Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

arsip

Masalah Dominasi Lahan oleh Korporasi Terabaikan

Kedua kubu calon presiden tak menyentuh akar persoalan agraria.

19 Februari 2019 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Debat putaran kedua Ahad lalu menyisakan kekecewaan di kalangan pegiat lingkungan hidup. Kedua calon presiden dianggap mengabaikan persoalan utama dalam isu sumber daya alam: penguasaan lahan oleh korporasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Komunikasi Auriga Nusantara, Syahrul Fitra, mengaku sempat berharap persoalan ini diangkat ketika calon inkumben Joko Widodo menyebutkan kepemilikan lahan lawannya, Prabowo Subianto, di Kalimantan Timur dan Aceh. Meski tidak sepenuhnya benar-karena bukan Prabowo yang memiliki lahan tersebut-pernyataan Jokowi menunjukkan korporasi telah menguasai lahan berskala besar di Indonesia. "Sayangnya, pernyataan itu seolah hanya untuk menyerang lawan, bukan menawarkan bagaimana mengatasi dominasi korporasi atas lahan yang memperlebar kesenjangan perekonomian," kata Syahrul kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Syahrul mengatakan monopoli penguasaan lahan akan berdampak terhadap saluran produksi. Sebagian besar lahan korporasi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman (IUPHHK-HT)-dulu hutan tanaman industri (HTI)-misalnya, kini terkonsentrasi di dua grup pemilik pabrik bubur kertas. Sebanyak 25 grup penguasa lahan izin usaha perkebunan kelapa sawit juga berkumpul ke sejumlah grup yang menguasai pabrik pengolahan sekaligus pasar ekspor yang sebagian besar berasal dari Malaysia.

Kepemilikan lahan Prabowo disinggung Jokowi dalam debat ketika program unggulannya selama ini, perhutanan sosial, diragukan bakal bertahan lama. Jokowi menyebut Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Prabowo tak menampik. Namun dia mengklarifikasi bahwa lahan tersebut masih milik negara yang dikelola oleh perusahaannya lewat hak guna usaha (HGU).

Hasil penelusuran Tempo dan Auriga Nusantara mendapati penguasaan lahan Prabowo tak semuanya dari HGU-biasanya untuk perkebunan-tapi juga pertambangan. Sedikitnya sembilan perusahaan di sektor tambang dan kehutanan yang terhubung dengan Prabowo menggarap sekitar 360 ribu hektare lahan.

Penguasaan lahan juga dilakoni sejumlah politikus dan pengusaha yang berada di lingkaran Jokowi. Jika ditotal, lahan korporasi yang terhubung langsung dengan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin-dan tim bayangan pendukungnya-melampaui 140 ribu hektare. Angka ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Surya Paloh, Oesman Sapta Odang, dan Hary Tanoesoedibjo. Jumlahnya akan bertambah lebih besar lagi jika lahan perusahaan tambang PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Garibaldi Thohir, kakak Ketua TKN Erick Thohir, ikut dihitung.

Head of Corporate Secretary Adaro, Febrianti Nadira, balik mempertanyakan anggapan bahwa koneksi Adaro dan Garibaldi bakal memicu konflik kepentingan. Dia mengingatkan, Adaro adalah perusahaan terkemuka yang berdiri sejak 26 tahun silam dan telah mengantongi Proper Emas. "Adaro juga berkomitmen untuk turut memberikan kontribusi bagi negeri," kata Febrianti. "Sementara Bapak Garibaldi Thohir merupakan pengusaha yang selama puluhan tahun memiliki reputasi baik di berbagai bisnis yang digelutinya."

Sedangkan Ketua DPP Bidang Media Partai Perindo yang juga juru bicara TKN, Arya Sinulingga, enggan menanggapi pertanyaan tentang bisnis bosnya, Hary Tanoesoedibjo.

Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Usman Kansong, menyatakan pernyataan Jokowi soal lahan Prabowo dilatarbelakangi anggapan kubu lawan bahwa kebijakan terbaik dalam urusan lahan adalah mengembalikan kepemilikan lahan kepada negara. "Kira-kira Pak Jokowi ingin mengatakan ‘bagaimana Anda bisa melaksanakan reforma agraria kalau Anda menguasai begitu banyak lahan’," ujar Usman kepada Tempo, kemarin.

Usman menilai penguasaan lahan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Adapun Jokowi, kata dia, tak akan dibebani kepentingan meski dikelilingi pengusaha tambang dan perkebunan. "Kalaupun ada masalah, kan ada KPK," kata kader Partai NasDem itu. Usman menjawab pertanyaan Tempo secara umum, termasuk soal kepemilikan saham Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

Juru bicara Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa, menyatakan lahan Prabowo seharusnya dipandang lebih adil. Lahan tersebut, menurut dia, dimiliki dan dikelola sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Tidak ada yang salah dengan itu. Apa bedanya dengan lahan yang dimiliki Sinar Mas, misalnya?" kata dia kepada Tempo, kemarin. Dian pun memastikan tak akan ada konflik kepentingan meski Prabowo menguasai ratusan hektare lahan.

Usman dan Dian sama-sama berdalih pembahasan tentang lahan ini tak mendalam lantaran terbatas oleh waktu debat.

Peneliti senior Sajogyo Institute, Eko Cahyono, menilai pernyataan kedua kandidat tidak mencerminkan konsep untuk menyelesaikan konflik agraria. Keduanya, kata Eko, tidak masuk ke ruang keberpihakan kepada masyarakat kecil yang terimbas konflik tenurial. "Jawaban pendeknya, dua-duanya belum punya skema bagaimana mendahulukan kelompok marginal dan pedesaan," kata Eko, kemarin.

Eko mengatakan oligarki dan mafia sumber daya alam di Indonesia merupakan biang persoalan. Dia menduga, topik ini tak mencuat lantaran kedua pasangan calon dikelilingi penguasa lahan sumber daya alam. Dia mengingatkan, Laporan Inkuiri Konflik Agraria dari Sajogyo Institute bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan sedikitnya 40 kasus konflik agraria di Indonesia pada 2016. "Sampai kini, tidak ada satu pun konflik yang bisa diselesaikan," ujarnya. AVIT HIDAYAT | VINDRY FLORENTIN


Dominasi Lahan Oleh Perusahaan

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus