Menolak KRL Bekas, Memilih yang Baru

JAKARTA - Alotnya diskusi mengenai pengadaan armada kereta rel listrik Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (KRL Jabodetabek) akhirnya berujung pada satu kesimpulan: pemerintah tidak akan mengimpor kereta bekas. Sebagai gantinya, pemerintah akan meminta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimpor kereta baru sebanyak tiga rangkaian.

"Kita akan mengimpor tiga rangkaian baru untuk menutupi (kekurangan armada)," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada awak media, kemarin, 22 Juni 2023. Ia mengatakan upaya mendatangkan kereta baru itu diperkirakan menelan waktu 1-2 tahun ke depan. "Jadi, masa kritisnya (risiko kekurangan armada KRL) ada pada 2024 sampai 2025."

Luhut menuturkan keputusan mengimpor kereta baru muncul dalam rapat yang digelar sekitar lima hari lalu. Dalam rapat tersebut, opsi impor darurat KRL bekas yang sempat mencuat batal diambil pemerintah karena melanggar tiga peraturan, dari peraturan presiden, peraturan Menteri Perindustrian, hingga peraturan Menteri Perhubungan.

Karena itu, rapat pun digelar untuk mencari jalan agar pelayanan kereta komuter Jabodetabek tidak terganggu ketika KCI mempensiunkan 10 rangkaian kereta yang telah uzur pada 2023 dan 19 rangkaian lainnya pada 2024. Rangkaian yang akan pensiun tersebut adalah KRL bekas asal Jepang yang kini sudah berusia sekitar 45 tahun. 

Baca juga: Putar Otak Menjaga Kapasitas Layanan

Dari rapat tersebut, Luhut menyimpulkan bahwa kualitas layanan PT KCI masih bisa dijaga dengan jumlah armada yang ada saat ini. Namun impor kereta baru tetap diperlukan untuk menambah armada PT KCI sembari menunggu kereta baru buatan PT Industri Kereta Api (Inka) tiba pada 2025. KCI juga akan melakukan retrofit terhadap kereta-kereta yang sudah masuk masa konservasi bekerja sama dengan Inka.

Sebagai informasi, KCI dan Inka telah meneken kontrak pengadaan KRL baru sebanyak 16 rangkaian. Untuk pengadaan tersebut, KCI menyiapkan anggaran hampir Rp 4 triliun. Adapun kereta-kereta itu baru akan selesai pada 2025-2026.

Tarik-ulur Pengadaan KRL

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi keterangan di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 22 Juni 2023. TEMPO/Prima Mulia

Keputusan yang diambil Luhut tersebut menjadi ujung dari tarik-ulur rencana impor KRL bekas asal Jepang. Isu impor KRL bekas mengemuka sebelumnya karena adanya rangkaian-rangkaian KRL yang sudah berusia di atas 45 tahun dan harus diganti sebelum akhir tahun. KCI sempat akan mengimpor 29 rangkaian KRL bekas tipe E217 dari Jepang. Sebanyak 120 unit gerbong KRL mulanya direncanakan datang pada 2023 dan 228 unit lagi pada 2024.

Di samping mengganti KRL yang sudah uzur, armada bekas itu diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna KRL Jabodetabek yang diprediksi mencapai 273,6 juta orang per tahun pada 2023 dan 446 juta orang pada 2030. 

Namun opsi impor kereta bukan baru itu menuai polemik. Ide tersebut salah satunya ditolak oleh Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian lantas meminta KCI memesan kereta baru atau melakukan retrofit bersama Inka. Penolakan opsi impor kereta bekas semakin keras setelah hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan rencana tersebut tidak sesuai dengan kriteria serta kurang tepat karena KCI masih memiliki armada yang cukup untuk melayani penumpang.

Berbekal hasil review BPKP, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi meminta KCI meninjau pola operasi KRL saat ini guna mengoptimalkan armada yang ada. Perseroan juga diminta meremajakan kereta-kereta yang sudah tua sembari menunggu datangnya armada baru buatan Inka pada 2025-2026.

Opsi Impor Darurat KRL Bekas

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo (kanan), Direktur Utama KAI Commuter Roppiq Lutzfi Azhar, Direktur Utama PT Inka (Persero) Budi Noviantoro, dan Wakil Menteri II Kementerian BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam acara penandatanganan nota kesepahaman pengadaan kereta rel listrik di Jakarta 9 Mei 2022. Dok. KAI 

Di tengah pro-kontra impor KRL bekas, mencuat usul impor darurat KRL bekas dalam jumlah terbatas yang dilontarkan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo setelah rapat kerja bersama Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat pada 12 April 2023. Menurut dia, KCI bisa saja mengimpor 10-12 rangkaian KRL bekas. Menteri BUMN Erick Thohir pada 18 April lalu juga menyatakan opsi impor darurat KRL bekas terbuka selama tidak memberatkan keuangan negara.

Baca juga: Silang Pendapat Impor KRL Bekas 

Hingga akhir Mei lalu, opsi tersebut masih terbuka. Kala itu Sekretaris Perusahaan KCI, Anne Purba, menyatakan perseroan bersama Inka dan pemerintah masih mengkaji solusi penyediaan armada pengganti kereta-kereta yang akan pensiun. Dia berujar, pemerintah membuka peluang melakukan retrofit dan impor kereta bekas secara paralel. "Tapi jumlah dan rincian lainnya masih kami bahas." 

Setelah rapat terakhir yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, pemerintah akhirnya mantap tidak akan mengimpor KRL bekas. "Jadi, tidak ada impor (KRL bekas). Untuk kebutuhan, enggak ada masalah, sudah kami hitung semua. Ahlinya memaparkan bahwa semua kendala bisa diselesaikan, tapi kita akan mengimpor saja tiga yang baru," tutur Luhut.

Keputusan tersebut menjadi sorotan kalangan pemerhati transportasi. Direktur Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, menilai langkah pemerintah tersebut bukanlah solusi atas kebutuhan mendesak penyediaan armada KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. "Menko Marinves tidak mampu menyelesaikan masalah darurat ini karena tidak mampu membaca urgensi (penyediaan armada)," kata dia.

Ia mengatakan KCI sudah banyak memotong panjang rangkaian KRL Jabodetabek, yang dari 12 gerbong menjadi delapan gerbong. Kondisi itu merupakan bentuk realisasi penyesuaian operasi yang dilakukan KCI untuk bisa meningkatkan frekuensi di tengah keterbatasan armada. Karena itu, armada kereta tambahan diperlukan dalam waktu dekat untuk mengganti sepur tua.   

Sementara itu, Deddy mengimbuhkan, kereta impor baru akan tiba 1-2 tahun lagi. Bahkan bisa berbarengan dengan datangnya kereta anyar buatan Inka. "Lalu bagaimana solusi untuk mengganti 29 rangkaian yang akan pensiun pada 2023-2024? Kalau menunggu dua tahun, bukan solusi lagi namanya," kata Deddy. 

Malahan ia khawatir impor kereta baru akan membebani keuangan KCI ke depan. Belum lagi, opsi impor kereta baru juga menimbulkan tanda tanya perihal terpenuhinya tingkat kandungan dalam negeri yang selama ini menjadi alasan pemerintah menolak impor KRL bekas. "Ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah."