucapnya.
Heru Budi mencontohkan, pengaduan warga soal pohon rawan tumbang, jalan rusak, hingga saluran air bermasalah bisa langsung ditangani di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, pelayanan administrasi harus terus berjalan optimal.
Foto 
