Lompatan Sesat Putusan Penundaan Pemilu

Putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu menuai kritik. Ranah sengketa pemilu ada di Bawaslu dan PTUN.

3 Maret 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Massa dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berunjuk rasa di depan Kantor KPU, Jakarta, 14 Desember 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Putusan penundaan pemilu dinilai cacat hukum dan mengacaukan sistem ketatanegaraan.
Putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu melanggar UUD 1945.
Gugatan Partai Prima merupakan persoalan administrasi pemilu yang seharusnya diselesaikan melalui Bawaslu atau PTUN.

JAKARTA – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menuai kritik dari kalangan ahli hukum dan pemerhati pemilu. Putusan hakim-- yang meminta agar tahapan Pemilihan Umum 2024 ditunda-- dinilai cacat hukum, melanggar konstitusi, dan mengacaukan sistem ketatanegaraan.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pemilu-2024

pemilihan-umum-2024

kpu

partai-prima

pemilu

ptun

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 20 April 2025